KASUS PENIPUAN ”Pengantin Pesanan” Membuat Heboh

JAKARTA–Warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban kasus ”pengantin pesanan” (mail-order bride) di Tiongkok. Sebagian besar korban berada di dua provinsi, yakni Henan dan Hebai.
“Ada dua yang kami catat, Provinsi Henan dan Provinsi Hebai itu memang karena jumlah populasi banyak,” ujar Pejabat Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing Ichsan Firdaus di Jakarta, Kamis (10/10).
Oleh karena itu, KBRI Beijing terus melakukan pendekatan dengan pihak berwenang di tingkat provinsi di Tiongkok dalam upaya mencegah kasus “pengantin pesanan” terus terjadi.
”Sekarang dengan Hebai kami lakukan pendekatan dengan pihak berwenang, khususnya kalau ada WNI yang mau memperpanjang visa tinggal atau ada yang mau menikah, itu diminta ke KBRI,” jelasnya.
Ichsan juga menyebutkan pihak berwajib menahan sejumlah agen asal Tiongkok yang terkait dengan beberapa kasus “pengantin pesanan”.
Sepanjang 2019, KBRI Beijing memulangkan 36 WNI korban kasus “pengantin pesanan” kembali ke Tanah Air dan mengosongkan penampungan sementara atau selter di KBRI.
Pencapaian KBRI Beijing tersebut, menurut Wakil Dubes RI untuk Tiongkok Listyowati, dapat menjadi momentum untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang pada masa mendatang.
”Ini belum usai. Dengan pulangnya para WNI ini, trennya juga malah berkembang seperti sebuah bisnis. Jadi kami juga mengedepankan aspek pencegahan seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, seperti upaya memutus mata rantai dan langkah-langkah hulu hilir,” ujar Listyowati.
Kementerian Luar Negeri beberapa waktu lalu memulangkan 14 WNI korban kasus ”pengantin pesanan”.
Mereka tiba dengan selamat di Jakarta pada Senin (2/9).
Para WNI tersebut didampingi petugas KBRI di Beijing.
Para korban itu berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.
Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu Andri Hadi mengimbau WNI lebih berhati-hati dalam menikah dengan warga asing.
Beberapa langkah efektif untuk pencegahan kasus “pengantin pesanan”, antara lain mengenal calon pasangan terlebih dahulu, tidak terbujuk rayuan atau janji kemapanan ekonomi, dan mengikuti prosedur pernikahan dengan benar.
Kasus ”pengantin pesanan” marak terjadi melalui perantaraan agen perjodohan. Permasalahan muncul ketika agen perjodohan menggunakan modus penipuan untuk meyakinkan para pasangan. (Antara)