Wiranto Bantah Isu Kerusuhan

JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah adanya isu kerusuhan besar menjelang dan setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

redaksi@koransolo.co

”Saya nyatakan di sini, dari eskalasi yang ada, dari laporan intelijen, saya katakan tidak ada kerusuhan besar atau gerakan people power. Keadaan masih terkendali dengan baik sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai [aman] nanti pemilu,” kata Wiranto seusai memimpin Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3).
Rapat yang berlangsung tertutup itu membahas kesiapan pemerintah, penyelenggara, dan aparat keamanan jelang kampanye terbuka Pemilu 2019.
Rapat tersebut dihadiri Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Asisten Operasi Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Ganip Warsito, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, serta perwakilan Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya.
Oleh karena itu, Wiranto mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu gangguan keamanan fisik dalam rangka pemilu. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah terhasut isu, serta tidak perlu meninggalkan Indonesia guna menghindari kerusuhan.
”Karena tidak ada kerusuhan, kami tetap minta kepada seluruh masyarakat untuk tinggal di tempat, melaksanakan kewajiban memilih siapa capres/cawapres maupun anggota legislatif. Itu merupakan hak pilihnya,” tegasnya.
Mantan Panglima ABRI ini menegaskan, pemerintah melalui aparat keamanan menjamin keamanan pemilu. Begitu pula dengan KPU dan Bawaslu yang selalu ditekankan agar bisa melaksanakan berbagai tahapan pesta demokrasi dengan lancar.
Dalam kesempatan itu, Wiranto berharap masyarakat selaku pemilih, partai politik, kandidat, serta tim sukses masing-masing juga bersedia mematuhi ketentuan yang ditetapkan panitia, sehingga pemilu dapat berjalan lancar dan kondusif.
”Rapat ini membahas bagaimana kita mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak diperlukan dan mengganggu penyelenggaraan pemilu pada tahapan pemilu kampanye terbuka. Jadi ini yang akan kita bahas,” kata Wiranto.
Menurut dia, rapat kordinasi juga membahas mengenai kesiapan pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam keamanan mengingat akan melakukan tahapan kampanye terbuka untuk pemilu serentak tahun 2019.
”Mengapa kami berkumpul pagi hari ini [kemarin]? Kita mencoba mengingatkan kembali tugas kami baik sebagai fasilitator pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP sebagai pihak penyelenggara pemilu dan TNI-Polri sebagai bagian dari yang bertanggung jawab dalam keamanan,” ujarnya.
Wiranto berharap pemilu ini bisa berjalan dengan aman, tertib dan sukses karena merupakan bagian dari pendewasaan demokrasi Indonesia.
”Kita [Indonesia] menghadapi banyak pihak antara lain rakyat pemilih sebagai objek yang dijaga dan parpol serta instrumen kemudian para kontestan, kemudian tim sukses kemudian para pengacau, karena bagian pengacau pemilu sebagai tujuan dan juga medsos,” tuturnya.
Adapun kampanye terbuka Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno akan berlangsung pada 23 Maret-13 April 2019. Setelah itu, KPU menetapkan hari tenang hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019. (JIBI/Antara)