Rencana SPP Gratis Diprotes Sekolah Swasta

TAMARA GERALDINE

SOLO—Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menggratiskan biaya pendidikan atau SPP bagi siswa SMAN dan SMKN mulai 2020 dikeluhkan oleh sekolah swasta. Menurut mereka, penggratisan biaya pendidikan seharusnya untuk siswa SMAN/SMKN yang miskin, tidak di­pukul rata.
Sejumlah kepala SMK swasta di Solo memprotes rencana Pemprov Jateng itu. Kepala SMK Sahid Solo, Naim Mabruri, mengatakan penggratisan biaya pendidikan bagi siswa SMAN dan SMKN di Jateng harus memiliki kriteria khusus.
Jika semua siswa di SMAN dan SMKN digratiskan biaya pendidikan, sekolah swasta akan mati perlahan. Dengan sistem zonasi saja SMA dan SMK swasta di Kota Solo tak mendapatkan siswa sesuai target.
“Saya setuju dengan wacana penggratisan biaya pendidikan bagi sekolah negeri. Asalkan penggratisan itu tidak diberikan untuk semua siswa yang berseko­lah di SMAN dan SMKN,” ujarnya saat ditemui Koran Solo di SMK Sahid Solo, Selasa (13/8).
Ia mengatakan ada sebagian sis­wa miskin yang menuntut ilmu di SMA dan SMK swasta. Seharusnya biaya pendidikan mereka juga digratiskan. “Seharusnya semua siswa yang sekolah di negeri maupun swasta mendapatkan hak yang sama dari Pemprov Jateng,” ujar Naim.
Dari 40 SMK swasta di Solo, hanya beberapa sekolah yang bisa memenuhi daya tampung kelas akibat kebijakan zonasi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.
“SMAN dan SMKN tidak ada masalah karena masih dapat memenuhi target daya tampung kelas. Jumlah pendaftar di SMKN pada PPDB 2019 masih banyak sehingga sembilan SMKN tidak kekurangan siswa. Kebijakan Pemprov Jateng memberi keleluasaan kepada peserta didik baru untuk memilih minimal empat sekolah negeri. Kebijakan itu sangat merugikan, bahkan dapat mematikan sekolah swasta. Jika penggratisan biaya pendidikan ini diterapkan, apakah SMA dan SMK swasta mendapatkan siswa? Sekolah negeri maupun swasta sama, sama-sama mendidik peserta didik,” ujarnya.
Ia berharap Pemprov Jateng memikirkan kembali rencana penggratisan SP itu. “Sebuah kebijakan harus dipikirkan se­cara matang. Semoga saja pemerintah meninjau kembali wacana tersebut,” ujarnya.
Kepala SMK Al Islam, Saifuddin Aziz, mengatakan jika menda­pat­kan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp1,4 juta per tahun dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemprov Rp1 juta per tahun, sekolah swasta bisa menggratiskan biaya pendidikan. “Sebenarnya jika sama-sama diberikan bantuan seperti itu sekolah swasta juga bi­sa meng­gratiskan biaya pendidikan siswa. Rata-rata siswa yang se­kolah di swasta juga siswa miskin. Sama-sama sekolah di Jateng kenapa siswa sekolah swasta tidak diberikan hak yang sama?” ujar Aziz.
Kebijakan itu akan membuat sekolah swasta semakin tertekan untuk mendapatkan siswa da­lam PPDB tahun depan. Dia mendesak Pemprov Jateng juga memperhatikan sekolah swasta. “Saya berharap kebijakan ini harus dikaji ulang dan di­pikirkan matang. Seluruh siswa yang bersekolah di Jateng harus memiliki hak yang sama. Jangan sekolah negeri saja yang selalu dipikirkan oleh Pemprov Jateng,” ujarnya.
Kepala SMK Kanisius, Rusmanto, berharap kebijakan tersebut dikaji lebih mendalam. ”Masyarakat pasti memilih yang gratis,” ujarnya.
Jika kebijakan tersebut dijalan­­kan, Pemprov seharusnya memban­tu sekolah swasta sebagaimana diterima sekolah negeri. ”Paling tidak diberikan bantuan dana atau sesuatu yang dibutuhkan oleh sekolah swasta,” tandasnya.
Kepala SMK Tunas Pembangunan 2 Solo, Sri Sugiastuti, juga ke­beratan dengan rencana itu. ”Kita itu rasanya seperti ingin di­bunuh kalau kebijakan itu diterapkan. Karena saat ini saja siswa kami hanya 60 dan tahun ini penerimaan hanya 10,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepa­la SMAN 1 Solo, Gus Bambang,  mengata­kan belum ada sosialisasi soal rencana tersebut. “Informasi dari pusat penarikan uang SPP untuk siswa SMAN tak boleh lebih dari Rp75.000,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan tersebut meringankan beban walimurid pada tahun pelajaran baru 2020. “Harapannya, tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah lantaran terkendala biaya. Sudah ada langkah Pemprov Jawa Ti­mur yang menggratiskan SPP bagi siswa SMAN dan SMKN,” ujarnya.
Warga Punggawan, Banjarsari, Rita Lestari, juga senang dengan rencana itu. “Alhamdulilah semo­ga wacana ini segera terwujud. Banyak anak yang berhenti sekolah lantaran terhalang biaya sekolah. Selain itu saya merasa terbantu dengan tidak mengeluarkan biaya SPP per bulan,” ujarnya. (JIBI/Fachruddin Aji)