Rp20 Miliar untuk Sertifikasi SVLK 400 UMKM

JAKARTA—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun ini menargetkan 400 kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat bantuan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Rufi’ie, Kamis (12/9), mengatakan jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada 2018, terdapat 152 kelompok UMKM yang mendapat bantuan sertifikasi. Jumlah itu terdiri atas 3.172 UMKM industri dan 247 UMKM hutan hak.
Untuk sertifikasi itu, KLHK menggelontorkan dana Rp20 miliar dari APBN. Mereka juga memberi pendampingan bagi UMKM agar merapikan dokumen hingga tahap surveillance. Surveillance merupakan pengawasan yang dilakukan oleh auditor dan dilakukan setiap setahun sekali dan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya sertifikat legalitas kayu (SLK).
Jika pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak menghendaki penilikan dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) selain yang menerbitkan SLK, maka dilakukan verifikasi dari awal. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan, atau pencabutan SLK.
Rufi’ie menjelaskan SVLK menjadi penting bagi para pelaku usaha di bidang kehutanan. Selain menjaga kelestarian agar tidak asal tebang, SVLK juga membuktikan kepada negara tujuan ekspor bahwa kayu yang diambil dari hutan bukan hasil pembalakan liar.
Nyatanya, langkah Indonesia yang tegas menerapkan sertifikasi terhadap kayu hasil hutan seiring waktu dicontoh oleh negara lain. Semisal Korea Selatan yang bakal menerapkan Act on the Suistanaible Use of Timber sebagai bentuk menanggulangi illegal logging dan mempromosikan perdagangan kayu legal pada 2 Oktober mendatang.
Negara tersebut akan memberi sanksi bagi para importir yang tidak menyertakan dokumen legalitas kayu. ”Bulan lalu kita sudah bicara dengan Tiongkok yang sedang bangun kebijakannya [legalitas kayu dan produk turunannya],” ungkap Rufi’ie.
Untuk itu, dia menilai sertifikasi menjadi keharusan bagi para pelaku usaha tak terkecuali UMKM. Semuanya demi kepentingan pemasaran UMKM itu sendiri, bukan meminta penyederhanaan SVLK. ”Kalau semua ke arah sana [legalitas kayu] kita [malah] menarik, kan lucu. Kita sudah duluan [menerapkan],” tutur dia.
Dengan SVLK, nilai ekspor kayu dan produk turunannya meningkat. Pada 2018, nilai ekspor produk kayu besertifikat SVLK sebesar US$12,132 miliar. Sementara pada 2017 nilainya US$10,935 miliar. Khusus furnitur, nilai ekspor furnitur yang besertifikat pada 2018 sebesar US$1,383 miliar. Sementara yang tidak bersertifikat hanya US$311 juta.
Sebelumnya, saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya, pengusaha UMKM meminta keringanan membuat SVLK. Mereka mengklaim saat ini harga untuk mengurus SVLK dipatok pada kisaran Rp20 hingga Rp30 juta. Berdasarkan hal itu, muncullah rencana penyederhanaan sertifikasi SVLK.
Pengurus Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Bidang Pemasaran dan Hubungan Internasional Gunawan Salim, mengatakan penyederhanaan dengan tidak diberlakukan sertifikasi SVLK ke negara yang tidak meminta verifikasi, sangat membantu UMKM. ”Pak Jokowi mengadakan pengecualian silakan, ke negara yang nggak perlu silakan, tapi dengan cara tetap menjaga kredibilitas,” ujar dia, Rabu (11/9). (Desyinta Nuraini/JIBI)