Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa

Menjamurnya turis di Bali yang meminta-minta atau mengganggu ketertiban umum membuat Imigrasi Bali gerah. Imigrasi memutuskan turis yang bermasalah akan dikirim ke kedutaan negara masing-masing. Berdasar fenomena tersebut, pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan bebas visa. Berikut laporan wartawan Jaringan Berita Bisnis Indonesia (JIBI), Salsabila Annisa Azmi, dari berbagai sumber.

redaksi@jibinews.co

Keputusan Imigrasi Bali yang tidak mau lagi mengurus begpacker atau turis gembel menjadi topik yang tidak hanya diperbincangkan di Indonesia tetapi juga dunia. Media berbahasa Inggris dan Jerman banyak yang memberitakan masalah ini.
Portal online seperti The Sun dari Inggris dan Watson dari Swiss menampilkan cuitan dan foto dari orang kulit putih yang mengemis di jalanan negara Asia. Banyak pihak yang menyebut itu adalah hal yang memalukan.
Fabian Kronig, WN Swiss yang sejak delapan tahun bekerja di Bali menjadi manajer di Hideout-Hostel, Canggu, menuangkan keluh kesahnya.
“Mengemis untuk jalan-jalan, di mana ada warga lokal yang mengemis untuk bertahan hidup, adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji terhadap negara dan warganya,” kata dia seperti dikutip dari portal berita Swiss watson.ch.
Fenomena turis kehabisan ongkos lalu pura-pura menjadi gembel bukan hal baru di Bali. Misalnya, cerita soal turis menginap di hotel lalu tak membayar.
“Ya, kami kembalikan ke kedutaannya, jadi pemerintahnya yang akhirnya bayar. Itu fungsi setiap daerah ada konsul jenderal, biasanya konjennya yang mengurusi turis gembel,” kata Ketua Bali Tourism Board (BTB) IB Agung Partha Adnyana saat dihubungi via telepon di Denpasar, Bali, Jumat (5/7).
Partha mendukung langkah Imigrasi untuk mengembalikan para turis telantar ini ke kedutaan masing-masing. Keberadaan turis telantar ini diakui menjadi dampak negatif dunia pariwisata. Partha mengakui kebijakan bebas visa memiliki sisi positif dan negatif. Hanya dia mengusulkan agar jangka waktu bebas visa dievaluasi.
“Namun memang mungkin waktunya jangan sebulan misalnya orang liburan dari China misalnya lima hari empat malam kalau lewat itu bayar. Misalnya Australia, satu pekan aja visanya lebih dari itu bayar. Cuma sekali lagi siap enggak peralatannya, sistemnya di Imigrasi siap enggak. Itu yang kita kadang-kadang masih keteteran,” kata dia.
Sebelumnya, Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai Setyo Budiwardoyo menegaskan pihaknya akan mengirim waga negara asing bermasalah ke kedutaan yang bersangkutan.
“WNA yang enggak punya duit atau pura-pura gembel kami kirimkan ke kedutaannya atau minta perlindungan ke kedutaannya yang notabene harus melindungi warga negaranya yang di sini banyak,” kata Setyo.
Tagar “begpacker” pun ramai digunakan di Twitter untuk merujuk pada turis yang meminta-minta (dari kata bahasa Inggris “to beg”). Sebelum ramai di Indonesia, fenomena begpacker sudah ditemukan sejak beberapa tahun lalu di negara Asia Tenggara lain, seperti Thailand dan Vietnam.
Fenomena turis gembel dianggap menjadi satu sisi negatif kebijakan bebas visa yang diberikan Pemerintah Indonesia bagi warga 169 negara. Karena itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali AA Gede Yuniartha Putra meminta kebijakan bebas visa dikaji ulang. Sebab, jumlah negara bebas visa tak berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan dari negara tersebut.
Dikaji Ulang
“Bebas visa 169 negara itu harus ditinjau kembali, karena berdampak tidak baik bagi Bali yang dikunjungi turis dari seluruh dunia, banyak pengemis, pengamen, kriminalitas banyak terjadi di Bali disebabkan karena terlalu mudah masuk ke Indonesia,” kata Yuniartha.
Kebijakan bebas visa membuat pelancong bisa dapat langsung datang ke Indonesia tanpa harus melampirkan bukti finansial, yang biasanya menjadi syarat untuk mendapatkan visa. Mereka yang kehabisan uang di tengah jalan lalu melakukan cara seperti meminta di pinggir jalan, memberikan pelukan gratis (free hug) lalu minta donasi, serta menjual sesuatu.
Para begpacker bisa menjadi penyebab kebijakan bebas visa tersebut diubah yang tentu akan merugikan turis asli. Seorang pebisnis dan pelancong asal Malaysia TV Smith menyebutkan dalam satu postingan Instagram, begpacker bisa membuat banyak negara akan menerapkan persyaratan untuk berkunjung seperti bukti finansial, reservasi hotel dan tiket perjalanan pulang. Dia juga mengimbau agar tidak ada masyarakat yang memberi uang pada turis yang meminta-minta karena itu bisa mendorong turis lain untuk ikut melakukan hal yang sama.
Demi mengantisipasi menjamurnya begpacker alias turis yang menjadi pengemis untuk membiayai perjalanan mereka, Pemerintah Thailand kini mengeluarkan peraturan ketat. Seperti dilansir dari Indepedent, Senin (6/7/2018), wisatawan yang memasuki wilayah Thailand diminta menunjukkan mereka memiliki 20.000 Baht atau setara dengan Rp8,6 juta dalam bentuk tunai.
Petugas imigrasi di beberapa pos pemeriksaan perbatasan tidak akan mengizinkan masuk para wisatawan yang tidak bisa menunjukkan kepemilikan sejumlah uang tersebut. Bahkan pemegang visa pendidikan atau mereka yang berada di Thailand dalam rangka studi juga tidak luput dari pemeriksaan ekstra. Mereka akan diinterogasi untuk mengetahui motif mereka sebenarnya memasuki wilayah Thailand.
Seorang warga Inggris di Hua Hin dilaporkan diminta untuk menunjukkan 20.000 Baht uang tunai ketika mencoba untuk memasuki negara itu di Bandara Don Mueang pada 12 Juli 2018. Turis tersebut ditanyai apakah dia bekerja di Thailand dan bagaimana dia akan menghidupi dirinya sendiri selama tinggal di negara tersebut.
Seorang petugas imigrasi Thailand mengungkapkan di Thaivisa, situs online bagi para ekspat di Thailand, orang yang memasuki Thailand dengan visa turis harus dapat menunjukkan mereka secara finansial mampu mendukung dirinya sendiri secara finansial selama masa tinggal mereka. Petugas tersebut juga mengatakan kebijakan itu adalah prosedur normal. Setiap petugas imigrasi berhak meminta informasi lebih lanjut jika mereka mencurigai orang tersebut mungkin bukan turis asli atau mungkin bekerja di Thailand secara ilegal.
Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mencegah masuknya pekerja ilegal di negara gajah putih. Peraturan tersebut juga dilakukan demi menghentikan berkembangnya fenomena begpacker yang mulai ramai di Thailand. (dw.com/liputan6.com)