Pemerintah Harus Evaluasi Iuran BPJS

JIBI/Solopos/Antara
premi: Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja Mardiasmo (kiri) bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjadi narasumber dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (7/10), membahas urgensi penyesuaian tarif premi asuransi kesehatan BPJS.

JAKARTA—Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang baru dilantik diminta segera mengkaji rencana kenaikan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan rencana pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, di Jakarta, Minggu (20/10), mengatakan pekerjaan utama bagi Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam 100 hari pertama pemerintahan adalah memastikan terjaganya daya beli masyarakat.
Hal itu krusial agar pertumbuhan ekonomi domestik tidak semakin melambat dan tetap berada di kisaran 5,1% pada akhir tahun. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi listrik 900 VA yang direncanakan berlaku pada awal tahun depan bisa memperlemah daya beli masyarakat dan akan menggerus semakin dalam pertumbuhan ekonomi.

”Kebijakan pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA harus dievaluasi ulang. Begitu juga dengan kenaikan iuran BPJS karena berisiko melemahkan daya beli,” ujar dia.
Sejalan dengan upaya menjaga daya beli, keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga perlu dipastikan. Proyek pembangunan infrastruktur menjadi stimulus ekonomi karena membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor ekonomi riil, termasuk perekonomian di daerah. Dengan begitu, kebijakan ekonomi dapat berjalan inklusif ke seluruh lapisan masyarakat.
”Mulai dari bandara sampai jalan tol yang utilitasnya masih rendah bisa dioptimalkan sehingga biaya logistik bisa turun ke bawah 20%. Janji pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan secara paralel,” ujar dia.
Terkait rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kelas Mandiri I naik 100% dari Rp80.000 per bulan menjadi Rp160.000 per bulan per peserta mulai 1 Januari 2020 mendatang.
Hak Asasi Manusia
Tarif iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59.000 menjadi Rp110.000 per peserta per bulan. Tarif iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per peserta per bulan. Rencana kenaikan tarif tersebut untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA sudah disepakati pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk diterapkan pada 2020.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut tidak disinggungnya isu hak asasi manusia dalam pidato perdana Presiden Joko Widodo untuk masa jabatan 2019-2024 menunjukkan isu hak asasi manusia hanya kampanye untuk meraih suara dalam pemilihan umum 2019 silam.
”Penyebutan HAM [hak asasi manusia] selama ini hanya sebagai barang jualan kampanye semata. Sebagaimana dagangan, selesai ketika barang terjual,” kata peneliti Kontras Rivan Lee Ananda, Minggu (20/10).
Menurut Rivan, Presiden Joko Widodo tak memberikan tempat yang layak bagi isu hak asasi manusia. Ia menyimpulkan Presiden Joko Widodo telah selesai dengan isu-isu hak asasi manusia. Atas dasar itu, Rivan menyebut Presiden Joko Widodo telah lupa dengan Nawacita yang mencakup urusan hak asasi manusia.
Dalam penilaian Kontras, saat ini negara menganggap isu hak asasi manusia adalah penghambat dalam melakukan sesuatu, padahal hak asasi manusia adalah keharusan dalam mempertimbangan sebelum, saat, bahkan sesudah memutuskan sebuah kebijakan.
”Tidak terbahasnya isu hak asasi manusia menggambarkan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Isu hak asasi manusia menjadi subordinat, namun di sisi lain glorifikasi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022 sangat berlebihan pada saat pekerjaan rumah tentang hak asasi manusia itu sendiri tidak ada yang selesai,” kata rivan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soestayo mengajak semua masyarakat Indonesia bergotong royong dan bekerja sama menghadapi berbagai tantangan.
”Seberat apa pun tantangan yang kita hadapi akan terasa ringan jika kita pikul bersama,” kata Bambang dalam sidang paripurna dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu.
Bambang menyebut dinamika dunia yang kini diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar. Jika tidak siap, Indonesia dapat tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu.
Indonesia juga menghadapi ancaman global militer dan nonmiliter yang mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis yang sulit diprediksi dan diantisipasi. Permasalahan ekonomi dunia juga menjadi salah satu kondisi yang wajib diantisipasi masyarakat Indonesia, salah satunya perang dagang yang makin memanas.
Masyarakat Indonesia juga harus mengantisipasi permasalahan yang muncul akibat teknologi yang makin maju dan komunikasi yang makin mudah. Ancaman itu terjadi pada ideologi Pancasila karena merebaknya nilai-nilai individualisme dan ekstremisme yang membonceng fenomena globalisasi. (JIBI/Solopoa/Antara/Bisnis Indonesia/Setyo Aji Harjanto)