UKM di Rest Area Jalan Tol Diseleksi Ketat

 

FARIDA TRISNANINGTYAS

SOLO—Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berkomitmen mendongkrak dan mempopulerkan produk UKM dengan memberi ruang khusus di tempat peristirahatan atau rest area seiring dengan terkoneksinya Jalan Tol Trans-Jawa. Sesuai kesepakatan, porsi UKM di rest area jalan bebas hambatan ini adalah 20%.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 4
Namun, Kemenkop UKM bakal membahas lebih detail terkait konsep dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), pekan ini.
Deputi Mandiri Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria Boru Simanungkalit, mengatakan ia mencontohkan konsep rest area dengan memberikan ruang khusus bagi UKM ini sudah dimulai di Ungaran, Jawa Tengah. “Kami fokus ke rest area baru, tapi belum terpetakan secara rigid karena akan didiskusikan lebih komplet dengan pihak terkait. Kami konsepnya UKM yang masuk di rest area ini sudah teruji kualitasnya, produknya aman kalau makanan dan minuman, kemasannya baik, dan harganya bersaing,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/3).
Lebih lanjut Victoria memaparkan pihaknya perlu membahas lebih detail dengan Kemen PUPR lantaran mereka yang nantinya menetapkan lokasi untuk rest area. Di sisi lain, ia menggarisbawahi soal harga ini, pihaknya ingin UKM membanderol harga produknya tak jauh berbeda dengan gerai asalnya. Dengan demikian, masyarakat pengguna tol makin tertarik untuk menjadikannya oleh-oleh untuk dibawa pulang.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Bima Kartika, berharap plot UKM di rest area sepanjang Brebes hingga Sragen untuk wilayah Jawa Tengah bisa dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Jateng. Salah satu yang sudah terlaksana adalah pada kilometer 454 di Salatiga. Titik ini bekerja sama dengan Astra sebagai pengelolanya. “Kami inginnya produk UKM di Jateng ada di sini semua [rest area]. Setiap ruas tol operatornya berbeda. Nanti kerja sama dengan Pemprov Jateng dan polanya bagi hasil antara pengelola dengan produk UKM, jadi bukan sewa,” paparnya.
Hal yang menjadi masalah adalah tingginya biaya sewa seperti yang terjadi di rest area Ungaran. Menurutnya, mahalnya biaya sewa khususnya ke UKM ini lantaran pengelola menyerahkannya kepada pihak ketiga. “Kami cek ke UKM, oleh pengelola diberikan kepada orang sekitar lalu dilimpahkan ke pihak ketiga baru ke UKM. Alhasil, sewanya cukup tinggi. Kami sampaikan ke operator dan Kemen PU PR agar tidak memberatkan,” jelasnya. (JIBI)