HASIL INVESTIGASI di boyolali Anak di Bawah Umur Bekerja Jadi Lady Escort

NADIA LUTFIANA MAWARNI

BOYOLALI—Anak bekerja di tempat hiburan malam menjadi fenomena baru di Boyolali. Anak-anak itu bergelut di dunia hiburan malam seperti menjadi lady escort (LC).
Salah satunya S, 17. Dia memilih dunia malam setelah putus sekolah. Bahkan S mengaku memutuskan keluar dari sekolah karena tidak betah. “Iya dulu di sekolah [saya] memang terkenal nakal,” imbuh S.
Orang tuanya, kata S, tak keberatan mengetahui anaknya bekerja sebagai LC. Apalagi sejak sang ayah meninggal November lalu, S justru banyak membantu perekonomian keluarga. Ibunya merupakan seorang pedagang. “Dari pihak manajemen karaoke juga tidak masalah,” ujar dia.
S mengaku digaji Rp65.000 per jam. Uang itu belum termasuk tips dari para pengunjung. Jika ditotal, dalam sepekan S bisa mendapatkan lebih dari Rp1 juta. Masih ada sisa tak sedikit jika dikurangi biaya pakaian maupun peralatan dandan.
Di tempat yang sama ada pula A, 17, bocah yang putus sekolah sejak kelas X. Dia berasal dari Ngawi, Jawa Timur.

Dia mendapatkan info lowongan di karaoke itu dari temannya sesama pekerja hiburan malam. “Iya kerja atas kemauan sendiri,” kata dia. A mengaku pernah memakai narkoba.
Fenomena anak yang bekerja di tempat hiburan malam menjadi perkara serius. Dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan batas usia anak adalah 18 tahun. Dalam usia tersebut, anak-anak sedikitnya mendapatkan 10 hak sesuai dengan konvensi hak anak oleh PBB di antaranya mendapatkan pendidikan, perlindungan, akses kesehatan, dan berperan dalam pembangunan.
Konvensi Hak Anak ini dalam otonomi daerah diwujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui lima klaster. Sejak 2018, Boyolali berhasil menyandang kategori Pratama Kabupaten Layak Anak. Status ini bisa meningkat menjadi Madya, Nindya, dan Utama jika perlindungan terhadap hak-hak anak semakin baik.
Boyolali juga memiliki Peraturan Daerah No. 14/2013 tentang Perlindungan Anak sebagai komitmen menjadi KLA. Namun, investigasi Lembaga Pelita Bangsa Jawa Tengah belum lama ini menemukan beberapa hiburan malam di Boyolali masih mempekerjakan anak.
Lembaga yang bergerak di bidang perlindungan sosial di Semarang itu telah melakukan investigasi di lima tempat hiburan malam di Boyolali dalam 2019 ini. Lembaga tersebut menemukan ada sedikitnya lima pekerja dalam kategori di bawah umur menjadi LC. Para LC juga harus bekerja tiap hari mulai pukul 20.00 WIB hingga 02.00 WIB dini hari, mengkonsumsi minuman beralkohol, menandatangani kontrak kerja, bahkan bekerja dengan sistem target.
“Dari sana perlu juga dipertanyakan bagaimana pemerintah melindungi hak anak,” ujar salah satu aktivis Lembaga Pelita Bangsa Jawa Tengah, Fahmi Bastian.
Menurut UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), disebut anak apabila belum berusia 18 tahun. Namun, praktik eksploitasi anak secara komersial masih dibiarkan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) mengklaim telah melakukan razia hingga pelatihan soal mengenai konvensi hak anak kepada pihak-pihak swasta dan anak-anak. “Ini juga kami berikan kepada pemilik LC,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Boyolali, Dinuk Prabandini, ketika ditemui di kantornya, Senin (9/9).
Selain itu, Pemkab juga berupaya untuk mengetahui latar belakang keluarga agar bisa menentukan langkah selanjutnya. Pemkab juga memiliki wadah berupa forum anak untuk tingkat kabupaten, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) bagi remaja, serta program bina keluarga. “Forum anak ini bisa menjadi pelapor dan pelopor dalam pemenuhan hak anak,” imbuh Dinuk.
Namun demikian, ditekankan Dinuk mewujudkan KLA tidak bisa dilakukan DP2KBP3A sendirian. Melainkan perlu dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta. “Maka dari itu kami menggencarkan deklarasi layak anak untuk tiap kecamatan hingga desa, ini wujud komitmen bersama pemerintah dan swasta,” ujarnya. (JIBI)