Kemenhub Targetkan Tol Bebas ODOL 2020

JOGJA­—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pada 2020 seluruh jalan tol di Indonesia bebas dari kendaraan yang over dimension over load (ODOL). Kebijakan ini selanjutnya akan diperluas ke layanan penyeberangan antarpulau.
”Kami akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] dan Korlantas Polri untuk mewujudkan jalan tol bebas ODOL pada tahun 2020,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dalam keterangannya di Jogja, Minggu (3/11).
Tak cukup dengan jalan tol yang akan bebas ODOL, berikutnya penyeberangan juga akan dibuat bebas ODOL.
“Kemudian nanti, per 1 Februari 2020, penyeberangan Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk akan menjadi wilayah yang bebas ODOL sehingga nanti tahun 2021 Indonesia bebas ODOL,” ujar dia.
Dia mengimbau bagi pemilik kendaraan yang dimensinya tidak sesuai segera menormalisasi ken­­daraan mereke. Para peng­usaha juga diminta memastikan kendaraan yang masih over dimensi tidak masuk jalan tol.
Budi menjelaskan di jalan tol akan dipasang alat pendeteksi dimensi kendaraan dan alat penimbangan untuk mengetahui kendaraan berapa dimensi dan berat muatannya, Jika tidak sesuai ketentuan, kendaraan dimaksud dilarang melintas.
Berdasarkan keterangan Menteri PUPR kerugian negara akibat ODOL mencapai Rp43 miliar. Budi menegaskan pihak yang terlibat baik pelaku usaha, pemilik barang, dan pemilik truk bersama-sama dengan pemerintah mengamankan anggaran negara yang diakibatkan pelanggaran ODOL sehingga dapat dialokasikan terhadap pembangunan-pembangunan lainnya.
Terlambat
“Saya meminta kepada pihak-pihak yang terkait bahwa persoalan ODOL ini merupakan tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa hal ini dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya mengakibatkan korban jiwa namun negara turut dirugikan dengan anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak akibat banyak kendaraan yang melanggar ODOL,” kata dia.
Terkait peran sektor per­hubu­ngan, Budi mengata­kan pihak­nya fokus kepada keselamatan transportasi terutama terkait sarana angkutan jalan yang harus mendapatkan perhatian khusus. Salah satu hal yang terkait langsung dengan sarana angkutan jalan adalah perusahaan karoseri yang terlibat dalam pembuatan bak muatan kendaraan.
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen Perhubungan Darat memiliki fungsi memeriksa fisik kendaraan, rancang bangun, serta pengawasan. (Antara)