PNS wonogiri TERBUKTI TIDAK NETRAL Nasib Camat Joko di Tangan Gakkumdu

WONOGIRI—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri menyebut bukti yang mengarah pada ketidaknetralan Camat Purwantoro, Joko Susilo, dalam Pemilu 2019 kuat.

Rudi Hartono
redaksi@koransolo.co

Bawaslu sudah mengantongi alat bukti yang memperkuat dugaan itu. Kendati demikian, Bawaslu tidak bisa secara sepihak memutuskan kasus tersebut memenuhi unsur pidana pemilu atau tidak. Keputusan itu dibuat dalam rapat pleno Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beranggotakan Bawaslu, Polres, dan Kejari Wonogiri. Rapat pleno itu digelar Senin (15/4) malam tadi.
Bawaslu sudah meminta klarifikasi pelapor dan tujuh saksi pada akhir pekan lalu. Camat selaku terlapor dimintai klarifikasi di Kantor Bawaslu, Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Senin pukul 09.00 WIB. Pantuan Koran Solo, proses klarifikasi berlangsung kurang dari satu jam. Pemeriksaan Joko Susilo dilakukan oleh Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub, didamping anggotanya, Joko Wuryanto.
Ali mengaku sudah memiliki alat bukti yang memperkuat tindakan Camat melanggar pidana pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat (2) huruf f dan (3) UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Alat bukti itu seperti keterangan tujuh saksi yang bersesuaian. Seluruh saksi pada pokoknya membenarkan bahwa pembicara yang menyampaikan materi diduga kampanye itu adalah Camat. Para saksi merupakan perangkat desa yang menjadi peserta Sarasehan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Purwantoro di pendapa Kantor Kecamatan Purwantoro, Senin (8/4) lalu.
Seperti diketahui, Sarasehan PPDI Purwantoro merupakan acara di mana Camat menyampaikan materi yang menjurus pada kampanye agar perangkat desa memilih calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan calon anggota DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Hanya Jadi Petunjuk
Keterangan para saksi diperkuat dengan pengakuan Camat. Saat dimintai klarifikasi, Camat mengakui dirinya menyampaikan hal seperti yang terekam di video. Bawaslu menjadikan video itu hanya sebagai petunjuk, karena tak bisa menjadi alat bukti. Untuk bisa menjadi alat bukti, video harus diteliti terlebih dahulu di laboratorium untuk mengetahui keasliannya, ada pemotongan video atau tidak, dan sebagainya. Penelitian membutuhkan waktu lama, padahal Bawaslu hanya punya waktu 14 hari kerja mengusut kasus ini.
“Meski sebagai petunjuk, video itu bisa memperkuat alat bukti yang ada. Terlebih, Camat sudah mengakui bahwa yang terekam di video itu dirinya,” kata Ali.
Tidak menutup kemungkinan Sentra Gakkumdu memutuskan Bawaslu perlu menggali lebih dalam keterangan saksi atau ahli. Bawaslu sudah menyiapkan ahli pidana dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang jika Gakkumdu menganggap masih perlu meminta keterangan ahli. Pleno juga ada kemungkinan langsung menentukan tindakan Camat memenuhi unsur pidana pemilu atau sebaliknya. Jika dinyatakan memenuhi unsur, berkas perkara akan dilimpahkan kepada penyidik Polres Wonogiri.
Sementara itu, Camat Joko Susilo menyatakan kampanye itu hanya dilakukan di acara Sarasehan PPDI. Pada acara-acara sebelumnya dia hanya mengajak semua pihak menyukseskan Pemilu 2019 dan tak pernah mengarahkan agar memilih capres tertentu. Dia menyebut hari tersebut sebagai hari apesnya. “Saya khilaf saat itu, mungkin karena terbawa suasana juga,” kata Camat. (JIBI)