DUGAAN PUNGLI ALSINTAN SRAGEN Tuntutan Jaksa Dinilai Berlebihan

SRAGEN—Henry Sukoco selaku kuasa hukum Sudaryo, terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) alat mesin pertanian (alsintan), menganggap kliennya tidak layak dituntut hukuman 1,5 tahun penjara.
Henry Sukoco menilai tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) tersebut terlalu berlebihan dan memberatkan bagi kliennya. Henry mengklaim kliennya tersebut tidak tahu menahu soal pemindahan bantuan alsintan dari kelompok tani (poktan) kepada pihak lain setelah membayar uang tebusan.
“Tidak ada perintah dari Sudaryo supaya bantuan alsintan itu dialihkan dari poktan kepada pihak lain. Tidak ada bukti perintah kedinasan melalui surat atau melalui lisan. Sudaryo juga tidak tahu mengapa bantuan alsintan itu dialihkan kepada pihak lain,” ucap Henry kepada Koran Solo, Jumat (1/11).
Henry membenarkan kliennya yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi (Kasi) Alsintan di Dinas Pertanian Sragen itu menerima sejumlah uang dari Setyo Apri Surtitaningsih, tenaga harian lepas (THL) pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.
Pada saat itu, Apri menyebut uang itu sebagai bentuk tanda jasa dari poktan penerima bantuan alsintan. Henry mengatakan Apri tidak memberitahukan bahwa uang itu bukan dari poktan melainkan dari pihak lain yang telah menerima bantuan alsintan. “Betul klien saya memang menerima uang. Tapi sepengetahuan dia, uang itu adalah tanda jasa dari poktan. Dia tidak tahu bila uang itu adalah tebusan dari pihak lain yang telah menerima bantuan alsintan yang seharusnya diberikan kepada poktan itu,” terang Henry.
Sudaryo dan Apri dituntut hukuman 1,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pungli bantuan alsintan pada 2018. Tuntutan itu disampaikan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (30/10) sore.
Setelah mendengar penjelasan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Atas dasar itu, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 18 bulan atau 1,5 tahun kepada kedua terdakwa.
“Kami juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan kepada kedua terdakwa,” terang Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen, Agung Riyadi, yang bertindak sebagai JPU dalam sidang tersebut. (Moh. Khodiq Duhri)