Tuntut Penghitungan Ulang Hasil Pilkades Warga Watugede Geruduk Kantor Kecamatan

BOYOLALI—Warga Desa Watugede, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jumat (12/7) menuntut penghitungan ulang cetakan hasil pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Boyolali, Sabtu (29/6) lalu.

Akhmad Ludiyanto
redaksi@koransolo.co

Tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di balai desa setempat yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Kecamatan Kemusu. Unjuk rasa diikuti sekitar 150 orang. Mereka mengatasnamakan warga dan tidak mewakili salah satu calon kepala desa
(cakades).
Untuk diketahui, Pilkades Watugede diikuti empat cakades. Masing-masing Sriyanto yang merupakan petahana, Hari Purnomo, Siswanto, dan Eko Widodo. Sriyanto unggul dalam peolehan suara dengan meraup 675, Hari Purnomo memperoleh 639 suara atau terpaut 36 suara dengan Sriyanto. Sedangkan Siswanto dan Eko Widodo masing-masing memperoleh 287 suara dan 168 suara.
Warga menilai, proses maupun pelaksanaan Pilkades yang digelar dengan metode e-voting tersebut penuh dengan kejanggalan sehingga dikhawatirkan membuahkan hasil yang tidak semestinya.
Di antaranya kejanggalan yang diungkapkan warga, undangan dari panitia Pilkades tidak dibagikan merata kepada warga meskipun mereka terdapat dalam daftar pemilih tetap (DPT) khususnya di wilayah dengan basis massa pendukung cakades tertentu.
Salah satu peserta aksi, Ifan, mengatakan pendistribusian undangan yang tidak merata ini disengaja agar warga setempat tidak dapat memberikan suara. “Panitia tahu daerah-daerah basis pendukung cakades tertentu. Di situ undangan tidak diberikan semuanya,” ujarnya kepada Koran Solo seusai acara.
Selain itu, ada indikasi warga luar daerah yang ikut memberikan suara di Pilkades Watugede. “Ada warga yang sejak kecil di Gunungkidul tetapi bisa milih. Ada juga orang yang sudah meninggal dunia tapi muncul di DPT. Kami khawatir ini disalahgunakan.”
Oleh sebab itu, lanjut Ifan, warga menuntut agar panitia melakukan penghitungan ulang cetakan hasil pemungutan suara. Selain itu, mereka meminta panitia membuka daftar hadir untuk mencocokkan DPT dengan data pemilih yang hadir.
Di sisi lain, di balai desa, warga tidak dapat menemui panitia dan siapa pun karena tidak ada orang di sana. Akhirnya, mereka melanjutkan aksi di halaman Kantor Kecamatan Kemusu.
Sementara itu, salah satu cakades Hari Purnomo mengaku tidak tahu-menahu mengenai aksi tersebut. “Saya tidak tahu rencana aksi itu. Tahu-tahu dikabari pada ke balai desa, tapi katanya karena enggak ada siapa-siapa, mereka katanya lanjut ke kecamatan. Sepengetahuan saya, mereka bukan pendukung cakades tertentu. Mereka ya warga Watugede,” ujarnya.
Meski demikian, dia juga menilai proses Pilkades di desanya penuh kejanggalan. “Antara lain, panitianya tidak netral, undangan juga tidak merata. Ada keponakan saya tidak bisa memilih karena tidak punya undangan,” lanjutnya.
Hari tidak menampik bahwa dirinya menginginkan adanya penghitungan cetakan hasil pemungutan suara. “Saya tidak akan mempermasalahkan hasilnya. Tapi saya ingin prosesnya benar-benar dilakukan secara transparan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto mengatakan sudah menerima informasi adanya aksi dan tuntutan warga Watugede tersebut. Dia menilai, proses Pilkades sudah selesai dan jika ada pihak yang tidak puas, bisa melakukan upaya hukum setelah penetapan hasil Pilkades. “Yang jelas semuanya sudah berjalan dan kalau ada yang tidak puas ya silakan menempuh upaya hukum,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Boyolali.