kasus SURAT SUARA DICOBLOS Hari Ini KPU Umumkan Hasil Investigasi

KUALA LUMPUR—Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil investigasi surat suara yang sudah dicoblos di Kajang dan Bangi, Kuala Lumpur, Malaysia, seusai rapat pleno KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Sabtu (13/4) ini.
Anggota KPU, Hasyim Asy’ari, mengemukakan hal itu dalam jumpa pers di Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur, Jumat (12/4), seusai mengadakan pertemuan dengan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur dan meninjau gudang penyimpanan surat suara Pemilu 2019 di tempat yang sama. Saat jumpa pers, Hasyim didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Ketua PPLN Kuala Lumpur Agung Cahaya Sumirat, dan anggota KPU Ilham Saputra, serta Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara.
”Kami dari tim KPU dan Bawaslu datang ke Kuala Lumpur untuk mengklarifikasi beredarnya video yang ramai diperbincangkan kemarin. Karena itu kami segera mencari informasi dan fakta atau fact finding sebenarnya ada apa? Karena itu informasi pertemuan KPU dan PPLN serta Bawaslu dan Panwaslu akan jadi bahan pertemuan bersama untuk saling cross check di antara fakta-fakta itu apa yang terjadi dalam pandangan PPLN dan Panwaslu,” katanya.
Hasyim menegaskan belum bisa memastikan keaslian penemuan surat suara yang sudah dicoblos tersebut. Dia mengatakan pemungutan suara melalui pos dan kotak suara keliling (KSK) di KBRI Kuala Lumpur masih terus berlangsung hingga sebelum penghitungan suara pada Rabu (17/4).
Dalam pertemuan dengan PPLN Kuala Lumpur, kata dia, KPU menggali data-data tentang kegiatan Pemilu 2019 di Kuala Lumpur. ”Dari situ kita bisa melihat ada fakta ini dan itu, mengapa begini dan mengapa begitu,” katanya.
Hasyim menjelaskan gudang penyimpanan logistik PPLN Kuala Lumpur ada di dua ruang pertemuan KBRI Kuala Lumpur, yakni di Aula Hasanuddin dan Diponegoro. Sedangkan satu lagi di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL).
Sementara itu, Bawaslu menegaskan belum ada keterlibatan masing-masing capres dalam kasus surat suara 01 dicoblos di Selangor, Malaysia. Bawaslu menilai dugaan kecurangan tersebut masih di ranah Malaysia, belum bisa dikatakan kecurangan secara nasional.
”Saya kira masing-masing capres belum terlihat keterlibatan apa pun dalam masalah ini. Yang Malaysia kita spot di Malaysia. Jangan yang Malaysia diangkat persoalan ini ke nasional, tidak. Laporkan saja ke kami kalau ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat.
Dia meminta jangan ada anggapan pemilu saat ini penuh masalah karena temuan masalah itu di Malaysia. ”Jangan dianggap juga pemilu kita bermasalah, enggak. Untuk di Malaysia, iya, ada permasalahan. Tapi di London tak ada, WNI di luar negeri banyak, tapi paling banyak memang di Malaysia,” ucapnya.
Seperti diketahui, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahara Ulyana, sebelumnya menerima aduan soal penemuan surat suara yang sudah dicoblos. Ada dua lokasi temuan surat suara dicoblos. Lokasi pertama adalah Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor. Di lokasi tersebut, ditemukan surat suara dalam kantong plastik hitam, dan 5 karung goni dengan tulisan “Pos Malaysia”. Sejumlah surat suara pilpres dicoblos untuk paslon nomor urut 01, sedangkan pada surat suara pileg dicoblos untuk caleg Nasdem DPR nomor urut 3.
Sedangkan lokasi kedua adalah kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor. Ketua Panwaslu Kuala Lumpur menyebut waktu tempuh dari lokasi pertama ke lokasi kedua sekitar 15 menit. Di lokasi ini ditemukan 158 karung berisi surat suara. Beberapa surat suara pilpres dicoblos untuk paslon nomor urut 01. Dari beberapa surat suara pileg, dicoblos untuk caleg DKI Dapil II dari Nasdem nomor urut 2 dan beberapa tercoblos untuk caleg Demokrat nomor urut 3.
