mandat dikembalikan ke jokowi Agus Merasa KPK Sedang Dikepung

mundur: Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan) didampingi para Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (ketiga dari kiri) dan Laode M. Syarif (kedua dari kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9).

JAKARTA—Tiga pimpinan Ko-
misi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terpilihnya pimpinan yang
bermasalah hingga serangan melalui revisi UU KPK jadi latar belakangan penyerahan mandat tersebut.
Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyampaikan kegelisahannya akan kondisi saat ini, yakni disepakatinya revisi UU KPK oleh pemerintah dan DPR. Agus mengatakan pengelolaan KPK akan dikembalikan ke Presiden Jokowi. ”Dengan berat hati pada hari ini [kemarin] kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Agus di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).

Agus menyampaikan itu ditemani dua wakilnya, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif. Ada juga juru bicara KPK, Febri Diansyah. Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, tak ikut, sedangkan Alexander Marwata terpilih kembali sebagai pimpinan.
Setelah mereka menyerahkan mandat, Agus mengaku menunggu perintah Jokowi ke depannya. Mereka merasa KPK tengah dikepung dari segala macam penjuru. ”Pertama, kami sangat prihatin kondisi pemberantasan korupsi semakin mencemaskan. Kemudian KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi,” kata Agus Rahardjo.
Meski demikian, Agus mengatakan KPK tidak akan melawan jika sudah ada keputusan di rapat paripurna DPR. Agus mengaku prihatin dan cemas akan nasib pemberantasan korupsi di tengah pembahasan revisi UU KPK.
”Namun, dalam hal pimpinan, rasanya Presiden telah mengirimkan ke DPR, DPR menyetujui, kalau nanti paripurna juga menyetujui, wajib KPK tidak melawan. Itu sudah menjadi keputusan,” imbuh dia.
Dalam pembahasan revisi UU KPK, mereka merasa tak dilibatkan. Dia menyebut pembahasan revisi itu seperti sembunyi-sembunyi. “Kemudian saya juga mendengar rumor, dalam waktu yang sangat cepat kemudian akan diketok, disetujui,” kata Agus.
Agus mengatakan saat ditanya pegawai, dia tidak mengetahui isi draf revisi UU itu. Agus ingin bertemu dengan Jokowi untuk membahas revisi UU KPK. “Mudah-mudahan kami diajak bicara Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami. Dan juga isu-isu yang sampai hari ini kami tak bisa menjawab,” ujar dia.
Dia berharap Presiden Jokowi segera mengambil langkah-langkah penyelamatan KPK.
Hal senada disampaikan Laode M. Syarif. Syarif berharap pendapat mereka didengar oleh Jokowi. ”Kami sangat berharap pada pimpinan tertinggi di Indonesia, kami dimintai jugalah pendapat untuk agar kami bisa menjelaskan kepada publik dan pegawai-pegawai di KPK. Kami serahkan tanggung jawabnya dan kami tetap akan melaksanakan tugas tapi kami menunggu perintah dari Presiden,” ucap Syarif.
Sedangkan Saut Situmorang yang lebih dulu mundur pada Jumat pagi juga hadir dalam jumpa pers itu. Dia mengatakan tak kembali ke KPK namun berkunjung ke KPK. Persetujuan Jokowi merevisi UU KPK menuai kekecewaan banyak pihak. Mulai dari kaum pemerhati politik hingga akademisi menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap revisi UU KPK.
Sementara itu, Irjen Pol. Firli Bahuri dipilih Komisi III DPR sebagai Ketua KPK. Selain itu, DPR memilih empat orang lainnya, yaitu Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.
Pemilihan itu berlangsung pada Jumat dini hari. Setelah terpilih lima pimpinan baru, Komisi III juga memilih Kapolda Sumatra Selatan itu sebagai Ketua KPK.
Begitu Firli dipilih, penasihat KPK Tsani Annafari dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang langsung mengundurkan diri. Firli oleh internal KPK dianggap bermasalah secara etik saat menjadi Deputi Bidang Penindakan KPK. ”Jangan lupa. Masalah tidak selesai di sini. Pak F [Firli] akan berhadapan dengan internal KPK,” kata Tsani kepada wartawan, Jumat.
Firli sudah menyampaikan klarifikasi terkait masalah etik dalam uji kelayakan capim KPK di Komisi III DPR. (Antara/Detik/JIBI)