Perlu Aturan Agar Masyarakat Naik BST

ICHSAN KHOLIF RAHMAN

SOLO—Seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya meng­gunakan angkutan pribadi beralih ke angkutan massal khususnya Bus Batik Solo Trans (BST).
Peraturan yang membuat masyarakat beralih ke angkutan massal harus segera diwujudkan. Hal ini perlu dilakukan menanggapi rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan subsidi dengan skema buy the service kepada PT Batik Solo Trans (BST) yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan pengelola, pekerja, maupun pengguna.
Peneliti di Lingkar Studi Transportasi Solo, Transportologi, Sukma Larastiti, saat dijumpai Koran Solo di sela-sela kegiatannya, Minggu (19/5), mengatakan buy the service merupakan sistem yang biasa digunakan di Indonesia.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1
Ia menilai sistem buy the service bagus dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang akan menghabiskan anggaran.
“Menghabiskan dana karena apabila tidak ada input yang masuk, bus akan tetap jalan meskipun kosong. Yang dibutuhkan angkutan itu demand [permintaan]. Hampir di seluruh Indonesia belum ada upaya-upaya membuat permintaan pasar naik dalam menggunakan angkutan umum,” ujarnya.
Menurutnya, yang harus menjadi perhatian adalah ketika subsidi itu berakhir. Hal itu membuat dalam jangka lima tahun ke depan harus ada upaya lain selain subsidi. Angkutan massal harus dibuat sedemikian menarik agar masyarakat tertarik menggunakannya.
Diperlukan optimalisasi pada seluruh aspek untuk dapat mewujudkan itu. Dia mencontohkan perlunya peraturan seperti pembatasan kendaraan, mendorong masyarakat naik sepeda, berjalan kaki, dan perbaikan fasilitas pejalan kaki.
Persaingan dengan angkutan daring tidak mungkin dihindari, salah satu solusinya adalah berkolaborasi. Bus memiliki kelebihan biaya yang murah dalam jarak menengah hingga jauh, sedangkan daring hanya murah apabila hanya jarak dekat.
“Tidak cukup mengajak beralih ke angkutan massal namun harus ada pembatasan angkutan pribadi. Manajemen parkir bisa dioptimalkan, namun tidak mudah sepertinya karena parkir masih menjadi sumber pendapatan warga. Itu salah satu manajemen transportasi yang disarankan selain membangun infrastruktur trotoar, jalur sepeda,” ujarnya.
Menurutnya, segala kemudahan dalam naik angkutan umum harus ditingkatkan. Para aparatur sipil negara (ASN) bisa didorong untuk menggunakan angkutan umum. Para ASN dapat memberikan teladan masyarakat bahwa angkutan umum di Kota Solo merupakan angkutan yang baik.
Konsultan Kemenhub, Djoko Setijowarno, saat dihubungi Koran Solo, mengatakan dengan adanya program bus terbaru itu diharapkan ada perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jika kurang maksimal atau sedikit peralihannya, pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan transport demand management (TDM).
Seperti penerapan sistem ganjil genap kendaraan, larangan sepeda motor, hingga tarif parkir yang tinggi. Ia menambahkan penyelenggaraan angkutan umum telah memiliki standar pelayanan minimal yakni dilengkapi dengan AC. Kota Solo yang hingga saat ini belum memiliki bus sekolah gratis, dimungkinkan dapat dikolaborasikan dengan BST berupa pembebasan tarif untuk pelajar. (JIBI)