Eks Karyawan Tyfountex Tuntut Pesangon

SUKOHARJO—Seribuan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Tyfountex, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, menggruduk Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Sukoharjo, Senin (11/11).

INDAH SEPTIYANING W.
redaksi@koransolo.co
Kedatangan massa tersebut menuntut pembayaran pesangon sesuai kesepakatan 30 bulan. Massa menolak seluruh opsi penawaran dari pihak perusahaan ihwal pembayaran pesangon diangsur hingga 60 bulan.
Berdasarkan pantauan Koran Solo, massa berdatangan ke Kantor DPTK Sukoharjo sejak pukul 08.30 WIB. Massa datang secara bergelombang dengan menggunakan sepeda motor. Mereka kemudian memenuhi halaman hingga depan area kantor.
Sebagian massa mengumpulkan surat pernyataan penolakan opsi pembayaran pesangon menjadi 60 kali. Surat pernyataan tersebut ditandatangani masing-masing karyawan di kertas bermeterai. Kedatangan massa kemudian ditemui Kepala DPTK Sukoharjo Bahtiyar Zunan, Kepala Satpol PP Sukoharjo Heru Indarjo dan Kabag Ops Polres Sukoharjo Kompol Teguh Prasetyo.
Ketua Tim Mediasi Karyawan Tyfountex ter-PHK, Cahyo Widodo, mengatakan secara keseluruhan terdapat 1.100 karyawan yang terkena PHK. PHK dilakukan pihak perusahaan secara bergelombang sejak Februari lalu. Dalam kesepakatan awal, pesangon karyawa ter-PHK akan dibayarkan 30 kali setiap bulan oleh perusahaan. Kesepakatan itu sudah berjalan beberapa bulan. Namun, pembayaran pesangon mulai macet untuk pembayaran pesangon pada September dan Oktober.
”Pesangon September dan Oktober belum dibayarkan hingga kini. Hasil pertemuan dengan serikat pekerja uang pesangon September akan dibayarkan November dan Oktober dibayarkan Desember,” katanya.
Atas kondisi ketidakpastian ini, karyawan yang terkena PHK mengadu ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Harapannya ada kepastian pembayaran pesangon September dan Oktober serta seterusnya. Pihaknya tidak ingin pembayaran pesangon macet. Kedatangan karyawan ter-PHK sekaligus menolak opsi yang ditawarkan pihak perusahaan melalui email yang diterima perwakilan karyawan ihwal pembayaran pesangon semula 30 bulan menjadi selama 60 bulan.
”Ini jelas sangat merugikan kami. Apalagi kami masih menanggung beban ada yang harus bayar cicilan kredit motor dan lainnya. Jadi kami datang ke sini menolak segala opsi yang ditawarkan perusahaan,” katanya.
Karyawan ter-PHK lainnya, Siti Aisyah, menuntut agar pesangon untuk September dan Oktober dibayarkan dulu, dan bukan malah menawarkan opsi lain. Dia bersama karyawan lainnya khawatir perusahaan akan mbalela dan tak membayarkan pesangon sesuai kesepakatan awal.  ”Kesepakatan 30 kali saja sudah macet, apalagi kalau 60 kali, siapa yang mau menjamin perusahaan akan mematuhi kesepakatan,” katanya.
Apalagi, dia mengatakan masalah lain juga menimpa perusahaan tersebut. Tak hanya mem-PHK 1.100 orang, namun perusahaan tersebut telah merumahkan 1.600 orang karyawan. Kondisi sama juga dialami para pekerja yang dirumahkan tersebut. Bahkan karyawan yang masih bekerja di pabrik juga mulai mengalami keterlambatan pembayaran gaji. ”Jadi kami tidak ingin ada kesepakatan lain lagi. Kami ingin perusahaan membayarkan pesangon sesuai kesepakatan awal,” pintanya.
Karyawan lain, Tri Agung Wibowo, mengatakan saat ini total karyawan yang terkena PHK mencapai 1.100 menerima pesangon bervariasi sesuai masa kerja dari  Rp30 juta hingga Rp100 jutaan. Sebagian besar mantan karyawan tersebut memiliki masa kerja cukup lama, bahkan ada yang sudah 20 tahun.
”Kami ingin kejelasan pesangon untuk September dan Oktober dulu. Kalau perusahaan malah meminta pesangon dibayar 60 kali. Kami pun juga bisa menuntut pesangon agar dibayarkan satu kali, cash, sesuai aturan,” pintanya.
Selain itu, dia berharap pemilik perusahaan menemui para karyawan ter-PHK. Sebab selama ini permasalahan perusahaan hanya ditangani oleh tim advokat dari Firma Hukum Saksono Yudiantoro dan rekan yang beralamat di Jl. Batam Selatan Nomor 20 Semarang, yang ditunjuk pihak perusahaan.
”Kami berharap Pemkab bisa mengundang pemilik perusahaan agar datang menemui kami. Selama ini pemilik bermukim di Hong Kong, minimal jajaran direksi bisa ditemui karena sama sekali tidak pernah menemui kami,” katanya.
Kepala DPTK Sukoharjo, Bahtiyar Zunan, mengatakan telah mendatangi PT Tyfountex belum lama ini. Didampingi tim advokat, Tyfountex menyatakan perusahaan mengalami kerugian sejak 10 tahun silam. Namun perusahaan tekstil ini tetap bertahan tidak melakukan PHK. Kondisi ini menyebabkan perusahaan terus merugi dan neraca keuangan menjadi devisit. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ikut memperparah keadaan sehingga mengakibatkan berkurangnya order dari luar negeri.
”Kondisi ini yang disampaikan kepada kami. Namun mereka [pihak manajemen Tyfountex] memastikan akan membayarkan pesangon hanya untuk September dibayarkan November ini dan Oktober dibayarkan Desember nanti,” katanya.
Zunan mengatakan Pemkab Sukoharjo siap memfasilitasi guna menyelesaikan persoalan pesangon bagi karyawan ter-PHK. Harapannya pekerja tidak dirugikan atas kondisi tersebut. Pemkab akan mengundang 60-an perwakilan karyawan dan manajemen PT Tyfountex pada Kamis (14/11) mendatang. (JIBI)