TRANSPORTASI DARING Aturan Tarif Segera Berlaku Se-Indonesia

JAKARTA-Aplikator layanan transportasi daring, Gojek dan Grab, berkomitmen menerapkan aturan tarif layanan sesuai regulasi di seluruh Indonesia, Senin (2/9).

Rinaldi M. Azka
redaksi@koransolo.co

Dengan demikian tarif itu akan berlaku di 221 kota/kabupaten tempat operasional Gojek Indonesia dan 224 kota/kabupaten tempat Grab Indonesia beroperasi. Aturan yang menjadi acuan ta­rif adalah Keputusan Menteri Per­hubungan (KM) No.348/2019 ten­tang pedoman perhitungan bia­ya jasa penggunaan sepeda mo­tor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
Vice President Public Policy and Government Relations Go­jek Indonesia, Panji Winanteya Ruky, menuturkan Gojek senan­tia­sa mendukung pemerin­tah me­nyejahterakan mitra dan me­­­ningkatkan layanan bagi kon­sumen.
”Kami dari Gojek senantiasa mendukung upaya pemerintah mengedepankan layanan ojek online dan memperbaiki bagi konsumen. Kami harapkan kesejahteraan menjadi prioritas,” ujar dia, Kamis (29/8). Dia menegaskan akan memastikan seluruh wilayah operasinya akan menerapkan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB).
Head of Strategy & Planning, Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy, mengatakan Grab mendukung penerapan tarif baru di seluruh kota di Indonesia. ”Kami melakukan penyesuaian algoritme supaya sesuai dengan keputusan menteri, survei kepada driver juga masih positif,” tutur dia.
Perbedaan cakupan kota kedua aplikator ini murni karena perbe­daan penilaian bisnis keduanya. Dengan demikian, bisa saja ada kota-kota yang terlayani oleh salah satu aplikator saja.
Direktur Angkutan Jalan Ke­menterian Perhubungan (Ke­menhub), Ahmad Yani, mengata­kan selama ini biaya jasa atau tarif ojek online sesuai aturan baru berlaku di 123 kota. ”Mulai tanggal 2 September dini hari akan diberlakukan tarif sesuai Keputuran Menteri Perhubungan No.348/2019, jadi sudah seluruh kota yang ada di Grab maupun yang ada di Gojek,” jelas dia, Kamis.
Keputuran Menteri Perhubungan No.348/2019 merupakan tu­runan dari peraturan menteri perhubungan (PM) No.12/2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dia menuturkan pe­ngawasan tarif akan dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni memanfaatkan 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di­bantu Dinas Perhubung­an provinsi masing-masing.
”Apa yang sudah ditetapkan jadi perhatian semua, terutama di te­man-teman aplikator. [Mereka] se­gera melaksanakan dan menjadikan kebijakan yang kami lakukan secara konsekuen,” ujar dia.
Ahmad Yani menegaskan yang terpenting dalam menjalankan bisnis ini adalah keselamatan. Peningkatan tarif ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan yang melibatkan ojek online. ”Harapan kami dengan tarif lebih tinggi ini kinerja para driver lebih maksimal dan optimal, dampak kecelakaan bisa lebih turun,” imbuh dia.
Biaya jasa ini merupakan angka yang diterima pengemudi di lu­ar potongan dari aplikator yang maksimalnya sebesar 20%. Artinya, biaya jasa yang di­­bebankan kepada pengguna ja­sa menjadi lebih tinggi. (JIBI)