KPU Diminta Rapikan DPT

JAKARTA—Wakil Ketua MPR Mahyudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merapikan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menyisir kembali warga negara asing (WNA) dan pemilih ganda dalam DPT.

redaksi@koransolo.co

”Ini masih ada waktu satu bulan lagi. Karena itu, KPU harus bekerja keras merapikan DPT,” katanya seusai memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Waru, di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3), seperti ditulis Antara, Selasa (12/3).
”Kami ingin Pemilu ini benar-benar akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Jadi, siapa pun yang terpilih dalam Pemilu, orang bisa menerima dengan lapang dada,” tambah Mahyudin dikutip dari siaran pers, Selasa.
Belakangan ada temuan sebanyak 174 WNA masuk dalam DPT. Selain itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan masih ada jutaan data tak wajar selain masih ada data ganda dan fiktif.
Untuk WNA, kata Mahyudin, KPU sudah melakukan penyisiran dan pencoretan dalam DPT. Sedangkan untuk pemilih ganda dan pemilih fiktif, dia menyangsikan jumlahnya mencapai jutaan orang.
”Jumlah pemilih ganda itu kan masih katanya. Kami tidak tahu apakah memang jumlahnya 17 juta. Kalau ada temuan nama ganda dan fiktif tentu sudah dicoret KPU,” ucap Mahyudin.
Dengan penyisiran kembali DPT, Mahyudin berharap pemilu bisa lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. ”Intinya kita ingin pemilu ini berlangsung jurdil, jujur dan adil, ” tegasnya.
Menanggapi adanya usulan agar kotak suara dititipkan di Koramil untuk menghindari kecurangan, Mahyudin tidak melihat adanya urgensi itu. Lebih baik prosedur penyimpanan kotak suara diserahkan kepada penyelenggara pemilu yang diawasi pihak kepolisian.
”Saya tidak melihat urgensi kotak suara disimpan di Koramil. Saya lihat kita terlalu curiga. Serahkan saja kepada penyelenggara pemilu yang dibantu aparat,” katanya.
Menurut dia, para calon juga punya saksi di TPS yang dapat mencegah terjadinya kecurangan.
”Saya kira terlalu berlebihan kalau melibatkan tentara. Berkaitan dengan Kamtibmas itu tugas polisi,” imbuhnya.
Mahyudin menegaskan semua pihak untuk tidak perlu takut berlebihan pemilu ini bisa dicurangi.
Selain itu Mahyudin mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2019.
”Usahakan jangan Golput. Datang ke TPS memilih pemimpin kita. Siapa pun yang terpilih mudah-mudahan membawa Indonesia lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya seperti ditulis liputan6.com, Selasa.
Mahyudin juga mengingatkan agar masyarakat jangan berkelahi karena pilihan yang berbeda.
”Kita pilih pemimpin yang baik. Jangan berkelahi karena pilihan berbeda, apalagi sampai pisah ranjang,” kata dia.
Menurut Mahyudin, calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menunjukkan keakraban. Kalau keduanya bertemu selalu berpelukan. Dia pun heran melihat masyarakat justru berkelahi di lapangan.
”Jokowi bertemu dengan Prabowo di Istana peluk-pelukan, cipika cipiki. Bapak ibu yang berkelahi di lapangan. Bodoh namanya itu,” ujar Mahyudin.
Jika masyarakat berkelahi, maka semua akan rugi. Karena itu, ia meminta untuk tidak bermusuhan meski pilihan berbeda. (JIBI/Antara)