Kalangan Mampu Jadi Pemicu Defisit PREMI BPJS KESEHATAN MASIH TERLALU MURAH

SLEMAN—Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyebut defisit di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikarenakan membengkaknya biaya pengobatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kalangan dengan ekonomi mampu.

redaksi@koransolo.co

Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Prof. Laksono Trisnantoro, menjelaskan peserta JKN-KIS terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya PBI (APBN dan APBD) PPU, dan PBPU. Dari penggolongan itu diketahui bahwa kelompok PBI yang biayanya ditanggung APBN berjumlah 43,2% dari seluruh peserta JKN-KIS, PBI yang biayanya ditanggung APBD berjumlah 16,4%, PPU sekitar 23,4%, PBPU 14,7% dan yang masuk golongan bukan pekerja sekitar 2,3%.
”Jadi yang 14,7% [PBPU] itu yang paling banyak membikin defisit karena penggunaannya sangat banyak dan preminya sangat murah, Rp80.000, Rp51.000, dan Rp25.000. Murah enggak kira-kira untuk orang kaya?” kata Laksono, Selasa (8/10).
Laksono menuturkan, selama ini golongan PBI yang ditanggung APBN anggarannya tidak pernah defisit, bahkan sisa. Anggaran sisa itu kemudian dipakai BPJS Kesehatan untuk membiayai golongan PBPU, yang justru paling banyak menghabiskan anggaran BPJS Kesehatan.
”Karena kan [anggaran BPJS Kesehatan] masuk satu kantong ya, satu kantong yang dicampur. Jadi kalau di PBI [anggarannya] sisa, otomatis bisa terpakai untuk kelompok atau golongan lain yang minus, akhirnya kecampur. Karena golongan JKN-KIS tidak dipilah-pilah,” tuturnya.
Agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit pembiayaan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyarankan pemerintah menyusun kebijakan kompartemenisasi dalam dana amanat. Dengan cara itu persoalan BPJS Kesehatan diyakini akan teratasi.
”Dalam mendukung kompartemenisasi diperlukan dukungan lain seperti membuat kantong pengelolaan dana amanat berdasarkan kelompok beserta, kedua pemerintah daerah terlibat dalam pembiayaan defisit, ketiga menetapkan dan melaksanakan kelas standar,” jelas Laksono. ”Keempat menetapkan nilai maksimal klaim untuk setiap peserta, dan kelima BPJS Kesehatan dapat menggandeng asuransi kesehatan untuk memberikan layanan lebih kepada peserta JKN yang mampu dengan mengimplementasikan coordination of benefit,” tutupnya.
Selain itu, Laksono Trisnantoro, tak sepakat dengan wacana penunggak iuran BPJS Kesehatan tak bisa mengakses layanan publik seperti mengurus SIM. ”Saya enggak yakin bisa, itu kan berat sekali. Misalnya listrik ya, mau enggak PLN memutus listrik yang enggak bayar BPJS, enggak bisa (mengurus) SIM. Seram kalau menurut saya,” kata Laksono.
Menurut Laksono wacana penunggak iuran BPJS Kesehatan tak bisa mengakses layanan publik seperti mengurus SIM sulit diterapkan di Indonesia. Daripada menerapkan kebijakan itu, ia lebih menyarankan pemerintah dan pihak BPJS Kesehatan memperbaiki sistem yang sudah ada. ” Kalau saya lebih baik yang tidak mampu itu masuk ke PBI, artinya Pemda punya alasan untuk membayar. Kemudian yang mampu silakan masuk kelas standar, akses komersial disesuaikan dengan kebutuhan,” ungkapnya. (Bisnis.com/JIBI)