Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Aktivis: Kita Masuk Neo Orde Baru

Jakarta—Presiden Jokowi memberi kode belum akan menerbitkan Perppu KPK dengan alasan menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai belum terbitnya Perppu KPK adalah bentuk peringatan sebentar lagi kembali ke zaman Orde Baru.
Asfina menilai revisi UU KPK tidak hanya dilihat dari sisi pemberantasan korupsi, tetapi juga harus dipandang dalam situasi politik nasional. Ia mengaitkan ada tiga elemen saat ini yang bisa diibaratkan sama seperti kondisi di zaman Orde Baru.
”Kita harus melihat revisi UU KPK bukan hanya di level pemberantasan korupsi. Tapi pemberantasan korupsi harus kita lihat di dalam politik nasional yang lebih luas. Kalau kita kaitkan dengan beberapa UU yang merepresi rakyat, maka sebetulnya ini adalah perulangan yang terjadi sebelum 1998 atau Orde Baru,” kata Asfina di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).
”Orba sebetulnya adalah cerita korupsi yang luar biasa yang dijalankan oleh sistem negara itu sendiri, oleh pemerintahan yang akibatnya ada kelemahan-kelemahan politik, baik politik warga maupun politik dari parpol, termasuk oposisi. Dan semua itu tujuannya adalah mengambil dari akumulasi uang yang didapatkan dari mega-mega korupsi,” ujar Asfina.
”Untuk menjalankan megakorupsi itu perlu ada sebuah penertiban rakyat dan semua elemen itu tiga elemen itu sekarang sedang terjadi sekarang. Kita tahu banyak yang ditangkap berdasarkan keterangan polisi sendiri. UU yang melemahkan kekuatan-kekuatan politik seperti UU Ormas muncul dan juga tidak ada lagi oposisi sudah bersatu, dan pemberantasan korupsi memang tujuan utamanya dilemahkan,” kata Asfina.
”Jadi, menurut kami, tidak dikeluarkanya perppu terhadap revisi UU KPK adalah sebuah lonceng bahwa kita resmi masuk ke dalam semacam Orde Baru atau bisa kita sebut sebagai neo Orde Baru,” imbuhnya.
Dewan Pengawas
Asfina mengaku tak heran terhadap sikap Jokowi yang memberi kode belum menerbitkan Perppu KPK dengan alasan menunggu uji materi di MK. Asfina menilai sikap Jokowi sudah tersirat saat mengirimkan Surpres untuk membahas revisi UU KPK di DPR.
Ia menilai makna tidak dikeluar­kannya Perppu KPK itu akan me­ngesahkan pembentukan Dewan Pengawas–yang diyakini memiliki banyak kewenangan di atas komisioner.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU No. 19 tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK.
”Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi). Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain,” kata Presiden Jokowi dalam acara diskusi mingguan dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11).
Saat ini setidaknya sudah ada tiga pihak yang mengajukan uji materi ke MK terkait UU No. 19 tahun 2019 yang telah menjalani sidang di MK. ”Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatakenegaraan,” tambah Presiden.
Para penggugat UU No. 19 tahun 2019 adalah 25 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi’iyah dan 18 mahasiswa gabungan sejumlah universitas di Indonesia serta seorang advokat bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra yang mengajukan uji materil dan formil atas UU KPK ke MK.
Dalam permohonanya, pemohon tidak hanya mengajukan uji formil atas UU KPK hasil revisi, tetapi juga uji materil. Menurut penggugat, ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pihaknya atas UU KPK hasil revisi. Pasalnya, dari sisi formil, penerbitan Undang-undang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan cenderung melanggar prosedur.
Penggugat menilai UU tersebut disahkan tidak melalui rapat paripurna yang kuorum oleh DPR sedangkan menurut peraturan, sebuah Undang-undang bisa disahkan jika anggota DPR yang hadir lebih dari separuh tapi, dalam rapat paripurna 17 September 2019, anggota DPR yang hadir hanya 102 dari 560 orang. Oleh karenanya, UU ini dinilai bertentangan dengan konstitusi.(Detik/Antara/JIBI)