Pemerintah akan Tambah Iuran PBI BPJS Kesehatan

BOGOR—Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan pemerintah siap mengabulkan usulan kenaikan iuran premi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk segmen penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah.
Kebijakan ini dipastikan bakal membebani APBD karena pemerintah daerah, seperti Kota Solo, juga menanggung iuran warga yang tidak terkaver PBI pemerintah pusat. Kenaikan iuran
premi bagi segmen PBI bakal mengacu pada hasil audit tahap ketiga atau kese-luruhan yang dila-kukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
”Kami sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang diba-yarkan melalui PBI-
pemerintah,” kata Sri Mulyani di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).

Dia menjelaskan iuran premi segmen PBI akan lebih tinggi dari yang sekarang ditetapkan pemerintah.
Iuran peserta JKN-KIS yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 19 dan 28 Tahun 2016 untuk peserta penerima bantuan iuran adalah Rp23.000 dari seharusnya Rp36.000 setiap bulan.
”Dari yang sekarang ini Rp23.000 menjadi lebih tinggi lagi. Tapi belum ditetapkan namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan,” tegas dia.
Sedangkan, iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas I Rp80.000, kelas II Rp51.000 dari seharusnya Rp63.000, dan peserta kelas III senilai Rp25.500 dari semestinya Rp53.000. Sedangkan untuk pekerja penerima upah (PPU) 5% dari pendapatan apabila pendapatannya sesuai ketentuan di atas Rp 8 juta.
Kenaikan iuran ini otomatis akan menambah beban anggaran kesehatan bagi pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kota Solo yang membuat kebijakan menanggung jaminan kesehatan warga Solo. Per Februari, masih ada 1,68% dari jumlah penduduk belum memiliki JKN KIS. Artinya, warga yang terdaftar di JKN KIS mencapai 554.365 jiwa atau 98,32%.
Selama ini, Pemkot Solo membayar Rp3,1 miliar atau Rp37 miliar setahun untuk mengaver peserta JKN KIS yang tidak dibiayai pemerintah pusat. Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, pernah menyampaikan penambahan nilai iuran peserta PBI menjadi Rp30.000 per orang akan membebani APBD karena harus ada tambahan dana sekitar Rp7 miliar per tahun.
Semantara itu, Sri Mulyani mengungkapkan jumlah peserta PBI akan ditingkatkan menjadi di atas 100 juta orang seiring dengan kenaikan iuran premi PBI. ”Juga jumlah penerimanya dinaikkan jadi di atas 100 juta orang,” ungkap dia.
Sebelumnya, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan kenaikan iuran premi program JKN KIS harus dilakukan. Iuran premi dari peserta program merupakan sumber utama penerimaan dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sehingga perhitungan premi harus dilakukan secara seksama agar sesuai dengan manfaat yang diberikan.(Detik/JIBI)