PEMERINTAHAN BARU Presiden Sebut 5 Prioritas

pidato: Presiden Joko Widodo berpidato seusai dilantik untuk masa jabatan 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10).

JAKARTA—Presiden Joko Widodo dalam pidato perdana di Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia masa jabatan 2019-2024 menyebut lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan.

redaksi@koransolo.co

Dengan didukung ekosistem politik yang kondusif dan ekosistem ekonomi yang kondusif pula, lima prioritas akan dikerjakan pada lima tahun mendatang. Pertama, pembangunan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama, membangun sumber daya manusia yang pekerja keras dan dinamis. Membangun sumber daya manusia yang terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pemerintah akan mengundang kekuatan dan sumber daya manusia global untuk bekerja sama. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia butuh endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen sumber daya manusia.
”Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Selain itu, juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” kata Presiden Joko Widodo di Sidang Paripurna MPR, Minggu (20/10).
Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Ketiga, segala bentuk kendala yang berasal regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas.
”Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM,” kata Presiden. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.
Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi. Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.
”Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV itu apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Presiden.
Ia juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, Presiden tidak akan memberi ampun. ”Saya pastikan, pasti saya copot,” kata Presiden.
Kelima, transformasi ekonomi yang akan dikerjakan adalah transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, menilai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan menjadi fokus pemerintah pada lima tahun ke depan karena dua hal ini tak disinggung dalam pidato perdana Presiden Joko Widodo pada masa jabatan 2019-2024.
Dua hal ini tidak masuk dalam lima prioritas yang disebut Presiden Joko Widodo. Fickar mengungkapkan ada hal keliru yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato. Salah satunya adalah Presiden menyebut berorientasi terhadap hasil, bukan proses. Ungkapan ini rawan menjadi pintu masuk untuk bersikap permisif terhadap korupsi.
”Ya, ini menurut saya pernyataan yang keliru dan agak berbahaya sebagai kepala negara dengan menyebut yang penting hasil bukan proses,” kata Fickar, Minggu. Menurut dia, dalam konteks pemberantasan korupsi pernyataan tersebut bisa sangat melemahkan. Seolah-olah hasil adalah hal yang utama tanpa melihat prosesnya.
Fickar menilai ungkapan tersebut adalah sifat permisif terhadap korupsi. Ia meminta pernyataan tersebut diralat dan dijelaskan kepada publik. Fickar mengingatkan korupsi selalu terjadi di wilayah proses. ”[Pernyataan] ini bisa menjadi jalan permisif terhadap korupsi,” ujar Fickar.
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 setelah dilantik dan diambil sumpah di Gedung MPR/DPR pada Minggu.
”Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-nya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Joko Widodo membacakan sumpah jabatan disaksikan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Setelah Ma’ruf Amin membaca sumpah dan keduanya menandatangani berita acara pelantikan yang juga ditandatangani seluruh pimpinan MPR, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia setelah memenangi pemilihan umum 2019, mengalahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jokowi dan Ma’ruf meraih 85.607.362 suara atau 55,5% suara sah, Prabowo dan Sandi yang mendapatkan 68.650.239 suara atau 45,5%.
Meski hasil pemilihan umum digugat ke Mahkamah Konstitusi, putusan akhir Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo dan Sandi dan memastikan tidak akan mengubah penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang presiden dan wakil presiden terpilih.
Prabowo dan Sandi menghadiri pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Gedung MPR/DPR. Hadir pula Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden kesembilan Hamzah Haz.
Pelantikan tersebut dihadiri beberapa kepala negara seperti Perdana Menteri Australia Scott Marrison, Perdana Menteri Singapura Lee Hsioen Loong, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan, Menteri Transportasi Amerika Serikat Elaine Chao, dan beberapa pejabat tinggi negar sahabat lainnya. Hadir juga duta-duta besar negara sahabat yang mewakili pemimpin negara masing-masing. (JIBI/Solopos/Antara/Bisnis Indonesia/Setyo Aji Harjanto)