Jawaban Bawaslu Sama untuk Gugatan Kasasi II

JAKARTA—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyampaikan jawaban untuk gugatan kasasi kedua pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019 kepada Mahkamah Agung (MA).
”Bawaslu sudah menerima permintaan dari Mahkamah Agung agar Bawaslu sebagai pihak tergugat menyampaikan jawaban. Bawaslu sudah menyampaikan jawaban dan kami sudah mengirimkannya kepada Mahkamah Agung,” tutur anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (11/7).
Menurut dia, substansi gugatan yang diajukan tidak jauh berbeda dengan gugatan yang sudah diajukan ke MA sebelumnya sehingga jawaban yang disampaikan pun hampir sama seperti yang disampaikan dulu.
Fritz menyuplik jawaban yang diberikan, yakni bukan kompetensi absolut dari MA untuk memutus gugatan itu lantaran semestinya Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti terlebih dulu rekomendasi Bawaslu, baru dapat dilaporkan ke Mahkamah Agung.
”Dan juga apabila ada pelanggaran TSM, maka itu dibawa ke Bawaslu dan bukan ke Mahkamah Agung sepertinya apa yang kami sampaikan pada jawaban terlebih dahulu itu yang kami sampaikan sebelumnya,” tutur Fritz.
Ia mengatakan Mahkamah Agung meminta jawaban dari Bawaslu pada awal Juli 2019.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan gugatan itu diajukan tanpa sepengetahuan partainya dan Prabowo-Sandi.
”Saya sudah konfirmasi ke Sandiaga, beliau tidak tahu soal itu karena yang dipakai kuasa yang lama,” kata Dasco di Jakarta, Selasa.
Dasco yang merupakan mantan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi itu mengatakan kasasi kedua itu merupakan perkara yang sebelumnya ditolak MA karena persoalan administrasi.
Diketahui
Kuasa hukum Prabowo Subianto, Nicholay Aprilindo, dalam perkara di MA membantah mengajukan gugatan tanpa sepengetahuan eks Danjen Kopassus itu. Nicholay mengatakan surat kuasa yang dipegangnya ditandatangani langsung oleh Prabowo-Sandiaga pada 27 Juni 2019.
”Bahwa permohonan PAP yang kedua yang telah diterima dan teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 03 Juli 2019, dalam Permohonan No.2 P/PAP/2019, berdasarkan Surat Kuasa langsung dari Prinsipal yang ditandatangani oleh capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi,” kata Nicholay dalam keterangan tertulis, Kamis.
Nicholay mengatakan Surat Kuasa No.01/P-S/V/2019 tertanggal 27 Juni 2019 itu ditandatangani langsung oleh Prabowo-Sandi di atas meterai Rp6.000. Penekenan itu disaksikan oleh Hashim Djojohadikusumo.
”Hal tersebut di atas untuk meluruskan pemberitaan yang keliru yang menyatakan bahwa permohonan PAP yang kedua pada Mahkamah Agung tanpa sepengetahuan Prabowo-Sandi,” lanjutnya.
Nicholay juga menepis bahwa yang diajukan pihaknya adalah kasasi kedua. Dia menjelaskan yang diajukan pihaknya adalah Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang pertama kepada Mahkamah Agung dalam Permohonan No. 1 P/PAP/2019 tertanggal 31 Mei 2019, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI, pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) disebabkan adanya cacat formil, yaitu legal standing dari pemohon terdahulu, Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais.
”Bahwa Putusan Mahkamah Agung pada Permohonan No. 1 P/PAP/2019 tersebut bukanlah ditolak seperti yang selama ini beredar dalam pemberitaan, namun Permohonan tersebut NO atau tidak diterima, dikarenakan adanya cacat formil dan atau kekurangan syarat formil secara yuridis yaitu masalah Legal Standing Pemohon, dan setelah Legal Standing Pemohon dilengkapi dan atau diubah dengan Surat Kuasa dari Prinsipal secara langsung dalam hal ini Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, maka Permohonan dapat diajukan kembali,” tutur Nicholay. (Antara/Detik)