PEMILU DAMAI DAN AMAN Pemimpin Daerah Jadi Ujung Tombak

JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengatakan pemimpin daerah menjadi ujung tombak kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

redaksi@koransolo.co

”Dua hari lagi kita akan menghadapi tahap puncak pemilu. Kami di pusat sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya, sekarang tinggal bagaimana ujung tombak pelaksanaan pemilu ini ada di daerah,” kata Wiranto dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (15/4).
Dia meminta para pemimpin daerah untuk dapat menetralisir berbagai indikasi ancaman yang mengganggu kelancaran dan keamanan Pemilu 2019.
Lebih lanjut Wiranto mengimbau masyarakat untuk dapat ikut membantu penyelenggaraan Pemilu 2019 agar lebih baik daripada pemilu sebelumnya.
”Kami mengharapkan masyarakat tidak ragu-ragu untuk datang ke TPS pada waktunya untuk memberikan hak pilih,” ucapnya.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan sedang mengontrol isu hoaks serta melakukan penjagaan keamanan terhadap situs KPU. Hal ini dilakukan selama masa tenang hingga penghitungan suara.
“Memang ada dua pendekatan, satu yang hoaks yang berjalan dan masih ada tetap, kemudian yang kedua adalah masa tenang yang mengacu pada UU No. 7/2017 yaitu minggu tenang KPU,” kata Rudiantara dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019, di Jakarta, Senin (15/4).
Rudiantara menjelaskan Menkominfo bersama dengan Bawaslu saat ini sedang melakukan pencarian atas berita hoaks yang terjadi di masyarakat.
“Bersama dengan Bawaslu kami melakukan pengaisan setiap hari atas konten-konten yang diduga melanggar Pasal 492 UU No. 7/2017,” jelasnya.
Pasal 492 Undang-Undang No. 7/2017 berisi tentang Pemilu mengatur ancaman pidana paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
Pelanggaran Pemilu
Lebih lanjut, Rudiantara menye­butkan pada 14 April pukul 01.00 WIB hingga 00.00 WIB (15 April) ditemukan adanya empat pelanggaran yang terjadi.
“Kemudian sampai tadi [kemarin] pukul 06.00 WIB juga teridentifikasi ada tiga yang diduga melanggar UU No. 7/2017,” tambah Rudiantara.
Menurut Rudiantara, penanganan pelanggaran kali ini khusus menggunakan Undang-Undang Pemilu.
“Yang lainnya yang hoaks berjalan menggunakan UU ITE yang selama ini memang sudah berjalan,” jelasnya.
Pemilu Legislatif tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Presiden Indonesia pada 17 April 2019.
Pemilu Legislatif 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional dan empat partai lokal di Aceh untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) se-Indonesia. (JIBI/Antara)