Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berlaku 1 September

JAKARTA—Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, menyatakan peraturan presiden (perpres) terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diluncurkan pada 1 September 2019. Perpres itu seharusnya ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) bulan ini.
Dia mengatakan rancangan perpres tersebut saat ini belum masuk ke meja kerjanya. Jika sudah ada, dirinya bakal langsung meneken usulan regulasi tersebut. ”Segera, begitu ada di meja saya segera ditandatangani,” ujar dia saat melakukan rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (29/8).
Namun begitu, ia meyakini perpres kenaikan iuran BPJS tersebut telah berlaku pada 1 September nanti. ”Sudah, sudah bisa berlaku,” ungkap dia.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan iuran BPJS Kesehatan naik serentak pada 2020. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan itu nantinya mencapai 100 persen dari angka saat ini.
Adapun perincian usulan kenaikan iuran tersebut yakni kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, serta kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Kendati begitu, Puan melanjutkan masyarakat tidak mampu yang menyandang status sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak akan kesulitan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. ”Namun yang saya bisa pastikan untuk PBI, itu tetap ditanggung oleh negara sehingga masyarakat yang kemudian terdaftar dalam PBI tidak akan kesulitan,” seru dia.
Dia berharap kenaikan iuran ini bisa membantu BPJS Kesehatan untuk menekan defisit keuangan, sehingga bisa beroperasi mandiri tanpa disokong oleh pemerintah. ”Harapannya dengan perbaikan manajemen serta penyesuaian iuran ini, nantinya defisit akan berkurang sehingga BPJS pada waktunya bisa mandiri,” tukas Puan.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengusulkan 627 warga kembali menerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) APBN. Ratusan warga tersebut berkategori sangat miskin (P1), miskin (P2), dan rentan miskin (P3), sehingga berhak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Solo, Dian Renata, mengatakan awal Agustus lalu, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 4.879 peserta JKN-KIS PBI APBN. Dari jumlah itu, sebanyak 825 di antaranya masuk kategori P1, P2, P3, hampir miskin (P4), dan rentan risiko sosial (P5). Dari hasil verifikasi PBI yang dinonaktifkan tersebut, terdapat 918 jiwa yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sehingga total data yang disinkronkan de­ngan e-Sik (Sistem Informasi Kemiskinan secara elektronik) milik Pemkot berjumlah 3.961 jiwa.
“627 jiwa yang masuk kategori P1-P3 akan kami usulkan agar masuk ke DTKS pada Desember. Data yang tidak masuk dalam e-Sik sebanyak 3.136 akan kami verifikasi dan validasi lagi. Kalau ternyata masuk P1-P3, mereka juga diusulkan masuk DTKS. Sampai Desember itu, kalau ribuan warga ini sakit, Pemkot akan menanggung seluruh biayanya,” kata dia, Rabu (28/8).
Dian mengatakan DTKS merupakan data berbasis NIK agar program bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran. (Liputan6.com/JIBI/Mariyana Ricky P.D.)