KPK Sudah Lama Incar Rommy

SURABAYA—Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di salah satu hotel di Jl. Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3) pagi.

redaksi@koransolo.co

Rommy ditangkap bersama lima orang lainnya yang terdiri atas unsur penyelenggara negara, DPR, pihak swasta, dan pejabat di Kementerian Agama (Kemenag). Mereka ditangkap atas kasus suap jabatan di lingkungan Kemenag.
”Transaksi ini diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kemenag, baik di pusat maupun daerah,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Febri mengatakan transaksi suap pengisian jabatan ini diduga sudah dilakukan berkali-kali. Hanya, tim penindakan baru bisa meringkus pihak yang diduga terlibat. ”Jadi, kami mengamankan lima orang setelah diduga terjadi transaksi yang kesekian kalinya,” kata Febri.
Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyebut KPK sudah lama mengintai Rommy. Agus mengungkapkan sudah lama menerima laporan Rommy beberapa kali terlibat tindak pidana suap promosi jabatan. ”Sudah lama itu [mengintai Romi],” ujarnya di Gedung KPK Jakarta.
”Berulang kali iya. Ya enggak sampai tahunan, kami terima laporan, laporannya kami verifikasi, kemudian dari verifikasi memang kelihatannya ada alat bukti permulaan,” kata Agus.
Dalam penangkapan Rommy ditemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah. Namun, KPK belum memerinci jumlah uang yang disita oleh tim penindakan KPK tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status Ketum PPP tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur, Rommy dkk. diterbangkan ke Jakarta pada Jumat malam.
”Statusnya akan ditentukan sesuai KUHAP setelah selesai pemeriksaan. Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi,” kata Agus.
Selain Rommy, KPK juga menangkap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jatim, Haris Hasanudin, dan Kepala Kemenag Kabupaten Gresik, Muh Muafaq Wirahadi. Haris baru 10 hari menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1
Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Jatim, Markus, saat dimintai konfirmasi mengatakan Haris menjabat secara denitif sejak 5 Maret 2019. ”Sudah definitif tanggal 5 Maret lalu, 10 hari berarti sampai sekarang. Pj-nya mulai Oktober 2018,” kata Markus, Jumat.
Sebelum ditangkap oleh KPK, Haris menurut Markus, terlihat mengikuti acara olahraga dan kerja bakti di Kantor Kanwil Kemenag Jatim, Jalan Raya Juanda Lama Sidoarjo. ”Pagi tadi kegiatannya mengikuti olahraga di Kanwil Kemenag Jatim. Setelah itu saya tidak tahu, terakhir jam 11.00 tidak bisa dihubungi. Makanya kami sedang mencari informasi,” kata Markus.
Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, saat melantik Haris di Kantor Kemenag, Selasa (5/3) lalu, mengingatkan pejabat Kemenag harus menjaga integritas. Saat itu, Haris dilantik bersama 14 pejabat lainnya. ”Dikenang sebagai pejabat yang hebat dan pintar tidak terlalu sulit. Tapi dikenang sebagai pejabat yang berintegritas dan berkarakter membutuhkan keteguhan yang kuat,” ucap Lukman kala itu sebagaimana dilansir dari situs Kemenag.
Lukman meminta pejabat eselon I dan II untuk senantiasa mengejawantahkan tiga mantra yang telah dikukuhkan, yaitu moderasi beragama, selalu menjaga kebersamaan umat, dan melakukan integrasi data. ”Kepada Saudara yang baru saja dilantik, saya titipkan untuk senantiasa menjaga nama baik Kementerian Agama,” pesan Lukman.
OTT KPK tersebut berbuntut penyegelan ruangan Menag, yang merupakan Ketua Majelis Pakar PPP, dan Sekjen Kemenag. Selain itu, KPK juga menggeledah Kantor Kemenag Gresik dan rumah Rommy. ”Jadi kami kooperatif saja. Kami membantu proses yang memang itu bagian dari yang harus dilakukan, karena ada proses di KPK,” ujar Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Mastuki, Jumat.
Ditanya apakah Menag akan memberi pernyataan mengenai kasus ini, Mastuki menyebut Kemenag mengembalikan hal tersebut ke KPK. ”Tergantung dari KPK. Proses ini kan dilakukan KPK, prosedur yang dilakukan KPK ya mereka yang memutuskan, bukan kami. Prinsipnya, kami bersedia membantu, komitmen kami sejak lama. Berkaitan dengan reformasi birokrasi sudah kami lakukan lama. Kami selama ini tidak menutupi,” jelas Mastuki.
Terkait suap jabatan di Kemenag seperti yang dinyatakan KPK, Mastuki menyebut pengisian jabatan dilakukan secara transparan. Prosedur itu dilakukan dengan pengumuman secara terbuka mengenai siapa yang mengikuti. Seleksi dilakukan oleh pansel.
”Ini kan masih proses, ya. Yang dimaksud pengisian jabatan, dalam rangka jabatan itu karena pengisian jabatan di Kemenag dan kementerian lain itu kan ada mekanisme dan prosedur,” ujarnya. ”Mulai pengumuman secara terbuka, siapa yang mengikuti, dilakukan pansel, kemudian masuk dilakukan penilaian kompetensi, psikologi. Semua transparan,” tutur Mastuki.
