ISU JUAL BELI JABATAN MEREBAK Wardoyo: Kabar Enggak Jelas

SUKOHARJO—Isu jual beli jabatan merebak di Kabupaten Sukoharjo bersamaan dengan mutasi 192 pejabat eselon IV hingga II. Isu tersebut bahkan masuk ke telinga Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya.
Saat melantik pejabat baru di lingkungan Pemkab Sukoharjo di Graha Satya Praja (GSP) kompleks Setda, Kamis (29/8), Wardoyo langsung menepis tudingan tersebut. Ia memastikan dan menjamin tidak ada jual beli jabatan dalam roda pemerintahan yang dijalankannya.
“Kabar yang saya terima ada jual beli jabatan dan kabarnya semua dikumpulkan di salah satu hotel. Hotel yang mana? Ini enggak jelas kabarnya,” ungkap Wardoyo dalam sambutannya.
Ditegaskannya, sejak memimpin Kabupaten Sukoharjo, tidak pernah ada jual beli jabatan apa pun dalam setiap proses mutasi atau promosi aparatur sipil negara (ASN). “Saya sampaikan bahwa sejak pertama jadi bupati sampai hari ini saat mengangkat ASN tidak pernah memungut uang jabatan,” katanya.
Mekanisme pengisian jabatan, kata dia, tidak hanya berdasarkan pertimbangan dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup), melainkan juga masukan dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Sukoharjo. Dengan demikian, mutasi yang dilakukan Pemkab murni tidak ada jual beli jabatan. Bupati meminta kepala dinas tidak meminta tinggalan dari para anak buahnya. Jika terbukti, Bupati akan menindak tegas oknum tersebut.
“Mutasi merupakan pergeseran rutin ASN yang dilakukan Pem­kab. Selain untuk mengisi keko­songan kursi ASN yang memasuki masa pensiun, juga sebagai penyegaran di internal,” katanya.
Dalam mutasi kali ini, pejabat yang dimutasi dan dipromosikan terdiri atas unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala UPTD SD, SMP dan Kepala UPTD Puskesmas.
Merujuk data, ada sebanyak 192 pejabat di eselon IV hingga II yang kena gerbong mutasi pada Kamis. Dengan perincian sebanyak 59 pejabat eselon IV, 19 pejabat di eselon III dan empat pejabat eselon II. (JIBI/Indah Septiyaning)