Jateng bakal Gratiskan SPP SMAN dan SMKN

SEMARANG—Biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah bakal digratiskan mulai 2020.

IMAM YUDA SAPUTRA
redaksi@koransolo.co

Rencana tersebut sudah di­sampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Te­ngah (Jateng) ke DPRD Ja­teng untuk mendapat per­setujuan. Jika disetujui, renca­na itu akan dilaksanakan pa­da Januari 2020.
Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Jumeri, mengakui ren­cana menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jateng.
Meski demikian, ia mengatakan penggratisan biaya pendidikan itu baru wacana.
“Memang ada wacana seper­ti itu. Tapi, kami belum mau me­­nanggapi terlalu banyak. Ma­sih menunggu persetujuan dari Dewan [DPRD Jateng],” ujar Jumeri kepada Koran Solo, Senin (12/8).
Jumeri menambahkan rencana menggratiskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri itu merupakan ide Gubernur Ja­teng, Ganjar Pranowo. Oleh ka­renanya, ia enggan menjelaskan secara detail anggaran untuk menggratiskan SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri tersebut.
“Nanti saja. Enggak perlu dibesar-besarkan. Itu idenya memang dari Pak Gubernur. Kalau disetujui masuk APBD 2020. Ini kan masih dalam pem­bahasan,” jelas Jumeri.
Pada laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pd/1/030000, terdapat 404.748 siswa SMAN se-Jateng. Setiap siswa mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp1,4 juta per tahun dan Bantuan Ope­rasional Pendidikan (BOP) dari Pemprov Rp1 juta per tahun. Total seorang siswa mendapatkan Rp2,4 juta per tahun.
Sedangkan siswa SMKN di Jateng mencapai 17.573. Mereka mendapatkan BOS Rp1,6 juta dan BOP dari Pemprov Jateng Rp1 juta. Total yang diterima seorang siswa Rp2,6 juta.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Solo dan Sukohar­jo, Suyanta, mengatakan Disdikbud segera membahas bersama DPRD Jateng mengenai wacana tersebut. Jika wacana itu diberlakukan, sekolah tidak boleh menarik SPP sama sekali.
“Saya belum bisa memastikan mengenai wacana ini. Disdikbud Jateng akan membahas wacana ini bersama DPRD Jateng pada Oktober mendatang. Jika Dewan menyetujui kami akan segera memberitahukan kepada SMAN di Wilayah VII,” ujarnya saat dihubungi Koran Solo.
Ia berharap kebijakan tersebut meringankan beban walimurid pada tahun pelajaran baru 2020. “Harapannya Disdikbud Jateng dengan wacana ini adalah tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah lantaran terkendala biaya. Saya ingin anak-anak di Jateng cerdas, hebat, dan ber­akhlak mulia,” ujarnya.
Jika disetujui, Jateng akan mengikuti langkah Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang telah menggratiskan SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyiapkan anggaran Rp1,8 triliun dari APBD Jatim untuk menggratiskan biaya SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri di wilayahnya.
Langkah Khofifah itu juga di­ikuti Gubernur Jawa Barat (Ja­bar), Ridwan Kamil. Kabarnya, Rid­wan menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk menggratis­kan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Sementara itu, Wakil Kepala SMAN 4 Solo Bidang Kesiswaan, Nanang Irawanto, mengatakan belum ada sosialisasi wacana tersebut. “Belum ada sosialisa­si apa pun terkait wacana pem­bebasan SPP di SMAN di Kota Solo. In­formasi dari pusat penarikan uang SPP untuk siswa SMAN tak boleh lebih dari Rp75.000 per bulan,” ujar­nya.
Nanang berharap para orang tua/walimurid tak mem­per­masalahkan wacana kebijakan itu. “Kemungkinan gratis itu mungkin tetapi masih menjadi wacana Disdikbud Jateng. Setelah wacana itu disetujui oleh DPRD Jateng, Cabang Disdik Wilayah VII akan adakan sosialisasi pembayaran SPP,” ujarnya.
Kepala SMAN 5 Solo sekaligus Pelaksana Tugas Kepala SMAN 3 Solo, Yusmar Setyobudi, belum mendapatkan sosialisasi rencana penggratisan SPP.
“Besarnya SPP bervariasi di masing-masing sekolah. Ter­gantung hasil kesepakatan an­tara komite sekolah dan orang tua/walimurid. Saat rapat ple­no, pengurus sekolah harus me­­maparkan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun ajaran,” kata dia.
Wakil Kepala SMAN 1 Solo, Gus Bambang, mengatakan SPP disepakati maksimal Rp75.000 per bulan. “SPP bersifat sukarela dan tidak mengikat. Artinya, SPP yang dibayar siswa bervariasi tergantung kondisi ekonomi ke­luarga siswa. Kalangan siswa yang berasal dari keluarga miskin diperbolehkan membayar SPP sesuai kondisi perekonomian­nya,” ujarnya.
Bambang mengungkapkan ada tiga sumber dana pengelolaan pelayanan pendidikan yakni pu­ngutan, bantuan, dan sumbangan. Sekolah dilarang memungut uang sekolah terhadap orang tua/walimurid. Bantuan berasal dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jateng. Sementara sumbangan harus berdasarkan kesepakatan komite sekolah dengan orang tua/wali murid.
“Bantuan Operasional Sekolah [BOS] siswa mendapatkan Rp1,4 juta per tahun dan Bantuan Ope­rasional Pendidikan [BOP] Rp1 juta per tahun. Total siswa mendapatkan Rp2,4 juta per tahun dan ditambahkan biaya SPP Rp75.000 per bulan,” ujarnya.
Biaya BOS dan BOP setiap sekolah berbeda tergantung jumlah siswa. “Misalnya SMAN 1 Solo ada 1.225 siswa dikalikan Rp2,4 juta ditotal kira-kira Rp3 miliar per tahun,” ujarnya.
Direktur Yayasan Satu Karya Karsa (YSKK), Kangsure, se­tuju dengan rencana itu. “Ada beberapa kabupaten di Jateng sudah menerapkan menggratisan biaya SPP. Tetapi hanya beberapa wilayah, tidak menyeluruh. Se­harusnya Pemprov bisa me­nerapkan biaya gratis di SMAN di Jateng,” ujarnya.
Kangsure menyebut ada ban­tu­an Rp2,4 juta/tahun per siswa yang digelontorkan di SMAN. Setelah mendapatkan bantuan ini sekolah harus memerinci pengeluaran yang dikeluarkan selama setahun. “Sekolah nan­tinya membuat laporan per­tang­gungjawaban dana satu tahun. Nanti di sana [laporan] bisa terlihat biaya perincian Rp2,4 juta/siswa digunakan un­tuk apa saja,” ujarnya. (JIBI/Tamara Geraldine)