939 TPS di Wonogiri Rawan Pelanggaran

 

WONOGIRI—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri mencatat ada 939 dari 3.913 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 25 kecamatan di Kota Sukses rawan menghadapi masalah.
Beberapa di antaranya ada empat TPS berpotensi menghadapi masalah karena petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak netral dan terjadi praktik politik uang atau money politics di satu TPS.
Data yang dihimpun Koran Solo dari Bawaslu Wonogiri, Senin (15/4), terdapat empat variabel masalah yang dipetakan berdasar delapan indikator. Empat variabel masalah itu, meliputi masalah adanya pemilih yang kehilangan hak pilih, pihak tertentu berkampanye, potensi ketidaknetralan KPPS, dan masalah lainnya saat pemungutan suara. Potensi masalah adanya pemilih yang kehilangan hak pilih dipetakan berdasar lima indikator, meliputi TPS terdapat pemilih tambahan (DPTb) tercatat ada 633 TPS, TPS terdapat pemilih khusus (DPK) ada 164 TPS, TPS dekat rumah sakit ada 25 TPS, TPS dekat perguruan tinggi empat TPS, dan TPS dekat lembaga pendidikan 52 TPS.
Masalah akibat adanya pihak tertentu yang berkampanye dipetakan berdasar indikator adanya peserta pemilu melakukan money politics, yakni tercatat ada satu TPS di Kecamatan Tirtomoyo. Masalah yang berpotensi muncul akibat adanya penyelenggara tidak netral dipetakan berdasar indikator petugas KPPS berkampanye, ada empat TPS di Kecamatan Wonogiri dan Purwantoro. Masalah lain yang berpotensi muncul dipetakan berdasar indikator TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye, yakni ada 56 TPS.
Money Politics
Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan Hubungan Kemasyarakatan (Humas) dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Wonogiri, Joko Kiswanto, menyampaikan pemetaan TPS rawan dibuat berdasar dinamika yang terjadi pada pemilihan sebelumnya. Dia mencontohkan empat TPS (dua TPS di Wonogiri dan dua TPS di Purwantoro) yang rawan berdasar indikator petugas KPPS tidak netral. TPS bersangkutan rawan karena pada pemilihan sebelumnya, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018, terjadi dugaan ketidaknetralan KPPS. Sama halnya dengan satu TPS di Tirtomoyo yang rawan terjadi money politics. Pada Pilgub lalu ada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut di lingkungan TPS bersangkutan.
“Inti dari pemetaan TPS rawan ada dua hal, yakni untuk menyediakan data analisis yang berbasis TPS. Hal itu supaya Pengawas TPS (PTPS) mampu menyusun strategi untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemungutan dan penghitungan suara,” kata Joko.
Selain itu, lanjut dia, untuk mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan PTPS dalam melaksanakan tugas. Pada prinsipnya setelah mendapat pembinaan teknis, PTPS harus segera memberi pemahaman masyarakat di lingkup TPS wilayah kerjanya terkait kepemiluan, seperti ihwal regulasi termasuk soal pelanggaran dan sanksi. Hal itu supaya warga turut andil menyukseskan pemilu.
“Seluruh PTPS sudah kami instruksikan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran di lingkup TPS wilayah kerjanya masing-masing,” ulas Joko.
Terpisah, Kabagops Polres Wonogiri, Kompol Jaka Wibawa, menginformasikan berdasar pemetaan dalam Pemilu 2019 ini Wonogiri termasuk daerah aman. Kendati demikian pihaknya tak mengendurkan pengamanan. Selain personel Polres, pengamanan didukung personel Brimob, Kodim 0728/Wonogiri, satuan TNI lainnya, petugas perlindungan masyarakat (linmas), dan elemen lainnya. (Rudi Hartono)