2020, PAD Diproyeksikan Naik Rp33 Miliar Sukoharjo Genjot Pajak Daerah

SUKOHARJO—Nilai pendapatan asli daerah (PAD) Sukoharjo diproyeksikan naik sekitar Rp33 miliar menjadi Rp348 miliar pada 2020. Pada 2019, target realisasi PAD Sukoharjo senilai Rp315 miliar.

Bony Eko Wicaksono
redaksi@koransolo

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo, R.M. Suseno Wijayanto, saat berbincang dengan Koran Solo, Senin (1/4). Proyeksi target PAD Sukoharjo 2020 sempat dibahas saat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten pada pertengahan Maret.
Sejauh ini, realisasi PAD Sukoharjo selalu melampaui target selama lima tahun terakhir. “Proyeksi nilai PAD 2020 naik Rp33 miliar dibanding tahun ini. Kami bakal mengoptimalkan beberapa pajak daerah untuk menggenjot pemasukan PAD Sukoharjo,” kata dia, Senin.
Pria yang akrab disapa Seno ini menyampaikan ada beberapa pajak daerah yang berpotensi mendongkrak PAD Sukoharjo. Misalnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penerangan jalan umum yang menjadi penyumbang terbesar PAD Sukoharjo.
Selain itu, beberapa jenis pajak daerah lainnya seperti pajak reklame, restoran, tempat hiburan dan parkir juga memberikan kontribusi PAD Sukoharjo. “Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2018 lebih dari Rp30 miliar. Ini potensi besar yang bisa digali untuk menggenjot penerimaan PAD Sukoharjo,” ujar dia.
Pemerintah berupaya menggali berbagai sumber penerimaan baru pajak daerah. Langkah ini dilakukan untuk menggenjot pemasukan PADSukoharjo pada tahun depan. Lebih jauh, Seno berharap para wajib pajak di Kabupaten Jamu diminta membayar pajak tepat waktu sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “PAD digunakan untuk membiayai program pemerintah yang menyasar masyarakat seperti perbaikan jalan, jembatan atau pembangunan fasilitas publik lainnya.”
Sementara itu, seorang warga Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Agung, mengatakan naiknya target PAD Sukoharjo harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat dibebani berbagai jenis pajak namun kualitas pelayanan publik belum berjalan sesuai harapan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar memprioritaskan peningkatan pelayanan publik.