Pertamini Tak Pakai Alat Standar

TRI RAHAYU
SRAGEN—Ratusan pertamini di Kabupaten Sragen tidak menggunakan alat penghitung yang standar atau tak menggunakan alat yang lolos tera.
Pertamini adalah penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran dengan menggunakan dispenser mirip milik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Alat penghitung bahan bakar dan harga di pertamini tersebut dinilai tidak memenuhi standar ukuran sehingga tidak menjadi objek tera Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Sragen yang diresmikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni sukowati, Senin (25/3).
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1
UPTD Metrologi Legal menempati gedung yang dibangun pada 2014 dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp4,29 miliar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sragen, Untung Sugihartono, mengatakan gedung memang belum ditempati dan wewenang metrologi legal ada di Provinsi Jawa Tengah.
“Setelah kabupaten/kota memiliki wewenang bidang metrologi legal baru 2019 ini UPTD Metrologi Legal Sragen diresmikan. Sebenarnya operasional UPTD sejak Januari lalu. Dengan pengelolaan di UPTD maka tera ini bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Setiap tera dikenakan tarif yang diatur dalam Perda tentang Retribusi Jasa Umum,” ujar Untung.
Ia mengatakan saat ini ada 7.000-an objek yang menjadi sasaran UPTD Metrologi Legal Sragen, seperti timbangan di pasar tradisional dan meteran di SPBU. Dia menyatakan pertamini yang menyebar di sejumlah desa menggunakan sarana dan prasarana tidak memenuhi standar.
Pertamini itu merupakan kreativitas masyarakat yang belum terjamin keamanannya. Jumlah pertamini di Sragen mencapai ratusan. Unit-unit usaha perdagangan BBM ini tidak didata karena bukan objek UPTD Metrologi Legal. Ada solusi dari Pertamina yakni dengan membuat Pertamina Shop yang sekarang sudah diuji coba di Jawa Barat.
”Pertamina Shop itu berkapasitas 500 liter hingga 1.000 liter yang beroperasi di tingkat desa. Setelah berhasil nanti bisa diterapkan di seluruh kabupaten/kota,” ujar Untung saat ditemui wartawan, Senin.
Pengusaha SPBU Tunjungan, Sambungmacan, Sragen, Rahman, mengatakan keberadaan pertamini tidak menganggu SPBU karena para pelaku usaha pertamini itu membeli BBM di SPBU. “Saya tidak tahu aturannya. Keberadaan mereka tidak mengganggu kami,” tutur dia.
Bupati Sragen meminta UPTD Metrologi Legal Sragen bertindak proaktif dalam layanan tera ulang. UPTD ini memiliki dua unit mobil operasional yang diharapkan bisa merealisasikan strategi proaktif itu. Dia terinspirasi di daerah lain yang mengadakan sidang tera ulang di pasar-pasar.
“Dengan upaya jemput bola itu maka target PAD untuk Disperindag bisa tercapai pada tahun ini. Di sisi lain, ada keluhan di masyarakat tentang SPBU tertentu. Nah, hal itu bisa ditindaklanjuti untuk memberi kepastian kepada konsumen agar tidak dirugikan,” ujar Bupati. (JIBI)