Tinggi, Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Solo

SOLO—Pendapatan per kapita warga Kota Solo pada 2018 meningkat 4,97 persen menjadi Rp64.315.096 dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah.
Tapi disayangkan peningkatan pendapatan per kapita wong Solo belum diikuti dengan peningkatan pemerataan pendapatan warga di setiap kawasan. Solo tengah menjadi penyumbang pendapatan tertinggi di Kota Bengawan.
Sedangkan Solo utara belum lepas dari status kantong masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pendapat itu disampaikan eks Wakil Ketua Pansus LKPj Walikota Solo 2018, Supriyanto, saat diwawancara Koran Solo.
“Rata-rata pendapatan per kapita per bulan berarti Rp5,35 juta. Padahal masih banyak warga Solo yang pendapatannya upah minimum kota [UMK] Rp1.668.700. Artinya ada kesenjangan. Pendapatan tidak merata,” ujar dia, Minggu (14/4).
Dia meminta Pemkot melakukan langkah-langkah untuk memeratakan pendapatan warga. Caranya dengan membangun pusat-pusat ekonomi di kawasan-kawasan masyarakat berpenghasilan mepet.
Selain itu Pemkot bisa mendorong para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya kawasan-kawasan tersebut. Sebab sejauh ini kawasan Solo utara belum begitu menarik bagi para pelaku usaha untuk menginvestasikan modal.
“Kami sudah rekomendasikan Pemkot agar juga concern dalam pemerataan pendapatan per kapita untuk mengurangi kesenjangan. Bangun pusat-pusat usaha di daerah-daerah kantong kemiskinan dan pengangguran,” sambung dia.
Data statistik kantong daerah miskin dan pengangguran bisa dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan. Pemkot diminta tidak hanya berfokus kepada angka global peningkatan pendapatan per kapita.
“Aspek pemerataan ini tidak kalah penting. Lakukan intervensi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi suatu kawasan yang pada akhirnya mengangkat pendapatan per kapita warga di situ. Ini jadi catatan penting kami,” urai dia.
Supriyanto juga menyoroti laporan penurunan angka pengangguran Kota Solo 2018 yang disajikan Pemkot. Penurunan angka pengangguran tahun lalu menurut dia sangat dipengaruhi banyaknya warga Solo yang menjadi ojek online. Artinya intervensi yang dilakukan pemerintah belum secara signifikan mengurangi angka pengangguran.
“Kami tidak ingin LKPj 2018 Pemkot Solo sekadar angka global tapi sertakan tren perincian datanya sekalian,” pinta dia. (JIBI/Kurniawan)