Dia menyatakan untuk pejabat eselon II, pengisian jabatan melalui persetujuan Menag. Namun, menurutnya, nama-nama yang masuk ke Menteri pasti sudah memenuhi syarat. ”Oh iya, untuk eselon II terutama itu memang persetujuan Menag, setelah proses yang tadi dilakukan secara terbuka, transparan, Pak Menteri menetapkan mana yang memenuhi syarat. Yang masuk Menag kan pasti sudah memenuhi syarat,” ujar Mastuki.
Cutitan Mahfud Md.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud Md., membuat cuitan di Twitter @mohmahfudmd tentang operasi tangkap tangan Rommy. Cuitan itu ditulis Mahfud dengan bahasa Inggris menyertakan judul serta link berita daring tentang penangkapan Rommy. ”Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta – ASUMSI –> As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time.!,” tulis Mahfud. Jika diartikan, bunyi cuitan Mahfud adalah ”Seperti saya katakan malam itu di Hotel Dharmawangsa: semuanya hanya masalah waktu.”
Belum diketahui apa maksud cuitan Mahfud. Namun, Mahfud sendiri tercatat pernah berselisih dengan Rommy soal penetapan cawapres pendamping Jokowi. Saat itu Mahfud mengaku diberitahu Rommy bahwa namanya sudah final akan dideklarasikan menjadi cawapres Jokowi.
Mahfud juga mengaku diminta pihak Istana mengukur kemeja putih untuk digunakan dalam deklarasi cawapres. Namun pada saat pengumuman justru nama Ma’ruf Amin yang ditetapkan sebagai cawapres.
Sejatinya terkait penetapan Ma’ruf sebagai cawapres, Mahfud mengaku legawa. Namun, Rommy di kemudian hari menyatakan di media, tidak pernah menginformasikan kepada Mahfud bahwa namanya sudah final. Rommmy juga menanyakan siapa yang meminta Mahfud mengukur kemeja putih untuk digunakan saat deklarasi cawapres. Hal ini pun membuat Mahfud tersinggung.
Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVone, Agustus 2018, Mahfud berbicara lantang meminta Rommy tidak main-main dengannya. Di acara itu Mahfud juga menekankan dirinya ikut memburu Setya Novanto yang memiliki kasus korupsi.
”Mas, Anda ini kok ngomongnya beda waktu ketemu saya, jangan main-mainlah. Dulu Setya Novanto punya kasus korupsi, dia senyum-senyum saja, dia bilang dilindungi oleh Presiden. Lalu saya tanya melalui Pak Pratikno apa betul Presiden melindungi Setya Novanto. Pak Pratikno bilang Presiden netral dalam kasus hukum. Lalu saya buru Novanto, masuk bui, jadi jangan main-main. Karena saya tahu catatan-catatan semua calon itu,” ujar Mahfud di ILC kala itu.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Jusuf Kalla, mengatakan penangkapan Rommy dapat berdampak pada kampanye partai tersebut dan pasangan capres-cawapres usungannya. ”Ya pastilah, terutama efeknya ke PPP, kalau [berdampak ke] PPP pasti juga ke yang lain-lain juga punya efek,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta.
JK meminta masyarakat menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait kasus dan status hukum terhadap Rommy. ”Saya belum tahu, kita menunggu saja, menunggu [keterangan] yang benarnya, penjelasan KPK. Itu biar penjelasan hukum saja, kita tunggu penjelasan dari KPK,” tutur JK.
Direktur Konten Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Fiki Satari, mengatakan OTT KPK terhadap Rommy adalah murni kasus pribadi dan tidak berkaitan dengan pilpres. ”Ini murni kasus pribadi tidak berkaitan dengan pilpres,” kata Fiki dalam konferensi pers di Media Center TKN, Cemara, Jakarta.
Fiki mengatakan TKN sangat terkejut sekaligus prihatin mendengar kabar OTT itu. Meski demikian TKN mendorong agar penegakan hukum kasus itu tetap dilakukan. Fiki menekankan OTT terhadap Rommy menunjukkan pemerintah tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung bagi siapa pun warga negara tanpa terkecuali.
”Kami ingin mendorong proses ini supaya berjalan dengan baik dan transparan. Kami mendoakan Pak Rommy beserta keluarga dapat menjalani proses ini dengan kuat, dan semoga prosesnya dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar dia.
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut OTT terhadap Rommy merupakan puncak gunung es penanda banyaknya kader koalisi 01 yang terjerat korupsi. BPN mengungkit pernyataan Prabowo soal korupsi sudah stadium 4.
”Penangkapan Ketum PPP Rommy ini adalah puncak gunung es bahwa koalisi Pak Jokowi ini adalah koalisi parpol yang banyak memproduksi koruptor dan juga mengkonfirmasi pernyataan Pak Prabowo mengenai perilaku korupsi di Indonesia sudah di stadium 4,” ucap juru bicara BPN, Andre Rosiade, kepada wartawan, Jumat.
Andre lantas mengungkit daftar OTT KPK. Menurutnya, banyak politikus dari koalisi Jokowi yang tertangkap lembaga antirasuah itu. ”Kita bisa lihat dari daftar OTT KPK di mana banyak politisi koalisi pendukung Jokowi yang ditangkap KPK. Ini tentu harus menjadi perhatian oleh rakyat Indonesia dalam menentukan pilihan dalam Pilpres 2019 nanti,” ucap Andre. (JIBI/Liputan6.com/Detik)