SINERGI PEMPROV, JAKSA DAN POLISI Jateng Bentuk Tim Khusus Tangani Korupsi

SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kepolisian Dareah dan Kejaksaan Tinggi setempat membentuk tim khusus antikorupsi.

Imam Yuda Saputra
imam@redaksi.solopos.com

Tim itu akan bertugas menangani kasus dugaan pidana korupsi yang diadukan masyarakat melalui laman Internet atau website bernama laporkorupsijateng.id
Peluncuran kanal aduan laporkorupsijateng.id bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis (10/10).
Ini adalah upaya bersama forum komunikasi pemimpin daerah Jawa Tengah mencegah dan memberantas korupsi. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berharap dengan kerja sama ini, semua proses pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik.
”Semoga pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak menimbulkan keributan,” kata Ganjar saat peluncuran website itu.
Ia mengatakan masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak korupsi bisa mengakses laman laporkorupsijateng.id. Laporan akan dikaji secara bersama-sama dan diselesaikan dengan keterlibatan semua pihak sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Selama ini, menurut Ganjar, proses pencegahan dan pemberantasan korupsi masih berjalan sendiri-sendiri secara parsial. Jika ada orang dilaporkan melakukan korupsi, ketika diperiksa tidak terima dan marah. Kondisi ini sering kali menimbulkan keributan.
”Ini kan tidak baik. Dilihat masyarakat jadi kurang etis. Dengan kerja sama ini, semua dapat berjalan sesuai aturan, saling memberikan catatan dan solusi atas setiap masalah,” ujar Ganjar.
Meski menyambut baik, Ganjar mewanti-wanti agar penyediaan kanal aduan ini tidak menimbulkan fitnah. Semua instansi harus membentuk tim khusus yang menangani semua pengaduan yang masuk.
Kepala Polda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Rycko Amelza Dahniel, mengapresiasi pembentukan forum kerja sama antara aparatur penegak hukum dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Kerja sama ini merupakan wujud nyata semangat memberantas korupsi di Jawa Tengah.
”Ini bukti Jawa Tengah ingin membuat birokrasi dan pemerintahan semakin bersih. Dengan forum kerja sama dan kanal aduan ini maka pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi akan semakin terarah. Kami siap berkoordinasi dan bersinergi dalam kerja sama ini,” kata Rycko.
Hal serupa disampaikan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, I Ketut Sumedana. Ia berharap langkah ini bisa diadopsi pemerintah daerah lain di Indonesia.
”Ini jadi jembatan koordinasi yang baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Tengah. Saya harap ini diakomodasi daerah lain di Indonesia,” ujar Ketut.