UJI COBA PPDB ONLINE SMA/SMK Ortu Nekat Langgar Zonasi

SOLO—Banyak orang tua siswa nekat melanggar zonasi dalam uji coba pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online SMA/SMK Kota Solo, Kamis (13/6).

TAMARA GERALDINE
redaksi@koransolo.co

Orang tua (ortu) masih memegang label sekolah favorit pada sekolah tertentu. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMAN 4 Solo, Nanang Inwanto, mengatakan masih banyak ortu yang belum paham mengenai zonasi. Ada beberapa ortu siswa yang nekat melanggar zonasi dengan alasan alamat rumahnya dekat dengan sekolah yakni Colomadu, Karanganyar. Petugas membiarkan ortu yang ngeyel mengisi formulir pendaftaran.
“Beberapa tim kami memberikan penjelasan kepada orang tua siswa terkait zonasi. Dari banyaknya orang tua yang bertanya, bisa disimpulkan mereka belum banyak tahu soal zonasi ini,” kata dia saat ditemui Koran Solo di SMAN 4 Solo, Kamis.
Nanang mengakui sulit menghapus label sekolah favorit di kalangan ortu. Padahal semua sekolah memiliki potensi untuk menjadi sekolah favorit. Semua sekolah mampu bersaing untuk meraih peringkat atas, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1

