Celah yang Melemahkan Petani

Dukungan pemerintah terhadap penguatan sistem pertanian nasional terus dilakukan di antaranya melalui regulasi untuk mendukung budi daya yang berkelanjutan. Hanya saja, tidak semua produk regulasi yang diterbitkan selaras dengan harapan dan kebutuhan petani.

Dewi andriani
redaksi@jibinews.co

DPR pada akhirnya me­ngesahkan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) menjadi undang-undang tepat pada Hari Tani Nasional 24 September 2019.
Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (RUU SBPB) itu merupakan perbaikan dan perubahan atas UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dinilai tidak lagi relevan dengan berbagai kekurangan.
Beberapa pasal yang tertuang di dalam UU SBPB masih menimbulkan kontroversi. Pemerintah dan DPR menilai bahwa UU tersebut menjadi dasar mencapai kemajuan sistem pertanian dan kedaulatan nasional sekaligus melindungi kaum petani, terutama petani kecil.
Sebaliknya, sejumlah asosiasi dan pengamat pertanian menilai, aturan yang terdiri dari 22 bab dan 132 pasal itu justru membatasi gerak petani dan berpotensi mengkriminalisasi petani.
Beberapa pasal yang dinilai menimbulkan perdebatan antara lain pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik harus melapor kepada pemerintah.
Peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, pasal tersebut dapat menghambat ruang gerak petani. Untuk itu, sebaiknya pemerintah menyiapkan prosedur laporan yang semudah dan seefisian mungkin tanpa harus menyulitkan petani.
Selain itu, pasal yang juga dianggap cukup memberatkan adalah pasal 29 ayat 3 yang menyebutkan bahwa varietas hasil pemuliaan petani kecil dalam negeri hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu wilayah kota atau kabupaten.
“Hal itu sangat membatasi ruang gerak petani dan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.99/PUU-X/2012 atas Uji Materi UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT). Dalam putusannya, MK memperbolehkan petani kecil mengedarkan varietas hasil pemuliaannya tanpa ada wilayah yang membatasi,” ungkapnya.
Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa kesan kuat yang tersurat dari UU SBPB ini adalah sektor pertanian akan menjadi terlalu regulatif, bersangkutan dengan peraturan.
Artinya, sistem pertanian dan petani nasional terlalu diatur. Dampaknya, hal itu dianggap bisa positif, tetapi juga bisa negatif bahkan mengarah pada kriminalisasi petani. “Saat ini kita masuk ke dalam rezim yang government center. Dulu juga kita pernah mengalami masa itu, di mana program pemerintahlah yang menjadi andalan pembangunan pertanian,” ujarnya.
Menurutnya, konsekuensi utama dari rezim government centre adalah peran pemerintah telalu dominan, seluruh arah pembangunan akan diinisiasi oleh pemerintah sehingga petani akan lebih dibatasi gerak dan kreativitasnya. “Kalau pendekatannya sudah demikian, maka pemerintah harus segera mengambil langkah dan inovasi, serta tunjukkan kepemimpinannya untuk bisa mewujudkan jargon sosiopolitik yang selama ini didengungkan seperti swasembada pangan dan kedaulatan pangan.”
Pengesahan UU SBPB pun disambut kekecewaan mendalam oleh koalisi benih petani dan pangan. Pasalnya, koalisi yang terdiri atas sejumlah organisasi berbasis petani sebelumnya telah berusaha menyampaikan usulan perbaikan sejumlah pasal di dalamnya.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mewakili salah satu organisasi anggota koalisi menegaskan bahwa proses pembuatan dan pembahasan draf RUU tersebut sebelumnya tidak partisipatif.
Legislatif menurutnya tidak melibatkan organisasi petani sebagai wadah petani, dan pihak-pihak yang mengajukan judicial review atas undang-undang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang digantikan oleh UU SBPB ini.
Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia dengan tegas menyampaikan bahwa koalisi akan segera mengorganisir Tim Kuasa Hukum dan organisasi masyarakat sipil sebagai pendaftar gugatan ke MK untuk judicial review.
“Koalisi akan mengajak serta berbagai organisasi dan kumpulan petani di seluruh wilayah Indonesia untuk bersama-sama mengajukan gugatan ke MK,” ujarnya.
Sementara itu, Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyampaikan bahwa Koalisi Benih Petani dan Pangan akan sekaligus melakukan sosialisasi terkait undang-undang ini kepada petani sambil konsolidasi untuk bersama-sama dalam menentukan langkah berikutnya termasuk upaya judicial review. “UU SBPB ini sekalipun melemahkan petani, tetapi harus dijadikan momentum untuk petani bersatu saling menguatkan, supaya terjadi perbaikan yang substansial terhadap nasib 26 juta petani kecil di Indonesia.”
UU SBPB juga memuat pasal-pasal yang dipandang memberatkan khususnya petani pemulia dan penangkar benih dan malah justru membahayakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang selama ini justru penjaga utamanya adalah para petani pemulia dan penangkar benih.
Koalisi Benih Petani dan Pangan menyiapkan pertemuan untuk mengupas dan mengkaji isi UU SBPB dan mempersiapkan gugatan.
Dewi Hutabarat dari Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) sebagai salah satu koordinator koalisi menyatakan bahwa mereka akan terus membuka komunikasi dengan lebih banyak pihak. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat upaya judicial review bagi perbaikan isi UU yang justru memberi dukungan besarnya pada puluhan juta petani kecil di Indonesia. (JIBI/Bisnis Indonesia/M.G. Noviarizal Fernandez)