Karyawan RSIS Gembira Sambut Putusan MA

BONY EKO WICAKSONO

SUKOHARJO—Karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) menyambut suka cita eksekusi putusan pengelolaan RS tersebut, Selasa (30/7). Eksekusi itu bakal menjadi puncak konflik di RS tersebut.
Eksekusi itu mengacu amar putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2530 K/PDT/2017 yang menolak permohonan kasasi Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) dan memutuskan pengelolaan RS diserahkan kepada Yarsis. Amar putusan itu memerintahkan PN Sukoharjo melakukan eksekusi.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 4

Eksekusi putusan pengelolaan RS yang berlokasi di Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, itu disambut suka cita oleh ratusan karyawan rumah sakit.
Sebelum eksekusi, ratusan karyawan menggelar pengajian akbar di Masjid Baiturahman kompleks RS sekitar pukul 07.30 WIB. Seusai pengajian, para karyawan berkumpul di halaman RS.
Mereka membentuk barisan rapi dari pintu gerbang hingga ruang kantor Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Yarsis). Sementara panitera dari PN Sukoharjo yang dikawat ketat aparat kepolisian tiba di RSIS sekitar pukul 09.30 WIB. Pembacaan perintah eksekusi dilakukan panitera Joko Sutrisno disaksikan pengurus Yarsis, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Ke­camatan (Forkopincam) Kar­­tasura dan perwakilan kar­­yawan. Pemohon eksekusi adalah pengurus Yarsis yang memberi kuasa kepada Agus Nurudin. Sedangkan termohon eksekusi adalah pendiri Yarsis Muhammad Djufrie.
Saat pembacaan eksekusi, belasan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Wakaf berunjuk rasa di pintu gerbang RS. Mereka membacakan petisi yang berisi aset RS merupakan harta wakaf sehingga tak bisa dieksekusi. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.
Eksekusi itu berdasarkan putusan No. 95/Pdt.G/2015/PN Skh juncto No. 395/Pdt/2016/PT Smg juncto No. 2530 K/PDT/2017 juncto No. 61 PK/PDT /2019. Isinya menghukum tergugat bersama beberapa pihak yang mengaku sebagai pendiri dan nazir (orang yang mengurus harta wakaf) Yarsis untuk tak menghambat dan menghalang-halangi kegiatan perumahsakitan maupun kegiatan Yarsis. “Putusan eksekusi ini sah. Baik barang bergerak maupun tidak bergerak sudah dikuasai Yarsis dan telah digunakan untuk pengelolaan rumah sakit,” kata Joko.
Objek sengketa adalah seluruh aset RSIS berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor seperti mobil, mobil ambulans, dam berbagai sarana dan prasarana RS.  Apabila ada pihak yang keberatan terhadap eksekusi bisa melakukan gugatan ke PN Sukoharjo.
Seusai pembacaan itu, ratusan karyawan yang mendengarkan lewat sound system bersorak gembira. Mereka berpelukan dan menangis haru setelah na­­sibnya terkatung-katung lebih dari setahun. “Eksekusi itu men­jadi babak akhir konflik ber­kepanjangan antara Yarsis dan YWRSIS. Ini secercah harapan karyawan agar rumah sakit bisa segera beroperasi,” kata Wakil Sekretaris Serikat Pekerja RSIS, M. Suyamto.
Menurut Suyamto, Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSIS resmi beroperasi dan siap melayani pasien mulai Maret. Kendati  IGD rumah sakit beroperasi namun poliklinik dan fasilitas rumah sakit lainnya belum dapat melayani pasien. Saat ini, peralatan medis yang rusak telah diperbaiki dan dikalibrasi sehingga bisa digunakan untuk melayani pasien.
Para dokter dan perawat siap memberikan pelayanan prima terhadap pasien setelah izin operasional diterbitkan instansi terkait. “Ada sekitar 50 dokter yang siap bekerja jika izin operasional sudah terbit. Putusan eksekusi ini menjadi acuan utama pe­merintah untuk menerbitkan izin operasional. Targetnya, izin operasional terbit pada pertengahan Agustus,” ujar dia.
Ketua Yarsis, Zainal Mustaqim, menyatakan surat permohonan ek­sekusi dilayangkan ke PN Sukoharjo pada pertengahan 2018.
Sementara itu, Pimpinan YWRSIS, Muhammad Djufrie, menolak eksekusi oleh PN Sukoharjo. Dia melakukan upaya hukum dengan mengirim surat berisi keberatan atas eksekusi ke PN Sukoharjo,  Senin (29/7).
Djufrie menilai eksekusi itu merupakan pengambilalihan se­cara paksa yang dilakukan PN Sukoharjo. Sesuai permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), seluruh harta benda Yarsis adalah harta benda wakaf. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (b) UU No. 41/2001 tentang Wakaf menyebutkan harta benda yang diwakafkan dilarang disita. Hal ini menjadi landasan dasar pengelolaan RS sebagai harta benda wakaf.
“Kami menolak dan keberatan terhadap eksekusi RSIS. Objek eksekusi itu adalah harta wakaf yang dilarang disita apalagi dieksekusi. Kami bakal melakukan upaya hukum selanjutnya dengan berkonsultasi dengan para pengurus YWRSIS,” kata dia. (JIBI)