Laporan Kecurangan 02 Ditolak

JAKARTA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan menolak laporan dugaan tindak pidana pemilu terstrukur, masif, dan sistematis (TSM) yang diadukan oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Prabowo-Sandiaga. Salah satu alasan penolakan adalah karena pelapor hanya membawa print out berita online.
Dalam putusannya, ada empat poin yang menjadi alasan penolakan, mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 4
Laporan BPN 02 dinilai belum menunjukkan perbuatan terstruktur dan masif dilakukan oleh terlapor, yakni tim pasangan calon presiden dan wakil presiden 01. Menurut Bawaslu, laporan diserahkan hanya berupa print out berita online yang tidak didukung bukti yang kuat.
”Laporan tidak didukung bukti kuat, baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif [TSM)] sehingga bukti yang dimasukkan oleh terlapor belum memenuhi kriteria seperti yang dilaporkan,” kata anggota Bawaslu, Ratna Dewi, dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5).
Selain alasan tersebut, Bawaslu menyebut laporan Tim Hukum BPN 02 tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis. Hal ini dikarenakan tidak adanya pertemuan yang diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan pelanggaran administratif yang TSM dalam Pilpres 2019. ”Sehingga laporan pelapor kami nyatakan belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis,” jelas Ratna.
Keputusan tersebut termaktub dalam pleno Bawaslu yang tertuang dalam putusan bernomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019, tertanggal 15 Mei 2019. Menurut Abhan, laporan yang dilayakan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, tersebut tidak berlanjut ke proses hukum.
”Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM tidak dapat diterima,” kata Ketua Bawaslu, Abhan, dalam pembacaan putusan laporan di Gedung Bawaslu, Senin (20/5).
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku tidak terkejut dengan putusan Bawaslu yang menolak laporan BPN Prabowo -Sandiaga atas dugaan kecurangan pemilu TSM. Ia mengatakan sudah menduga hal tersebut sejak laporan dilayangkan ke Bawaslu.
”Sudah kami duga. Laporan apa pun pasti dianggap kurang [bukti]. Jangankan ke Bawaslu, ke polisi juga semua kurang,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.
Muzani menyebut laporan BPN memang tak pernah ditanggapi serius. Ia memprediksi hal yang sama akan terjadi jika pihaknya mengajukan gugatan atas hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Pokoknya sudah kami duga. Nanti di MK pun gitu. Yang membuat bukti itu kuat siapa? Yang membuat lemah siapa?” kata Wakil Ketua BPN itu.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengatakan keputusan Bawaslu itu menjadi bukti kecurangan TSM hanya penggiringan opini publik. Anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Achmad Baidowi (Awiek), kepada wartawan, Senin, mengatakan laporan kecurangan TSM itu merupakan cara BPN menjaga hubungan emosional dengan para pendukung Prabowo-Sandi. Padahal, kata dia, selama ini proses Pilpres 2019 berlangsung baik.
”Kalau kami menilainya hanyalah upaya teman-teman BPN untuk menjaga hubungan emosional dengan pendukungnya agar tidak luntur. Padahal rekapitulasi berjenjang sudah selesai dan di nasional tinggal empat provinsi lagi. Dan lancar-lancar saja,” ujar politikus PPP itu.
Hingga Senin sekitar pukul 22.00 WIB, jalanan di depan Kantor KPU ditutup. Penutupan jalan dimulai persis di perempatan Jl. Imam Bonjol-Jl. Taman Suropati-Jl. H.R. Rasuna Said-Jl. H.O.S. Cokroaminoto.
Berdasarkan jadwal KPU, rekapitulasi suara tingkat nasional dimulai pada 10 Mei dan dijadwalkan akan berakhir pada 22 Mei. Hingga Senin sekitar pukul 22.00 WIB, KPU telah merampungkan rekapitulasi nasional di 33 provinsi dan menyisakan Papua.
Dugaan Makar
Dari 33 provinsi tersebut, tercatat pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menang di 20 provinsi, yaitu Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Maluku.
Sedangkan 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Berdasarkan Situng KPU dengan suara masuk 92,049% pada pukul 23.30 WIB, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 55,49% sedangkan Prabowo-Sandiaga mem­peroleh 44,51%.
Sementara itu, polisi menetapkan aktivis Lieus Sungkharisma sebagai tersangka kasus dugaan makar. Status tersangka ini menjadi dasar polisi menangkap pendukung Prabowo tersebut.
”Yang bersangkutan mangkir, karena itu dijemput paksa. Kemudian sebelumnya penyidik telah melakukan gelar perkara, ada cukup alat bukti yang menjadikan yang bersangkutan tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Senin.
Dedi menuturkan Bareskrim melimpahkan kasus Lieus ke Polda Metro Jaya, sehingga penangkapan dilakukan oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Dedi menyampaikan Lieus ditangkap polisi di rumahnya pukul 09.00 WIB.
Dedi menerangkan ada tiga alat bukti yang menjadi dasar penetapan status hukum tersangka Lieus, yaitu keterangan saksi pelapor, keterangan para ahli, dan saksi lainnya.
”Tentunya dari saksi ahli ITE, bahasa dan pidana. Lalu bukti petunjuk, pemeriksaan saksi pelapor dan saksi lainnya sudah dimintai keterangan. Berarti ada lebih dari dua alat bukti ya,” terang Dedi.
Lieus sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan makar. Laporan terhadap Lieus terdaftar dengan nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.
Lieus menyebut penangkapan terhadapnya dalam kasus dugaan makar sebagai bagian dari perjuangan. Tapi Lieus menegaskan tidak akan menjawab pertanyaan saat diperiksa penyidik.
”Pokoknya saya hadapi semua. Pokoknya saya sudah bilang polisi saya nggak akan jawab satu patah kata pun. Dia mau tulis apa pun mana ada takutnya kita, kita berjuang ini untuk kedaulatan rakyat,” ujar Lieus Sungkharisma saat dibawa ke Polda Metro Jaya. ”Ini namanya perjuangan nggak pernah bisa bikin takut rakyat, rakyat akan terus berjuang,” sambungnya.
Lieus memprotes proses penangkapan polisi terhadapnya. Lieus merasa diperlakukan seperti ogoh-ogoh. ”Saya langsung ditarik, saya diangkat kayak ogoh-ogoh ya kan,” kata Lieus. ”Jadi nggak adil lah ini,” cetusnya. (JIBI/Detik/Liputan6.com)