PENGELOLAAN RUMAH SAKIT Cegah Kolaps, RSUD Turun Kelas

SUKOHARJO–Defisit yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno Sukoharjo membuat Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya turun tangan.

Indah Septiyaning W.
redaksi@koransolo.co
Rumah sakit negeri milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo itu akan diturunkan dari tipe B menjadi tipe C agar lebih ramai.
Langkah itu sebagai upaya penyelamat­an RSUD Ir. Soekarno karena merugi hingga Rp10 miliar lebih sejak diberlakukan sistem rujukan berjenjang terhadap pasien BPJS Kesehatan. “Saya sudah instruksikan kepada pimpinan RSUD Ir. Soekarno agar menurunkan tipe rumah sakit daerah dari B menjadi C untuk penyelamatan,” kata Bupati, Minggu (11/8).
Sistem rujukan berjenjang yang diterapkan pemerintah pusat terhadap pasien Badan Penyelenggaraan Ja­minan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak Oktober 2018 lalu berdampak pada anjloknya pendapatan rumah sakit. Rumah sakit merugi karena terjadi penurunan pasien. “Dari laporan yang saya terima pendapatan rumah sakit sudah hilang hampir Rp10 mi­liar lebih,” ungkapnya.
Bupati khawatir rumah sakit dae­rah akan kolaps jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama. Karena itu upaya penyelamatan harus secepatnya dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo. Kecuali, jika pemerintah mencabut aturan sistem rujukan berjenjang tersebut, kondisi rumah sakit daerah dipastikan aman.
Sebab kondisi saat ini sangat berat karena pasien BPJS harus melewati sistem rujukan berjenjang dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan tipe D, C dan baru ke B. Artinya prosesnya dinilai terlalu panjang apabila pasien harus sampai ke RSUD Ir. Soekarno yang memiliki tipe B.
“Solusinya tidak ada pilihan lagi yaitu menurunkan tipe rumah sakit dari B ke C. Semuanya harus berani tidak usah gengsi menurunkan tipe B menjadi C,” katanya.
Bupati meminta kepada pi­hak RSUD Ir. Soekarno segera mengajukan proses penurunan tipe dari B ke C ke Kementerian Kesehatan. Nantinya pengajuan akan diproses dan RSUD Sukoharjo segera menyandang status rumah sakit tipe C. Secara otomatis sarana dan prasarana pendukung rumah sakit akan menyesuaikan tipenya. “Tipe B untuk apa ka­­lau sepi pasien dan tidak ber­manfaat bagi masyarakat Sukoharjo. Jadi mending tipe C tapi bisa melayani masyarakat Sukoharjo secara luas,” katanya.
Bupati melihat apabila RSUD hanya mengandalkan pasien rujukan limpahan dari rumah sakit swasta tipe C seperti dr. Oen Solo Baru, Indriyati, dan lainnya maka akan sulit berkembang. Apalagi limpahan rumah sakit swasta itu banyak dirujuk ke Kota Solo dan bukan ke RSUD Ir. Soekarno.
Direktur RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo, Gani Suharto, saat dijumpai sebelumnya me­nga­takan kebijakan BPJS yang memberlakukan sistem rujukan berjenjang sejak Oktober 2018 lalu berdampak pada rumah sakit tipe B. Termasuk RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo yang saat ini bertipe B. Hanya, RSUD mengklaim dampak yang paling dirasakan adalah un­­tuk pasien rawat jalan yang mengalami penurunan hingga 50%. Sedangkan untuk pasien rawat inap tidak berdampak secara signifikan.
“Yang salah itu bukan karena RSUD tipe B, tapi adanya kebijakan BPJS yang memberlakukan sistem rujukan berjenjang. Masalah ini tidak hanya di RSUD Sukoharjo saja, tapi di semua rumah sakit bertipe B,” jelasnya.
Gani menjelaskan selama ini RSUD butuh proses yang la­ma dan membutuhkan dana besar hingga meraih status bertipe B. Dengan harapan bisa memberikan pelayanan secara menyeluruh pada masyarakat. Menurutnya, akan menjadi ke­untungan bagi masyarakat saat berobat ke rumah sakit tipe B karena pelayanannya sudah menyeluruh dan didukung dengan sarana prasarana lengkap dan canggih.
“Secara umum memang ber­dampak pada pasien rawat jalan yang turun hingga 50%. Kalau rawat inap tidak terlalu berdampak secara signifikan karena sebagian besar pasien rawat inap datang dari kedaruratan maupun rujukan dari rumah sakit tipe C,” terangnya.
Gani mengaku terpaksa me­la­kukan efisiensi karena ada penurunan pendapatan. Ter­ma­suk menurunkan target pen­dapatan secara keseluruhan. Yang jelas, Gani menegaskan hal itu tidak sampai membuat RSUD Ir. Soekarno rugi. “Kalau penurunan pendapatan iya. Operasional juga tidak masalah asalkan klaim pada BPJS bisa cair hingga Agustus. Kalau hanya cair hingga Juli, kami mungkin bisa defisit,” paparnya.
Disinggung soal alternatif me­nurunkan tipe rumah sakit, Gani mengaku belum mencermati betul hal itu karena menyangkut sarana prasarana, serta nasib dokter. Untuk saat ini, Gani berharap review soal rumah sa­kit tersebut akan menjawab berbagai persoalan yang ada.