RIUH MEDIA SOSIAL Menkominfo: UU ITE Tak Melarang Buzzer

JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan tidak ada aturan yang melarang buzzer (pendengung) di media sosial.
Rudiantara mengatakan posisi buzzer sama dengan influencer selama tidak melanggar undang-udang. ”Buzzer itu enggak ada yang salah. Di UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik] enggak ada buzzer dilarang. Apa bedanya buzzer dengan influencer, buzzer dengan endorser. Itu saja. Kalau dia salah, kalau kontennya melanggar undang-undang. Selama enggak melanggar undang-undang, mau buzzer, mau influencer ya sama saja,” kata Rudiantara di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).
Rudiantara mengatakan pelanggaran yang ditindak berkaitan dengan konten yang melanggar UU. Dia menegaskan tidak ada aturan yang melarang buzzer.
”Kalau melanggar baru dikenakan tindakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa,” jelas Rudiantara.
Bagi Rudiantara, buzzer sama dengan endorser. ”ITE itu enggak ada istilah kata mengenai buzzer. Apalagi melarang buzzer, influencer dilarang. Mereka sama. Influencer atau endorser itu lebih ke arah komersial,” ucapnya.
Terkait penyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengimbau buzzer ditertibkan, Rudiantara enggan berkomentar banyak. ”Saya enggak tahu, tanya ke Pak Moeldoko,” kata dia.
Sebelumnya, Moeldoko menepis anggapan bahwa kantornya mengorganisasi buzzer di media sosial yang propemerintah. Justru Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan.
”Saya pikir memang perlu [ditertibkan]. Kan ini kan yang mainnya dulu sukarelawan, sekarang juga pendukung fanatik,” ucap Moeldoko, Kamis (3/10).
Menurut Moeldoko, para buzzer cenderung tak ingin sosok yang diidolakannya diserang. Namun, bila itu terjadi, disebut Moeldoko, para buzzer tersebut pasti bereaksi.
”Contohnya begini–bukan saya maksudnya–para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang, idolanya disakitin. Akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Kedua belah pihak,” ucapnya.
Sedangkan Polri menegaskan buzzer yang melanggar hukum akan diproses hukum. ”Buzzer yang menyebarkan misalnya hoaks, ujaran kebencian, itu melanggar hukum dan kami akan lakukan penegakan hukum, kami tindak,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Asep Adi Saputra, Selasa (8/10).
Asep menjelaskan buzzer adalah sebuah frasa yang berarti “lebah yang mendengung”. Kehadiran mereka dimanfaatkan untuk mengamplifikasi dan menyebarkan konten serta narasi, tergantung pesanan pihak yang menggunakan jasanya.
”Maka pemahamannya buzzer digunakan secara positif atau negatif,” ujar Asep.
Asep mengatakan sepanjang buzzer tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, polisi tak mempersoalkannya.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan pemerintah harus menertibkan buzzer nakal yang memanipulasi fakta dan opini publik karena membahayakan persatuan dan kesatuan negara.
”Keberadaan buzzer, menurut saya, tidak hanya melulu jelek, tetapi tetap ada positif. Tapi bila buzzer memanipulasi opini publik, memanipulasi fakta, maka itu menjadi salah. Kalau itu terjadi tentu buzzer harus dihapuskan karena bukan hanya membahayakan negara, tetapi bisa memecah belah rakyat,” katanya di Jakarta, Selasa.
Keberadaan buzzer di era media sosial tidak bisa dinafikan lagi. Buzzer juga memiliki sisi positif dan negatif. (Detik/Antara)