“Pada dasarnya semua anak merupakan juara di bidang masing-masing. Dengan adanya zonasi diharapkan sekolah maupun orang tua mampu melihat dan mengembangkan potensi anak di mana pun mereka bersekolah. Sistem zonasi ini juga bertujuan mengurangi jumlah siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah,” kata dia.
Salah satu orang tua siswa, Zulaika Nur, mengaku datang ke sekolah untuk mendaftarkan anak dengan mengisi formulir uji coba pendaftaran. Namun, saat memasukkan data ke sistem online berkasnya ditolak dengan alasan alamat yang digunakan mendaftar tidak masuk zonasi.
“Anak saya tadi bilang tidak bisa mendaftar di SMAN 4 Solo. Saya kecewa tidak bisa mendaftar di SMAN 4 Solo. Penerapan zonasi membuat anak saya tidak bisa leluasa memilih sekolah favorit meskipun nilainya tinggi,” kata dia.
SMAN 4 Solo masih menjadi pilihan utama calon siswa baru. Namun, para ortu siswa kecewa karena tidak bisa lagi dengan mudah memasukkan anak mereka ke sekolah yang diinginkan. “Banyak orang tua yang datang sekolah sejak pukul 08.30 WIB untuk mengikuti uji coba PPDB. Tetapi, banyak juga yang kecewa,” ujarnya.
Warga Jebres, Suryanto, mengaku mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah favorit dengan modal nilai tinggi yakni 32,41. Namun, modal nilai tinggi sekarang tidak lagi menjadi jaminan masuk sekolah favorit. “Saya berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan zonasi sekolah karena sangat merugikan siswa yang memiliki nilai tinggi. Bisa saja sekolah favorit isinya anak tidak pintar,” kata dia.
Ganjar Minta Evaluasi
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengusulkan kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi bahkan mengubah aturan PPDB 2019. Ini terkait dengan sistem zonasi serta kuota anak berprestasi yang dinilai terlalu sedikit, yakni 5 persen.
”Saya setiap hari ditanya masyarakat terkait PPDB online ini. Mereka bertanya soal zonasi serta minimnya tempat bagi siswa berprestasi karena kuota yang disediakan hanya 5 persen. Maka tadi [kemarin] malam saya menggelar rapat dengan Dinas dan saya telpon langsung Pak Menteri Pendidikan terkait masalah-masalah ini,” kata Ganjar ditemui di ruang kerjanya, Kamis.
Menurut Ganjar, setelah dicermati, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB masih menimbulkan persoalan di masyarakat. Karena penerapan zonasi dengan kuota 90 persen dan jalur prestasi hanya 5 persen, maka banyak siswa cerdas yang telah menyiapkan diri untuk masuk sekolah yang diinginkan, terkendala aturan itu.
Maka, lanjut Gubernur, Jawa Tengah berinisiatif mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan perubahan terhadap sistem PPDB itu. Salah satunya agar siswa yang memiliki prestasi mendapatkan keleluasaan untuk memilih sekolah yang diinginkan.
”Ini sebagai penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Kalau kuota jalur prestasi hanya 5 persen, menurut saya itu terlalu sedikit. Kalau bisa dinaikkan lah, saya usul boleh tidak kuota jalur prestasi diubah dari 5 persen menjadi 20 persen. Kalau bisa 20 persen, maka mereka yang berprestasi, yang sekolahnya niat, ujian belajar sungguh-sungguh, mereka mendapatkan pilihan sekolah melampaui zonasi yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Selain terkait penambahan kuota jalur berprestasi, Ganjar juga mempersoalkan aturan bahwa yang tercepat mendaftar akan mendapatkan prioritas. Menurutnya, aturan itu tidak fair dan akan mempersulit masyarakat.
”Sekarang kan rumusnya cepet-cepetan, kalau itu masih digunakan, ya akan terjadi gejolak di masyarakat. Mengatasi persoalan ini harus ada perubahan peraturan. Contoh saja di SMA 3 Semarang, itu kalau sistemnya cepet-cepetan, dalam hitungan menit saja itu sudah penuh kuotanya. Yang tidak masuk kan pasti nggondok,” tegasnya.
Ganjar juga menyoroti adanya beberapa daerah yang berbeda dalam penerapan mekanisme PPDB online. Di beberapa daerah, lanjut dia, mekanisme zonasi dalam PPDB 2019 lebih melunak dan tidak sesuai dengan ketetapan Permen 51 Tahun 2018.
”Maka tadi [kemarin] malam saya usul ke Pak Menteri, daripada berbeda-beda seluruh Indonesia, bagaimana kalau digelar evaluasi dan rakor bersama untuk menyamakan persepsi. Alhamdulillah direspons cepat oleh Pak Menteri, hari ini [kemarin] jam 14.00 WIB Kementerian menggelar Rakor soal ini,” terangnya.
Ganjar berharap, dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, Kementerian dapat mengevaluasi untuk melakukan perbaikan. Sehingga, pada saat PPDB online SMA dilaksanakan serentak pada 1 Juli nanti, tidak ada gejolak di masyarakat.
”Harapan kita agar tidak terjadi satu sistem yang merugikan masyarakat, orang tua dan anak-anak. Dan pemerintah harus memastikan seluruh anak mendapatkan sekolahan. Itu harus,” tambahnya.
Apabila usulan dari Jateng terkait penambahan kuota jalur prestasi dan usulan terkait tata cara pendaftaran tersebut diakomodasi, maka secara otomatis akan ada perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) soal PPDB. Ganjar mengatakan hal itu bukan perkara sulit dan bisa langsung dieksekusi.
”Kalau usulan kami diakomodasi, maka soal Pergub gampang itu, bisa diganti. Itu bisa cepat karena hanya saya. Saya juga sebenarnya sudah menyiapkan plan B jika usulan ini diterima, yakni hanya dengan menambahkan pasal khusus dalam Pergub. Itu sudah kami siapkan,” terangnya.
Selain menunggu hasil rakor, Ganjar juga membuka lebar aduan dan masukan dari masyarakat terkait PPDB online melalui kanal media sosial miliknya. Ia berharap, akan ada masukan dari masyarakat terkait sistem ini.
”Silakan kalau masyarakat memiliki masalah terkait PPDB dapat lapor ke saya, bisa lewat Twitter, Instagram, Facebook atau aplikasi laporgub. Saya tunggu masukannya mulai hari ini sampai lima hari ke depan,” pungkasnya. (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda Saputra)