Urusan KPU
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan kasus surat suara dicoblos di Malaysia kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Menurutnya, pemerintah tak bisa mencampuri kasus tersebut. ”Ingat ya, ini urusan pemilu adalah urusannya KPU yang independen. KPU itu di luar negeri itu namanya PPLN tidak ada yang namanya urusan yang pemerintah di sini, enggak ada. KPU ada PPLN, PPLN menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Sudah,” jelas Jokowi di Sentul, Kabupeten Bogor, Jawa Bogor, Jumat .
Jokowi juga meminta kepolisian bertindak apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Dia tak ingin persoalan surat suara dicoblos di Malaysia meresahkan masyarakat serta merusak pesta demokrasi.
Caleg Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana, melaporkan soal surat suara dicoblos di Selangor, Malaysia, ke Bawaslu. Eggi juga melaporkan paslon capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, karena diduga melakukan kecurangan terstruktur dan meminta Jokowi didiskualifikasi. ”Dasar hukum laporan tersebut pada terlapor karena, yang pertama, kelalaian dari penyelenggara pelaksana pemilu; yang kedua, kami menduga adanya di sini jual-beli suara yang terstruktur, tersistematis, dan masif, seperti pada pernyataan Bawaslu,” kata pengacara Eggi Sudjana, Pitra Romadhoni, di Bawaslu, Jakarta, Jumat.
”Untuk itu, karena memang ini yang tercoblos adalah 01 dan caleg daripada Partai Nasdem, klien kami menginginkan Saudara Jokowi didiskualifikasi,” imbuhnya.
Eggi, yang turut hadir di Bawaslu, juga meminta penyelenggara pemilu mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, perlu tindakan hukum secara tegas terkait kasus ini. ”Kedua, dari caleg Nasdem yang sudah tercoblos tersebut segera diusut tuntas dan perlu segera ditindaklanjuti untuk dilakukan tindakan hukum berupa tindak pidana pemilu,” ujarnya.
Eggi melaporkan tujuh pihak dalam kasus ini. Adapun pihak yang dilaporkan adalah Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Luar Negeri (KPPSLN), Panitia Pengawas Pemilu di Luar Negeri (Panwaslu LN) di Malaysia, KPU, capres nomor urut 01 Joko Widodo, serta caleg Partai Nasdem Davin Kirana dan Ahmad.
Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, melaporkan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yazza Azzahra, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pernyataan surat suara tercoblos di Malaysia.
”Akibat penjelasan Panwaslu tersebut di media, yang menurut dugaan kami berpihak kepada salah satu calon presiden, dan sangat merugikan paslon 01. Seharusnya penyelenggara pemilu itu harus netral bukan bersifat partisan,” ujar Ade Irfan di Kantor Bawaslu, Jumat.
Kasus penemuan surat suara telah dicoblos di Malaysia ini menjadi sorotan dunia. Media-media internasional ramai memberitakannya. Media ternama Amerika Serikat (AS), Washington Post, Bloomberg, dan New York Times, mengangkat berita ini dengan tajuk ”Indonesia to probe warehouse of ballots in Malaysia”. Media ini mengutip pernyataan pejabat KPU, Ilham Saputra, yang mengatakan KPU akan segera membentuk tim dan mengirimkan anggota KPU ke Malaysia untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Media South China Morning Post juga mengangkatnya dengan judul ”Indonesia election: 50,000 votes for Joko Widodo and ally found in diplomatic bags in Malaysia.” ”Temuan 40.000-50.000 surat suara di Malaysia yang dimasukkan ke dalam 20 kantong diplomatik dan ditandai untuk menguntungkan Presiden Indonesia Joko Widodo dan salah satu sekutu pemilihnya telah membayangi pemilihan umum pekan depan di Indonesia,” demikian media Hong Kong ini mengawali artikelnya, Jumat. Media-media Malaysia, seperti The Star, Malay Mail juga memberitakan kasus ini. (JIBI/Detik/Antara)