LEMBAGA KEUANGAN Wong Solo Sampaikan 227 Aduan

SOLO—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo mencatat 227 aduan disampaikan masyarakat Soloraya terkait pelayanan lembaga keuangan di Solo dan sekitarnya selama Januari-September. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah terselesaikan.

Bayu Jatmiko Adi
redaksi@koransolo.co

Aduan terbanyak disampaikan atas pelayanan perbankan yang dianggap merugikan konsumen, yakni mencapai 153 aduan. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Eko Yunianto, mengatakan biasanya OJK hanya mendapatkan tembusan terhadap aduan tersebut. Aduan umumnya langsung ditujukan kepada lembaga keuangan yang bersangkutan.
Sementara itu, dari 227 aduan 153 aduan untuk perbankan, yaitu sebanyak 153 aduan. Dari jumlah itu, sebanyak 103 aduan ditujukan untuk bank umum konvensional, empat aduan untuk bank umum syariah, 40 aduan untuk bank perkreditan rakyat (BPR) konvensional, dan lima BPR syariah.
Sedangkan sisanya aduan untuk asuransi sebanyak 46 aduan dan pembayaran sebanyak 20 aduan. Mengenai persoalan yang diadukan, Eko mengatakan paling banyak soal layanan kredit.
”Aduan kebanyakan soal kredit, kemudian masalah dokumen, asuransi, kartu kredit, investasi, dan sebagainya,” kata dia saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (11/10).
Eko menjelaskan dari total aduan tersebut sebanyak 223 masalah yang diadukan sudah selesai. Sedangkan empat persoalan masih dalam proses penyelesaian. ”Ketika ada aduan, ada tembusan kepada kami, jadi kami memonitor,” imbuh dia.
Di sisi lain, OJK belum menerima aduan resmi mengenai persoalan financial technology (fintech). Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Solo, Tito Adji Siswantoro, mengatakan sementara ini OJK Solo belum pernah menerima aduan resmi mengenai fintech, meski banyak kasus di masyarakat terkait fintech. Saat ini OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memantau dan menindak fintech ilegal.
Hingga awal Oktober Satgas Waspada Investasi kembali menemukan dan langsung menindak 133 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Berdasarkan siaran pers yang diunggah di ojk.go.id, selain menindak 133 fintech ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 22 kegiatan usaha gadai swasta yang belum mendapatkan izin dari OJK namun telah beroperasi.
Dari 22 kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut sebanyak 13 berdomisili di Jawa Tengah dan sembilan berdomisili di Sumatra Utara. Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 27 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin. Terkait hal itu, Tito menegaskan baik gadai swasta maupun kegiatan usaha ilegal yang ditemukan, tidak ada yang berlokasi di Solo dan sekitarnya.