MASALAH KESEHATAN BPJS Jangan Cabut Hak Warga

JAKARTA—Ombudsman menilai pemerintah perlu berhati-hati saat hendak menerbitkan sanksi terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Lembaga itu menyarankan adanya institutional review terhadap skema pelayanan jaminan sosial. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menjelaskan muncul polemik di masyarakat setelah BPJS Kesehatan menyiapkan regulasi untuk penerapan sanksi bagi peserta penunggak iuran.
Sanksi tersebut membuat peserta yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan secara otomatis tidak bisa mengakses pelayanan publik yang lain, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, dan layanan-layanan administratif lainnya.
Menurut Alamsyah, Ombudsman memandang perlu kehati-hatian bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam menerbitkan suatu kebijakan mengenai sanksi yang tidak diatur oleh undang-undang.
”Jangan karena pemerintah gagal membangun kelembagaan sosial-ekonomi untuk mendukung kepastian pembiayaan jaminan kesehatan, kemudian rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pelayanan publik itu hak konstitusional warga,” ujar Alamsyah, dalam keterangan resmi, Selasa (8/10).
Menurut dia, sebagian dari masyarakat yang menunggak iuran tersebut bukanlah penerima upah formal. Bahkan, mereka relatif terdiskriminasi dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor formal karena tak bisa berbagi beban iuran dengan perusahaan tempat mereka bekerja.
Alamsyah menilai masyarakat tersebut berusaha bertahan hidup di sektor informal, tetapi di satu sisi tak termasuk kategori miskin untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu, menurutnya, penerapan sanksi bagi mereka memerlukan pertimbangan besar yang berkeadilan.
”Negara mana pun dengan perekonomian yang disokong oleh sektor informal tetap akan menghadapi masalah dalam collecting,” ujar dia.
Ombudsman menyarankan agar pemerintah melakukan institutional review terhadap skema pelayanan jaminan sosial bagi lapis masyarakat tersebut, alih-alih menerbitkan kebijakan sanksi inkonstitusional.
Dia menyarankan pemerintah mem­pertimbangkan kebijakan pengalihan premi berupa tunjangan kesehatan para pejabat negara dan sejenis yang dibayarkan oleh negara kepada perusahaan asuransi. Hal tersebut, menurutnya, dapat diterapkan kepada para pejabat BPJS Kesehatan sendiri agar adil.
”Jangan jadikan kambing hitam atas kegagalan sistemik ini. Bagaimana pun mereka memiliki hak yang sama dengan saudara-saudara mereka yang lebih beruntung karena memiliki kesempatan kerja di sektor formal maupun warga yang mendapatkan subsidi dari negara,” ujar Alamsyah.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio setuju terkait langkah pemerintah akan menerapkan sanksi bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
”Untuk mendidik masyarakat supaya dia taat, harus ada sanksi,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, peraturan atau kebijakan apa pun yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan, tidak akan berjalan efektif selama sanksi belum diterapkan. (Wibi Pangestu Pratama/Antara/JIBI)