DUGAAN PENYALAHGUNAAN APBDesa Mantan Kades Sidowarno Jadi Tersangka

KLATEN—Eks Kepala Desa (Kades) Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Klaten, Sukarno, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan pengelolaan APB Desa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten, Rabu (30/10).

Ponco Suseno
redaksi@koransolo.co
Penyalahgunaan pengelolaan APB Desa itu mengakibatkan kerugian senilai Rp150 juta-Rp200 juta. Berdasar data yang dihimpun Koran Solo, penyidik Kejari Klaten sudah melakukan gelar perkara terlebih dahulu dalam kasus tersebut. Gelar perkara berlangsung sebelum penetapan tersangka. Penyidik Kejari Klaten juga sudah mengantongi minimal dua alat bukti. Pengusutan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat.
“Di Sidowarno itu ada pembangunan proyek fisik. Di antaranya pembangunan wisata air dan pembangunan kantor desa. Total nilainya Rp500 juta. Sumber dana berasal dari bantuan keuangan (bankeu) tahun anggaran (TA) 2015-2017. Dari nilai itu, kerugiannya ditaksir Rp150 juta-Rp200 juta. Saat ini sepertinya yang bersangkutan [Sukarno] sudah tidak menjadi kades lagi,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Klaten, Ginanjar Damar Pamenang, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klaten, Edi Utama, saat ditemui Koran Solo, di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (31/10) malam.
Ginanjar mengatakan penyidik Kejari Klaten segera memanggil sejumlah saksi guna mendalami kasus tersebut. “Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo ayat (3) UU Tipikor. Kami akan terus dalami kasus itu ke depannya,” katanya.
Kepala Kejari (Kajari) Klaten, Edi Utama, meminta seluruh kades di Kabupaten Bersinar berhati-hati dalam mengelola keuangan desa. Kejari bakal bertindak tegas menyikapi segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan pengelolaan APB Desa.
“Kami akan bina para kades agar menaati dan melaksanakan peraturan yang ada. Sosialisasi akan terus dilakukan karena itu bagian dari pencegahan. Jika tidak menaati peraturan dan sengaja [menyelewengkan], kami akan bersikap tegas [diproses secara hukum],” katanya.
Hal senada dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Jaka Purwanto. Setiap kades di era sekarang mengelola keuangan hingga miliaran rupiah. “Peraturannya sudah berulang kali kami sosialisasikan. Kalau memang ada yang menyelewengkan, risiko berada di masing-masing,” katanya.