Tarif Ojol Dievaluasi Tiap 3 Bulan

JAKARTA—Tarif ojek online (ojol) resmi ditetapkan, Senin (25/3). Pemerintah menerapkan tarif batas atas dan batas bawah serta pembagian tiga zonasi dalam penerapan tarif tersebut.

redaksi@koransolo.co

Kementerian Perhubungan (Kemen­hub) akan menerapkan tarif ini mulai 1 Mei 2019. Tarif itu naik 10%-20% dibandingkan tarif ojek online sebelumnya.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 4
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengatakan besaran biaya jasa tersebut berdasarkan hasil diskusi dengan pengemudi, aplikator, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Pemerintah membuka ruang perubahan tarif setiap tiga bulan sekali sejak tarif ditetapkan. Perubahan tersebut akan mengacu pada evaluasi yang dilakukan dengan pertimbangan hasil kajian serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait.
“Kenapa dievaluasi setiap tiga bulan karena dinamika disrupsi teknologi sangat cepat dan kami mempersilakan kepada masyarakat untuk menghitung ongkos dan mempertimbangkan karena sekarang pilihan angkutan umum sudah banyak,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Senin.
Dilansir dari Bisnis.com, besaran komponen biaya jasa langsung yakni segala keperluan pengemudi, baik untuk perawatan kendaraan maupun penghasilan mereka. Sementara itu, biaya jasa tidak langsung yakni besaran biaya jasa yang merupakan beban dari aplikator.
Kemenhub menegaskan besaran biaya jasa tidak langsung maksimal 20% dari total biaya yang dibebankan keseluruhan kepada penumpang. Dengan demikian, dapat dihitung besaran biaya jasa total yang dibebankan kepada penumpang setiap kali memesan ojol.
”Tarif ini sudah memperhitungkan komponen penghitungannya biaya langsung dan tidak langsung. Namun demikian, dalam penetapan tarifnya itu hanya biaya langsung saja, biaya tidak langsung itu ada di aplikator, dan kita warning kan dalam aturan maksimal 20% itu,” terang Budi.
Artinya, besaran tarif yang pemerintah atur hanya besaran yang masuk ke kantong pengemudi, belum termasuk biaya tidak langsung yang merupakan beban jasa dari aplikator.
Tarif ojol akan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani kemarin. Adapun, besaran tarifnya dibagi ke dalam tiga zonasi yakni Zona I meliputi Jawa (tidak termasuk Jabodetabek), Sumatra, dan Bali. Zona II khusus Jabodetabek, serta Zona III yang meliputi Kalimantan, nusa tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Tarif batas bawah untuk Zona I yakni Rp1.850 per km, sementara batas atasnya Rp2.300 per km. Sementara itu, biaya jasa minimal atau dalam 4 km pertama yakni Rp7.000-Rp10.000. Ketika ditambahkan 20% dari potongan aplikator, artinya masyarakat perlu merogoh kocek Rp2.312-Rp3.000 per km.
Sementara Zona II/Jabodetabek besarannya yakni batas bawah Rp2.000 per km dan batas atas Rp2.500 per km. Biaya jasa minimal dalam 4 km pertama Rp8.000-Rp10.000. Besaran tarif yang harus dibayar penumpang menjadi Rp2.400-3.125 per km.
Untuk Zona III, tarif batas bawah yakni Rp2.100 per km dan batas atas Rp2.600 per km. Sementara biaya jasa minimal dalam 4 km pertama Rp7.000-Rp10.000. Dengan demikian, besaran biaya jasa ojol per kilometernya di Zona ini yakni Rp2.625-Rp3.250.
Pada penentuan tarif baru ini, aplikator bebas memberikan promosi selama besaran ongkos bersih yang diterima oleh pengemudi tetap sama. Sebab, salah satu alasan utama dirilisnya aturan ini adalah kesejahteraan pengemudi. ”Itu tidak menyangkut masalah diskon, silakan ada diskon, tapi tetap yang diterima pengemudi tetap sama,” kata dia.
Pelajari Tarif
Para operator ojol masih mengkaji lebih lanjut aturan tarif atau jasa ojol yang baru saja diterbitkan Kemenhub.  ”Kami perlu mempelajari terlebih dahulu dampaknya kepada permintaan konsumen, pendapatan para mitra yang sejatinya bergantung pada kesediaan konsumen, dan juga para mitra UMKM di dalam ekosistem Gojek yang menggunakan layanan antar ojek online,” kata Head Regional Corporate Affairs Gojek, Alfianto Domy Aji, melalui pesan singkatnya kepada Koran Solo, Senin.
Hal senada juga disampaikan Grab Indonesia. Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Anreianno, mengatakan masih menunggu salinan keputusan resmi tertulis dari pemerintah. ”Agar kami dapat mempelajari dengan teliti dan memberikan respons yang tepat. Kebijakan ini akan berdampak signifikan kepada para pengguna dengan daya beli terbatas,” kata dia. Dia juga mengatakan perlunya pandangan dari lembaga perlindungan konsumen dari perspektif kepentingan konsumen.
Sementara itu salah satu mitra operator ojol, Wahyu, mengaku tidak mempermasalahkan dengan kebijakan penentuan tarif dari pemerintah. ”Menurut saya itu cukup. Per kilometer Rp1.850 tapi minimal tarif Rp7.000. Berarti nanti di bawah 4 km jadi Rp7.000 untuk jasanya,” terang dia saat ditemui di Manahan, Solo. Namun begitu dia belum mengetahui lebih dalam mengenai aturan tersebut. Dia juga mengaku belum ada sosialisasi dari pihak operator mengenai ketentuan itu.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arif Wismadi, mengungkapkan penentuan tarif ojol perlu dilihat atau dikaji kembali. Arif mengatakan penetapan tarif oleh pemerintah ini sebenarnya upaya perlindungan agar pelaku tidak terlalu rugi.
Namun saat ini, kata dia, belum terlihat sejauh mana peraturan tersebut sudah melindungi semua pihak. Pada sisi konsumen harus meningkatkan affordability atau keterjangkauan harga untuk melakukan mobilitas. Kemudian di sisi lain ada upaya memberikan kesejahteraan untuk pelaku.
“Nah ini memang harus diuji sebenarnya efek kedua hal tersebut, artinya seharusnya mereka sudah melakukan pengkajian sehingga angkanya ketemu pada angka tersebut. Namun di lapangan itu perlu dievaluasi apakah penetapan tarif itu bisa meningkatkan keterjangkauan atau tidak,” ucap Arif. (Bayu Jatmiko Adi/Herlambang Jati Kusumo/JIBI/Antara)