ISU KESEHATAN Gerakan Antivaksin

Gerakan antivaksin menyebar di seluruh dunia. Warga negara maju pun memiliki tingkat kepercayaan vaksinasi yang lebih rendah daripada negara berkembang akibat gerakan ini. Tingkat penyebaran penyakit dan sulit diatasi pun kian tinggi di seluruh dunia. Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Salsabila Annisa Azmi dari beragam sumber.

redaksi@koransolo.co

Walaupun campak secara resmi diumumkan telah hilang dari Amerika Serikat (AS) pada 2000, namun ada total 465 kasus telah terkonfirmasi di 19 negara bagian dari 1 Januari hinggga 4 April. Angka ini didapat berdasarkan laporan Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit (Central Disease Control and Prevention/CDC) Amerika Serikat. CDC ada di bawah Kementerian Kesehatan AS.
“Ini adalah kasus kedua dengan jumlah terbesar yang dilaporkan di AS sejak campak dihilangkan pada 2000,” kata Herminia Palacio, Deputi Bidang Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat, AS, seperti dikutip Detik belum lama ini.
Kebangkitan penyakit yang pernah sukses dibasmi ini dipengaruhi oleh tumbuhnya gerakan antivaksin di negara-negara kaya, yang telah diidentifikasi World Health Organization (WHO) sebagai ancaman utama kesehatan dunia. Berdasarkan laporan dari kantor Wali Kota New York, kebanyakan kasus di New York melibatkan individu yang belum divaksin atau menerima vaksin yang belum lengkap.
Mereka yang disebut anti-vax, atau fenomena anti-vaxxer memiliki penganut di negara-negara Barat, terutama di AS. Gerakan itu diperparah dengan informasi yang salah tentang vaksin yang beredar di media sosial. Para penentang vaksin percaya klaim yang tidak berbasis pada medis bahwa suntikan vaksin bisa menyebabkan autisme dan efek negatif bagi kesehatan.
April lalu, Wali Kota New York Bill de Blasio mengumumkan darurat kesehatan masyarakat di Brooklyn. Dia meminta semua warga untuk divaksin campak, tak terkecuali terhadap warga Yahudi Ultraortodoks.
Perintah itu tertuju untuk semua orang yang tinggal atau bekerja di wilayah Williamsburg, Brooklyn barat laut. Sebab di kawasan itu, beberapa warga menolak vaksin karena alasan agama, meski kitab-kitab Yahudi atau otoritas Yahudi setempat tidak ada yang menyarankan untuk menolak vaksinasi. “Ini adalah saat untuk mengambil pendekatan secara ngotot,” kata de Blasio dalam jumpa pers saat darurat vaksinasi diumumkan.
Tak hanya di AS, gerakan antivaksin di Eropa juga masif bergerak di Ukraina. Penganut antivaksin menganggap vaksin akan menimbulkan efek samping negatif. Akibatnya Ukraina menjadi negara dengan tingkat vaksinasi paling rendah di Eropa. Tercatat ada 57.000 kasus campak sejak awal tahun dan 18 kasus berujung pada kematian.
Pada Agustus 2019, seperti dilansir Detik pemerintah Ukraina menerbitkan aturan larangan sekolah untuk anak yang tidak divaksinasi untuk mengatasi masifnya gerakan antivaksin tersebut. Wacana larangan sekolah sudah dilontarkan sejak pertengahan Agustus 2019.
Kementerian Kesehatan Ukraina juga sudah mempreringatkan adanya wabah difteri dan tetanus akibat tingkat vaksinasi yang rendah. Kebijakan itu didemo habis-habisan oleh orang tua penganut antivaksin.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset yang berbasis di London, Inggris, Wellcome Trust dipublikasi Rabu pekan lalu menemukan Prancis, menjadi negara yang masyarakatnya paling meragukan vaksin. Dilansir dari Liputan6.com, sepertiga (33%) masyarakat Prancis mengatakan bahwa mereka percaya vaksin tidaklah aman.
“Kami telah melihat keraguan dan kekhawatiran tentang vaksin yang cenderung terjadi di negara-negara yang lebih maju,” kata Imran Khan yang merupakan pimpinan penelitian. Di beberapa wilayah seperti Amerika Utara tingkat kepercayaan hanya mencapai 72%. Sementara, di Eropa Timur hanya 50%.
Sementara itu di negara yang lebih miskin, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin cenderung lebih tinggi. Di Asia Selatan, angka masyarakat yang percaya terhadap vaksin ada 95% dan di Afrika Timur persentasenya adalah 92%. Bahkan, di Bangladesh dan Rwanda, hampir 100% masyarakatnya percaya bahwa vaksin aman untuk digunakan.
“Mungkin apa yang Anda lihat dari orang-orang di negara tersebut adalah, mereka bisa melihat apa yang terjadi jika Anda tidak divaksinasi,” kata Khan.
Isu Vaksin Halal
Di Indonesia selama beberapa tahun terakhir kejadian mewabah kembalinya penyakit dilaporkan pernah terjadi memicu status Kejadian Luar Biasa (KLB). Penyebabnya cakupan vaksinasi yang minim salah satunya karena ada gerakan penolakan vaksin atau antivaksin. Beberapa provinsi mengalami KLB akibat gerakan ini.
Gerakan menolak vaksin di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Inggris (United Kingdom/UK) dan Amerika Serikat (AS). UK dan AS meragukan kualitas karena ditemukannya efek samping vaksin, sementara penolakan di Indonesia didominasi alasan keyakinan agama.
Dengan dasar itulah, Indonesia menggagas vaksin halal bagi yang merasa produk ini haram. Ilmuwan kesehatan masyarakat Amerika Michael Osterholm berpendapat jalan tersebut belum menyelesaikan masalah inti. Yaitu, perkembangan info seputar vaksin hingga melahirkan antivaksin.
Menghasilkan vaksin halal bukan perkara mudah, karena perlu riset dan uji klinis beberapa tahun. Kesehatan dan masa depan anak Indonesia dalam ancaman, jika tak divaksin dalam selang waktu tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan hukum vaksin adalah makruh, yang berarti bisa digunakan sambil menunggu produk yang lebih baik.
Informasi kerugian tidak divaksin, diharapkan bisa mengubah opini masyarakat yang antivaksin. Hingga saat ini, vaksin masih jadi usaha pencegahan yang paling efektif. Efek samping yang disebut Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), tidak terlalu berisiko dibanding penyakit yang menyerang karena tidak vaksin. (redaksi@harianjogja.com)