UPAH di soloraya Rp1.989.000, Usulan UMK Karanganyar Tertinggi

KARANGANYAR—Usulan upah minimum kabupaten (UMK) Karanganyar tahun 2020 tertinggi se-Soloraya, yakni Rp1.989.000.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengusulkan UMK Karanganyar tahun 2020 kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Rp1.989.000. Usulan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Usulan UMK Karanganyar tahun 2020 diperoleh dari pembulatan ke atas atau Rp12.
Apabila sesuai PP No.78/2015, UMK Karanganyar pada 2020 diperoleh dari penghitungan UMK Karanganyar 2019, yakni Rp1.833.000 dikalikan nilai inflasi nasional 3,39% ditambah pertumbuhan ekonomi nasional 5,12% atau 8,51%. Hasil penghitungan ditambahkan UMK Karanganyar 2019 sehingga UMK Karanganyar seharusnya Rp1.988.988.
”UMK sudah saya tanda tangani dan saya serahkan kepada Gubernur. Kami mengacu PP No.78/2015. Karena alat ukur mesti melalui peraturan. Apabila mengacu PP Rp1.988.988 tetapi saya usulkan Rp1.989.000. Itu pembulatan ke atas. Makanya mudah. Tetapi rujukan pakai PP No.78/2015,” kata Bupati saat berbincang dengan wartawan di ruang transit kompleks Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (4/11).
Usulan UMK Karanganyar tertinggi se-Soloraya. Usulan UMK Sukoharjo Rp1.938.000, UMK Klaten Rp1.947.821, UMK Solo Rp1.956.200, UMK Wonogiri Rp1.795.000, UMK Boyolali Rp1.942.500, dan UMK Sragen Rp1.815.914,85.
Juliyatmono menyampaikan pertimbangan menentukan UMK Karanganyar menggunakan PP No.78/2015 adalah aturan diterapkan secara nasional untuk menghitung UMK tahun 2020. ”Sebetulnya sudah ada dewan pengupah. Mereka diskusi menghitung UMK berdasarkan PP No.78/2015. Itu sama di mana-mana maka [UMK] kami lebih tinggi [se-Soloraya]. Kalau soal BPJS itu sudah ada pembagian porsi pembayaran dari pekerja dan perusahaan. Kenaikan Rp1.000 atau Rp2.000 dikalikan jumlah karyawan memengaruhi semua komponen. Maka kami jelas mengambil keputusan tidak memakai pertimbangan lain,” jelas dia.
Dia berharap semua pihak bisa memahami dan mempertimbangkan dari semua aspek. Perusahaan konsisten menjalankan usaha dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja [PHK] di situasi sesulit apapun. Serikat pekerja harus memahami situasi global. ”Kompromi pendekatan yang baik. Rumangsa handarbeni. Mari menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pakai rumus PP No.78/2015 itu memberikan kepastian usaha dan perencanaan bisnis ke depan pasti,” tutur dia.
Pembulatan
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar, Edy Dharmawan, menyampaikan tidak menyoal keputusan Bupati dengan catatan sesuai PP No.78/2015. Di sisi lain saat ditanya apakah sudah semua perusahaan di Kabupaten Karanganyar menerapkan UMK, Edy mengaku tidak tahu menahu.
”Prinsipnya kalau pakai PP No.78/2015 [enggak apa-apa]. Itu kan arahan jelas. [Usulan Bupati] pembulatan itu ditambah Rp12. Kalau bicara perusahaan di Karanganyar ya saya enggak tahu [menerapkan UMK semua atau belum],” ujar Edy saat dihubungi Koran Solo, Senin.
Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK), Eko Supriyanto, menuturkan serikat pekerja masih akan berupaya maksimal hingga tingkat Provinsi Jateng. Serikat buruh sejak awal menolak keputusan pemerintah menggunakan PP No.78/2015 untuk menghitung UMK tahun 2020.
”Kami minta survei riil di lapangan. Kami bersama serikat pekerja provinsi akan mengawal ketika pembahasan di dewan pengupah provinsi. Harapan kami teman-teman dewan pengupah di Jateng kawal pembahasan di sana. Pada prinsipnya kami minta kalau itu sudah diputuskan bagaimana realisasi di lapangan. Apa yo mung neng tulisan thok atau benar-benar dilaksanakan,” ungkap dia. (Sri Sumi Handayani)