Memupuk Pertanian Berkelanjutan

Masalah pangan menjadi isu penting pemerintah di mana ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok harus terpenuhi dari negeri sendiri. Swasembada pangan pun dipacu dan dituangkan melalui berbagai program.
Menyebut istilah swasembada pangan, ba­rangkali sulit untuk lepas dari nama Presiden RI kedua Soeharto. Soeharto diundang berbicara dalam Konferensi Internasional Ke-23 Food and Agriculture Organization pada 1985 di Roma, Italia. Keberhasilan pada swasembada pangan nasional adalah alasannya.
Merujuk pada ketetapan Lembaga Pertanian dan Pangan Dunia (FAO) kala itu, suatu negara disebut berhasil meraih swasembada pangan jika produksi bahan pangan utama telah mencapai 90% dari kebutuhan nasional, meskipun masih melakukan impor untuk menutupi kekurangan kebutuhan.
Di Indonesia, beras menjadi bahan pangan utama sehingga ketersediaannya menjadi fokus pemerintah sebagai salah satu pencapaian swasembada pangan. Namun, jika berkaca pada kebijakan yang dilakukan pemerintah Thailand dan Vietnam, swasembada pangan bukan hanya soal ketersediaan beras semata.
Kedua negara tetangga itu tidak menggunakan strategi swasembada untuk mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya. Hanya saja, produksi beras terus dipacu sekaligus membangun komoditas pangan unggulan lainnya sebagai bahan pangan alternatif.
Indonesia diharapkan mampu melakukan hal yang sama didukung luas wilayah dan areal pertanian. Peningkatan produksi pangan pun dipacu melalui sejumlah strategi termasuk program cetak baru lahan pertanian.
Namun, data Badan Pusat Statistik justru menunjukkan luas lahan sawah di Indonesia yang menurun. Pada 2018, luas lahan pertanian tinggal 7,1 juta hektare, turun dibandingkan pada 2017 yang masih 7,75 juta hektare.
Sementara itu, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai lahan persawahan dalam 4 tahun terakhir di mana lahan sawah baru yang berhasil dicetak hanya mencapai 215.811 hektare (ha). Pada 2017, target pencetakan lahan baru mencapai 72.000 ha dengan realisasinya hanya 60.100 ha. Pada 2018 dari target 12.000 ha yang diharapkan, realisasinya sebatas 6.400 ha.
Berdasarkan Dimensi Pembangunan Kedaulatan Pangan 2015—2019 yang dirancang oleh Bappenas, sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah perluasan 1 juta ha lahan sawah baru dan perluasan pertanian lahan kering seluas 1 juta ha di luar Jawa.
Jauh panggang dari api. Bagaimana mungkin produksi padi dapat terus meningkat, jika sawah terus berkurang? Belum lagi, banyak tantangan lain yang tak kalah penting, misalnya pekerja sektor pertanian yang kian menurun. Mungkin, menjadi petani bukan pilihan menarik bagi kaum milenial.
Jangan dulu bicara soal kondisi alam yang juga berkontribusi dalam menentukan produksi beras nasional. Kalau sudah begini, kita bagai melihat benang kusut.
Walaupun data BPS menyebutkan pada 2018 terjadi surplus beras 2,8 juta ton, tetapi jaminan ketersediaan beras untuk kebutuhan pada awal 2020 tetap perlu diwaspadai.
Belum lagi, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga November. Artinya bakal tidak ada masa panen hingga Februari 2020. Duh, makin berat saja tantangannya. (JIBI/Bisnis Indonesia/Firman Wibowo)