DPR: Tinjau Ulang Sanksi Penunggak Iuran BPJS

JAKARTA–Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penerbitan instruksi presiden tentang sanksi bagi para penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
”Kalau diancam dengan sanksi, saya khawatir tidak efektif. Masyarakat bisa saja merasa tidak nyaman,” kata Saleh melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (10/10).
Saleh mengatakan daripada memberikan sanksi kepada penunggak iuran, lebih baik BPJS Kesehatan diberi kesempatan lebih dahulu untuk meningkatkan kolektibilitas iuran melalui jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Apalagi, sejak 2016, BPJS Kesehatan memiliki kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang siap membantu melaksanakan tugas tersebut. ”Lebih baik persoalan tunggakan iuran diselesaikan dengan pendekatan partisipatoris dan persuasif,” tuturnya.
Saleh menilai sanksi yang diwacanakan pemerintah; yaitu tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK); tidak akan efektif dan berdampak.
Menurut Saleh, sanksi-sanksi tersebut tidak bersifat segera, tidak mengikat, serta hanya jangka pendek. Padahal, iuran BPJS Kesehatan perlu dibayar setiap bulan. ”Kalau pakai sanksi itu, orang tidak akan khawatir karena IMB, SIM, STNK, paspor, dan sertifikat tanah tidak selalu dibutuhkan. Paspor misalnya, hanya diperlukan ketika ada seseorang yang ingin ke luar negeri,” katanya
Saleh mengatakan paspor hanya diperlukan oleh orang yang sering bepergian ke luar negeri. Bila ada yang menunggak, tentu tidak bisa hanya menunggu dia membuat paspor atau menunggu habis masa berlakunya.
”Begitu juga dengan surat-surat lainnya. Untuk apa membuat sanksi yang sejak awal sudah diperkirakan tidak efektif. Apa tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut,” katanya.
Terpisah, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Adang Sudrajat, mengatakan kelompok pekerja bukan penerima upah yang membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri merupakan pihak yang akan paling terbebani bila iuran BPJS Kesehatan dinaikkan hingga 100 persen.
Mereka pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya, kata Adang, melalui siaran pers.
Tidak Kondusif
Adang menjelaskan pekerja bukan penerima upah meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah seperti tukang ojek, sopir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara, atau artis.
Menurut Adang, pekerja bukan penerima upah merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim usaha, tetapi sebenarnya yang paling berjasa dalam menggerakkan perekonomian.
Kelompok ini ditengarai yang paling banyak menunggak iuran BPJS Kesehatan, karena iklim usaha yang tidak kondusif.
Adang meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan menjadi beban masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Saya melihat pemerintah sedang tambal sulam kebijakan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan yang cenderung memberatkan dan membebani rakyat.
Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 dan kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 secara serentak pada 2020.
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan program JKN telah memberikan banyak manfaat untuk penduduk Indonesia meski masih mendapat penolakan di masyarakat.
”JKN sudah memberikan banyak manfaat. Hingga saat ini sudah 221 juta peserta dari jumlah penduduk Indonesia ata 83,41 persen dan PR kita sekitar 16,59 persen lagi untuk cover seluruh penduduk Indonesia,” kata Mundiharno.
Mundiharno menjabarkan sekitar 640.000 layanan kesehatan dimanfaatkan oleh peserta JKN setiap harinya di 23 ribu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.455 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
Menurut dia, layanan kesehatan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah yang begitu besar tersebut belum pernah terbayangkan bisa dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia.
Dia menjelaskan data tersebut menghapuskan berita-berita saat sebelum era JKN tentang masyarakat yang terpaksa dipulangkan dari RS karena kehabisan biaya atau tidak berani berobat ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya. (Antara)