Jika Pilih Gibran, PDIP Dinilai Langgar Aturan

MARIYANA RICKY P.D.

SOLO—Ketua DPC PDIP Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menegaskan DPP PDIP melanggar aturan jika kelak merekomendasikan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka atau nama lain dalam Pilkada Solo 2020.
Dia mengklaim DPC PDIP Solo telah menaati aturan partai dengan mengajukan nama pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai cawali-cawawali.  Wali Kota Solo itu kemudian merujuk pada Peraturan Partai No. 24/2017 tentang Perekrutan Bakal Calon Kepala Daerah. DPC boleh melakukan penjaringan tertutup di internal partai apabila memperoleh suara minimal 25 persen.
“Sekarang begini, tinggal DPP [Dewan Pimpinan Pusat], membuat aturan itu mau dipakai atau enggak. Kalau DPP membuat aturan tidak dipakai, ya, selesai partai. Berarti melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri,” kata dia saat ditemui wartawan di Rumah Dinas Loji Gandrung, Senin (11/11).
Rudy enggan menanggapi adanya manuver politik yang dilakukan sejumlah pihak, termasuk yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo melalui DPD PDIP Jateng maupun DPP PDIP.
Bersambung ke hal 6 Kol. 4
Dia bahkan menyindir tokoh lain yang memilih jalur bypass untuk bertemu para petinggi PDIP. “Kira-kira kalau anak saya daftar [lewat DPP] akan diterima Sekjen atau Ketum [Ketua Umum] enggak? Kan gitu. Ini bisa menjadi preseden buruk,” ucapnya.
Kendati begitu, Rudy menyerahkan sepenuhnya keputusan soal rekomendasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sistem penjaringan bakal calon kepala daerah hingga memunculkan pasangan Purnomo-Teguh, kata dia, sudah lama diberlakukan. Bahkan, Jokowi dan Ganjar Pranowo disebut  merupakan hasil penjaringan di tingkat bawah. Jokowi, tutur Rudy, saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dijaring oleh DPD PDIP DKI Jakarta, sedangkan Ganjar dijaring oleh DPD PDIP Jateng. Tanpa mendaftarkan diri pun, Jokowi dan Ganjar mendapatkan rekomendasi DPP.
Rudy menegaskan sikapnya itu bukan untuk kepentingan tertentu. ”Saya tidak punya kepentingan apa pun, kecuali membesarkan PDIP, dan meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk diri sendiri,” tandasnya.
Ihwal rumor pecahnya suara akar rumput PDIP Solo akibat blusukan yang dilakukan Gibran, Rudy menampiknya. Ia menyebut seluruh kader solid mengusung pasangan Purnomo-Teguh.
Ia lantas menanggapi munculnya tanda pagar (tagar) #KamiBersama­PakRudy dan #TetapPur­nomoTeguh di media sosial. Tagar itu diduga merupakan narasi untuk melawan munculnya suara lain akar rumput partai yang mendukung Gibran sebagai bakal calon wali kota.
“Itu kan dinamika media sosial. Ya, biar saja. Enggak ada perpecahan. Saya tiap malam konsolidasi kok. Mbok ikut saya tiap malam, lihat [konsolidasi],” ungkap Rudy.
Purnomo menanggapi aksi blusukan Gibran ke masyarakat yang dilakukan akhir-akhir ini. Dia menganggap gerakan Gibran wajar dilakukan. Wakil Wali Kota Solo itu kemudian menyindir kemungkinan Gibran merasa belum dikenal sehingga harus blusukan. ”Biasa saja, karena mungkin Gibran merasa belum dikenal, ya, memperkenalkan diri mulai sekarang. Ya biasa saja,” kata Purnomo, saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin.
Purnomo tak khawatir dengan manuver Gibran. Dia pun sudah lama blusukan dan menemui masyarakat. ”Apa yang perlu saya khawatirkan? Enggak ada. Kalau blusukan, saya setiap hari blusukan,” ungkapnya.
Dirayu Pengusaha
Sementara itu, politikus senior Kota Solo dari PAN, Umar Hasyim, mengaku dirayu pengusaha kaya raya untuk mendampinginya dalam pilkada 2020. Tapi Umar masih pikir-pikir dengan tawaran tersebut. Penjelasan itu disampaikan Sekretaris DPW PAN Jateng tersebut saat diwawancarai Koran Solo, Senin. “Ada utusan yang datang meminta saya sebagai orang nomor dua,” tutur dia.
Umar belum mau menyebutkan siapa sosok pengusaha kaya yang mempunyai beberapa bidang usaha itu. Tapi yang pasti orang tersebut merupakan pengusaha asal Solo dan dan bukan dari kalangan kader partai politik (parpol). “Arahnya maju bersama melalui parpol. Karena PAN hanya mempunyai tiga kursi di DPRD Solo, kami harus menggandeng parpol lain. Opsi parpol yang kami gandeng tentu non-PDIP. Tapi untuk menuju ke sana harus dikaji lagi,” imbuh dia.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro, masih wait and see dalam pilkada di Solo. Alasannya Partai Gerindra yang hanya memiliki tiga kursi di DPRD Solo.
Seperti halnya PAN, PKS, Golkar, dan PSI, Partai Gerindra tak bisa mengusung sendiri pasangan calon. “Kami wait and see. Sembari kami memulai tahap penjaringan atau pendaftaran calon di DPC Solo,” terang dia
Ketua Bappilu dan Pilkada DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto, menyatakan tahapan menuju Pilkada Solo 2020 masih panjang. Di tengah stagnasi perebutan rekomendasi di PDIP, PKS tengah menjajaki semua kemungkinan. “PKS meluaskan komunikasi, tak hanya dengan partai-partai politik, tapi juga dengan para figur potensial. Tak hanya Purnomo dan Gibran, kami menjalin komunikasi dengan Catur Dewi Puspito Retno dan Puspo Wardoyo,” ujar dia.(Kurniawan/JIBI)