Jateng Gratiskan SPP SMAN & SMKN Pemprov Anggarkan Rp1 Triliun

SEMARANG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan mengalokasikan dana sekitar Rp1 triliun dari APBD 2020 untuk membebaskan biaya SPP bagi siswa SMAN dan SMKN di wilayahnya.

Imam Yuda S
redaksi@koransolo.co

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, me­ngatakan anggaran untuk menggratiskan biaya SPP siswa SMAN dan SMKN itu sudah masuk dalam tahap pembahasan di tingkat legislatif. Jika disetujui, kebijakan itu pun akan mulai diterapkan tahun depan.
“Ini kita lagi siapkan. Mudah-mudahan lancar semua. Kalau iya, kita akan menjamin setidaknya siswa yang miskin biaya sekolahnya gratis,” ujar Ganjar saat dijumpai Semarangpos.com di Kantor PWI Jateng, Kota Semarang, Rabu (14/8).
Anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan siswa SMAN dan SMKN di Jateng itu terbilang lebih rendah jika dibandingkan anggaran yang dikucurkan Pemprov Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar) untuk kebijakan serupa.
Pemprov Jatim diketahui telah mengucur­kan anggaran sekitar Rp1,8 triliun untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SMAN dan SMKN di wilayahnya. Bahkan kebijakan itu sudah diberlakukan Pemprov Jatim sejak tahun ajaran baru 2019.
Sementara itu, Pemprov Jabar meng­anggarkan dana sekitar Rp2,1 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan SMAN dan SMKN. Pemprov Jabar akan menerapkan kebijakan tersebut mulai tahun depan atau 2020.
Jika melihat data jumlah SMAN dan SMKN di tiga provinsi itu, wajar ji­ka anggaran yang disiapkan Jateng lebih sedikit. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan jika jumlah SMAN dan SMKN yang dimiliki Jateng lebih sedikit dibanding Jabar dan Jatim.
Jumlah SMAN di Jateng hanya berjumlah sekitar 360 sekolah, sedangkan SMKN sekitar 237 sekolah. Sementara Jabar lebih banyak sekitar 508 SMAN dan 286 SMKN, sedangkan Jatim memiliki 423 SMAN dan 296 SMKN.
“Kalau Anda menghitungnya sekarang [anggaran pendidikan] mungkin tidak seberapa. Tapi, kalau dihitung sejak saya memimpin Anda akan tahu. Selain itu, Jabar dan Jatim apa gurunya [gaji] sudah UMK [upah minimum kabupaten/kota]. Kalau Jateng sudah UMK,” ujar Ganjar.
Ganjar berharap kebijakan membebaskan biaya pendidikan untuk siswa SMAN dan SMKN nantinya bisa memberikan manfaat bagi siswa, terutama yang berasal dari kalangan tidak mampu.
“Prioritas kita memang siswa yang ti­dak mampu. Kalau sudah mampu kok harus dibantu,” ujar Ganjar. (Semarangpos.com/JIBI)