Jangan Ada Lagi WNI Dihukum Mati

Pemerintah Indonesia berhasil membebaskan Siti Aisyah dari dakwaan pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia. Peristiwa ini merupakan buah dari diplomasi panjang Indonesia. Namun masih ada 165 WNI lain yang terancam hukuman mati seperti Siti Aisyah. Berikut laporan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Salsabila Annisa Azmi, dari berbagai sumber.

redaksi@jibinews.co

nggota Komisi I DPR F-PDIP Charles Honoris mengatakan sebaiknya pemerintah juga memperhatikan nasib 165 WNI yang masih terancam hukuman mati di negara lain. Jumlah WNI tersebut berdasar data Kemenlu 2018. Dia mengatakan setiap mereka berhak untuk mendapatkan upaya maksimal dan diplomasi total dari negara untuk bisa pulang ke Tanah Air.
Charles kemudian mengungkit kasus TKI Tuti Tursilawati yang dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa notifikasi ke pemerintah RI.
“Jangan sampai kejadian yang menimpa Tuti Tursilawati, TKI yang dihukum mati di Arab Saudi tanpa pemberitahuan otoritas setempat, terulang lagi. Saat ini masih ada setidaknya 13 WNI yang menunggu hukuman mati di Saudi,” kata Charles, Rabu (13/3).
Charles kemudian menjelaskan pangkal masalah banyaknya hukuman mati kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Menurutnya, beberapa kasus TKI yang dikenai hukuman mati terkait dengan pembunuhan majikan karena membela diri yang mengalami kekerasan. Dia menyebut hal ini sebagai bukti minimnya perlindungan terhadap buruh migran Indonesia di sejumlah negara tertentu.
Charles mendorong pemerintah berhenti mengirim buruh migran ke negara yang tidak memiliki regulasi perlindungan tenaga kerja yang memadai. Menurut dia, Arab Saudi merupakan salah satu contoh negara yang perlindungan tenaga kerjanya buruk.
Selain itu, Charles berharap pemerintah tak hanya fokus memulangkan WNI yang terancam hukuman mati, tetapi juga mulai mempertimbangkan mengirimkan tenaga kerja terampil ke luar negeri.
“Harapan saya ke depan, selain harus terus berupaya memulangkan WNI yang terancam hukuman mati, pemerintah juga harus mencari solusi komprehensif sehingga kita tidak lagi mengirim PRT (pembantu rumah tangga), tetapi skilled worker ke luar negeri,” tegas Charles.
Pantas Dilindungi
Kepala Pemasaran Experian Asia Pasifik Sisca Margaretta mengatakan jumlah pekerja migran di Hong Kong dan Singapura meningkat. Namun di Malaysia jumlahnya berkurang karena adanya peningkatan biaya merekrut. Akibatnya biaya untuk merekrut pekerja Indonesia saat ini berkisar antara US$4.500 per bulan.
Di Hong Kong, lebih dari 70% pekerja migran bekerja lebih dari 13 jam per hari. Setidaknya satu dari 25 pekerja dilaporkan mendapat kekerasan fisik, tetapi lebih banyak kasus kekerasan fisik yang tidak dilaporkan. Apalagi gaji pekerja di Hong Kong di bawah rata-rata.
Sisca mengatakan untuk membangun perlindungan pekerja migran, pemerintah di Asia Pasifik harus mengutamakan suara pekerja dan menyadari pekerja terkadang juga memiliki skill. Setidaknya satu dari lima pekerja merupakan lulusan universitas. Di Hong Kong, indikatornya mencapai satu dari tiga pekerja. Namun mereka masih digaji dibawah upah minimum.
Sementara itu, 66% pekerja migran terlibat dalam merawat anak. Mereka membantu anak-anak majikannya mengembangkan bahasa Inggris mereka. Menurut studi 2014 dari The University of Western Australia, memiliki pekerja migran meningkatkan hasil tes bahasa Inggris anak-anak sebesar 10%. (JIBI/detik.com/aseantoday.com)